Akui PAD Masih Rendah,Dinas BP3JU Perlu Adakan Sosialisasi

Akui PAD Masih Rendah,Dinas BP3JU Perlu Adakan Sosialisasiby adminon.Akui PAD Masih Rendah,Dinas BP3JU Perlu Adakan SosialisasiBekasi – pencapaian pajak reklame di Kota Bekasi tergolong masih sangat rendah, yaitu sebesar Rp 19,77 miliar atau sekitar 30 persen dari target Rp 66,16 miliar. Kabid Reklame DPPPJU Supriatna menyatakan, pencapaian pendapatan dari sektor pajak reklame masih tergolong rendah disebabkan beberapa hal.salah satunya penataan kota dan peraturan permenkes. ” Pertama, karena adanya penataan kota […]

Bekasi – pencapaian pajak reklame di Kota Bekasi tergolong masih sangat rendah, yaitu sebesar Rp 19,77 miliar atau sekitar 30 persen dari target Rp 66,16 miliar.

Kabid Reklame DPPPJU Supriatna menyatakan, pencapaian pendapatan dari sektor pajak reklame masih tergolong rendah disebabkan beberapa hal.salah satunya penataan kota dan peraturan permenkes.

” Pertama, karena adanya penataan kota sehingga reklame dikurangi. Kedua, adanya peraturan menteri kesehatan (permenkes) tentang zat adiktif rokok yang tidak membolehkan iklan rokok. Dan ketiganya permenpu Nomor 10/2010 tentang larangan pemasangan media di trotoar dan media jalan,” supriyatna yang akran disapa Nana.

lanjut Nana, kurangnya kesadaran masyarakat terkait izin pemasangan reklame juga menjadi salah satu alasan rendahnya pencapaian pajak reklame. Menurut Nana, masih banyak pemilik usaha, seperti di ruko-ruko, yang kurang memiliki kesadaran untuk mengurus perizinan atau perpanjangan perizinan reklame.

” penemuan kami dilapangan banyak ruko- ruko  memasang reklame yang semestinya mengurus ijin malah tidak memperdulikan,mereka beranggapan memasang reklame diatas tanahnya sendiri,untuk itu mulai tahun ini DPPPJU akan segera mengambil tindakan dan teguran,”

Kabid Reklame DPPPJU Supriatna mengakui kurangnya sosialisasi mengenai pajak reklame ini. Sosialisasi salah satunya mengenai stiker izin yang harus dipasang pada reklame. “Memang perlu sosialisasi karena waktu kami ke lapangan, ada stiker disimpan, harusnya ditempelkan,” jelasnya.

Padahal, lanjut Supriatna, sudah ada imbauan terkait penempelan stiker tersebut. Menurut dia, tidak adanya stiker tersebut justru membuat pemilik usaha menjadi terganggu saat dilakukan sidak oleh DPPPJU. “Ada toko dipasang stiker itu menunjukkan sudah ada izinnya, memudahkan mereka. Tapi, kalau nggak ada, ya kami ganggu nih. Kami tanya-tanya mereka,” katanya.(JAR)

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Post

Author: 

Related Posts

Comments are closed.