Bekasi Darurat Korupsi, Walikota Ingatkan Kembali PAKTA INTEGRITAS

Bekasi Darurat Korupsi, Walikota Ingatkan Kembali PAKTA INTEGRITASby adminon.Bekasi Darurat Korupsi, Walikota Ingatkan Kembali PAKTA INTEGRITASBekasi – Kasus Kabag Telematika tersangka SS telah semakin menunjukkan bahwa Bekasi merupakan kota “darurat korupsi”. Meskipun SS belm dipecat oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Namun, justru kasus ini telahmenguak deretan praktik-praktik korupsi lainnya. Dari berbagai bukti yang diungkap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Seluruh aparat Pemerintah kota Bekasi,melaksanakan apel pagi, berbeda dari biasanya. […]

Bekasi – Kasus Kabag Telematika tersangka SS telah semakin menunjukkan bahwa Bekasi merupakan kota “darurat korupsi”. Meskipun SS belm dipecat oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Namun, justru kasus ini telahmenguak deretan praktik-praktik korupsi lainnya. Dari berbagai bukti yang diungkap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi.

Bekasi Darurat Korupsi, Walikota  Ingatkan  Kembali PAKTA INTEGRITAS

Bekasi Darurat Korupsi, Walikota Ingatkan Kembali PAKTA INTEGRITAS

Seluruh aparat Pemerintah kota Bekasi,melaksanakan apel pagi, berbeda dari biasanya. Sebab pada apel kali ini Sekretaris pemerintah kota Bekasi, Rayendra Sukarmaji, membacakan tujuh (7) poin ikrar anti KKN yang diikuti semua peserta apel. Tak jelas apakah ikrar 7 poin anti KKN itu diluncurkan karena maraknya korupsi di Pemkot Bekasi.

Ke tujuh ikrar tersebut sebagai berikut, 1.Setai kepada pancasila dan negara dan pemerinta, 2. Bertekad menjadikan bekasi maju sejahtera dan ikhsan, 3 .Melaksanakan tugas dg jujur bertanggung jwb dan berintegritas tinggi, 4.Bertekad memberi layanan dg jujur baik amanah cepat tepat ramah dan akutabel, 5.Tidak akan memberi memeberi dan atau menyanggupi berupa apapun juga dlm bentuk pelayanan kpd masyarakat, 6.Memepertanggung jawabkan tidakan dan kinerja kpd pemerintah dan Negara, 7.Memnjunjung tinggi kebersamaan koorp pns dan menjaga kerahasian yg menyangkut kebijakan negara

Menurut Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, pembacaan tujuh poin ikrar itu sejalan dengan undang-undang No: 5 tahun 2013, tentang aparatur yang berintegritas profesional bersih dari KKN serta mampu memberi layanan publik kepada masyarakat.

“Ikrar itu adalah penguatan pakta integritas dengan membaiat seluruh PNS untuk bersih dan anti KKN.” katanya.

“Apa ada yang tak sepakat dengan isi ikrar yang baru dibacakan tadi?” Tanyanya Walikota lebih melanjut yang di sambut peserta PNS tanda, tiak”

Rahmat juga menilai masih ada Kepala SKPD tidak siap untuk menjalankan tertib administrasi yang digagas pemerintah kota Bekasi, untuk itu perlu diadakan penguatan pakta integritas dan menjalankan 7 poin ikrar.

Tujuan utama Pakta Integritas adalah menyediakan sarana bagi pemerintah,perusahan swasta, dan masyarakat umum untuk mencegah terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah ( publiccontracting). Namun, Rahmat Effendi pun mengakui, saya melihat tertib administrasi masih sebatas angin kosong yang tidak pernah di tinjak lanjuti dengan serius,” ucapnya mengingatkan.

Salah satu bukti tertib administrasi itu slogan kosong adalah ketidak hadiran Staf pada setiap apel. Setidaknya ada 30 persen staf yang tidak hadir. “Berapa uang rakyat yang di buang untuk tunjangan, gaji, dan transpot. Harusnya kita malu sama rakyat,” tegas Rahmat Effendi.

Rahmat Efendi meminta agar SKPD buka kembali Tupoksi masing masing dinas dan mengerahkan sekertaris dan kabid, asistensi pelaporan dalam kebijakan strategis.

”Kalau ada kesulitan ada asisten dan setap ahli ,wakil sekda dan wali, dan terahir masih punya tempat diskusi kajari kota, minta legal asisten minta legal opinion pendapat tentang langkah-langkah, instrumen dan payung hukum agar kebijakan sesuai dengan aturan”, paparnya.

Walikota meminta agar sekertaris DPRD kota Bekasi, juga ikut menjalankan pakta Integritas.

” Saya berharap apa yang harus dilakukan SKPD menjadi harapan masyarakat kota Bekasi.Pakta integritas juga seharusnya mengikat untuk anggota DPRD,” tambahnya.

Pemerintahan yang solid menjadi dambaan dan keinginan masyarakat serta pelayanan yang cepat tepat dan ramah.

Pada apel kali ini, dari 13 ribu lebih PNS kota Bekasi yang hadir dan ikut membacakan ikrar aparatur anti KKN , hanya 12.833 PNS. sementara 9. 183 TKK dan honorer tidak semuanya hadir dan 3.710 bolos kerja, atau tak ikut apel.(DRA)

Print Friendly, PDF & Email

Related Post

Author: 

Related Posts

Comments are closed.