ARB Tuntut BJB Untuk Transparan Pembuatan Rekening Ormas

ARB Tuntut BJB Untuk Transparan Pembuatan Rekening Ormasby adminon.ARB Tuntut BJB Untuk Transparan Pembuatan Rekening OrmasBekasi – Aliansi Masyarakat Bekasi (ARB) mendesak pimpinan Bank BJB Jabar Banten cabang Bekasi untuk membuka data terkait pembuatan rekening bagi semua lembaga atau ormas yang membuat rekening organisasi. Sebab ada dugaan kelalaian pihak BJB dalam melakukan verifikasi pendaftaran buka rekening untuk salah satu ormas di Kota Bekasi pada tahun 2013 lalu. Kelalaian tersebut disinyalir […]

Bekasi – Aliansi Masyarakat Bekasi (ARB) mendesak pimpinan Bank BJB Jabar Banten cabang Bekasi untuk membuka data terkait pembuatan rekening bagi semua lembaga atau ormas yang membuat rekening organisasi.

ARB Tuntut BJB Untuk Transparan Pembutan Rekening Ormas

ARB Tuntut BJB Untuk Transparan Pembutan Rekening Ormas

Sebab ada dugaan kelalaian pihak BJB dalam melakukan verifikasi pendaftaran buka rekening untuk salah satu ormas di Kota Bekasi pada tahun 2013 lalu. Kelalaian tersebut disinyalir adanya unsur kesengajaan karna terdapat kejanggalan pada pencairan dana hibah.

“Kami hanya ingin agar pihak Bank BJB cabang Bekasi membuka data dan menjelaskan ke publik bagaimana proses pembuatan sebuah rekening bagi lembaga masyarakat jangan sampai ada kesan gampang betul bikin rekening lembaga di BJB yang akhirnya justru ada manipulasi data,” ujar ketua ARB, Latief, Kamis (18/5/2017).

Latief menyayangkan adanya konflik di sebuah lembaga masyarakat bernama AMS yang membuat rekening tanpa adanya verifikasi lanjutan yang valid oleh pihak BJB sendiri.

“Masa Bank BJB bisa kecolongan adanya tandatangan pembuatan rekening yang dipalsukan bisa lolos. Apa tidak diverifikasi dengan menelepon terlebih dahulu ke nomer pemilik KTP atau pengurus lembaganya yang lain,” tanya dia keheranan.

Selain itu, Latief juga menduga adanya oknum Dinas Kesbangpol yang terlibat pencairan dana karna tidak melalui prosedur termasuk lemahnya pengawasan laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran.

“Kesbangpol harus bisa menjelaskan proses pencairan dana hibah bagi sebuah lembaga masyarakat. Karena kalau didiamkan kasus-kasus seperti ini akan muncul lagi. Kita ingat dulu juga pernah terjadi kisruh di Karang Taruna Kota Bekasi, KNPI, dan lainnya terkait Dana Hibah,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email

Related Post

Author: 

Related Posts

Comments are closed.