BMPS Protes, ini Penjelasan Kadisdik Kota Bekasi

BMPS Protes, ini Penjelasan Kadisdik Kota Bekasiby adminon.BMPS Protes, ini Penjelasan Kadisdik Kota BekasiBekasi – Puluhan guru yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) melakukan aksi protes di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa (16/7/2019) Salah satu tuntutanya ialah Pertama mereka menolak adanya pendirian USB di Kota Bekasi tanpa kajian dan persiapan sarana dan prasarana yang memadai. Kedua menolak intervensi Walikota terkait […]

Bekasi – Puluhan guru yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) melakukan aksi protes di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa (16/7/2019)

Foto : BMPS Protes, ini Penjelasan Kadisdik Kota Bekasi

Salah satu tuntutanya ialah Pertama mereka menolak adanya pendirian USB di Kota Bekasi tanpa kajian dan persiapan sarana dan prasarana yang memadai. Kedua menolak intervensi Walikota terkait kebijakan terhadap SMA/SMK Negeri yang sudah dialih kelolakan ke Provinsi Jawa Barat.

BMPS Kota Bekasi juga menuntut Walikota Bekasi agar bertindak adil dalam melindungi hak-hak sekolah swasta dalam hal PPDB. Sejatinya kata dia, sekolah swasta siap mewujudkan pendidikan berkualitas di Kota Bekasi.

“dengan adanya penambahan unit sekolah baru ini, maka yang menderita adalah sekolah swasta. Akibatnya siswa di sekolah swasta kekurangan siswa” kata salah satu orator.

Sementara itu Kepala dinas Pendidikan Kota Bekasi menyayangka kejadian tersebut iya berharap akan lebih baik lagi jika diselenggarakan dalam forum pertemuan yang formal sehingga memberikan suasana komunikasi yang lebih harmonis dan berkomitmen untuk menuju
perbaikan pengelolaan pendidikan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah  Kota Bekasi dan peningkatan kapasitas manajemen Sekolah Swasta khususnya.

Sedangkan mengenai Pembentukan unit Sekolah baru SMP Negeri di Kota Bekasi merupakan bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat sebagai bukti tanggung jawab pemerintah untuk selalu  hadir di tengah masyarakat, dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan, sarana, dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata untuk jenjang SMP di seluruh wilayah di Kota Bekasi.

” Kebijakan pembentukan unit sekolah baru (USB) SMP Negeri di Kota Bekasi ditujukan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan  yang mencukupi, merata, dan terjangkau” ujar Inay

Baca Juga :   Disperkimtan Kota Bekasi Hadirkan Kampung Bersih Berwawasan Lingkungan

Pertimbangan atas dampak yang dialami oleh swasta
Beberapa SMP Swasta yang bermutu baik sebagaimana dipersepsikan oleh para orang tua siswa sebenarnya tidak merasa terganggu dengan adanya SMP Negeri, mereka tetap dapat menerima jumlah siswa baru yang memadai.Manajemen pendidikan di SMP Swasta yang baik dapat membangun kepercayaan publik dan keberlanjutan layanan pendidikannya.

” Sementara itu Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan  Kebijakan PPDB Sistem Zonasi menjadi arah kebijakan pemerintah daerah  memperluas keberadaan SMP Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk pelayanan pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota masing masing,” tutup Inay.(jar)

Author: 

Related Posts

Comments are closed.