oleh

Di HUT 47 SPSI dan HPN tingkat Kota dan Kabupaten Bekasi,Sepakat Tolak Omnibus Law

Bekasi – SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi gelar giat HUT SPSI dan Hari Pekerja Nasional (HPN) tingkat Kota dan Kabupaten Bekasi akan menggelar acara HUT HPN dan HUT SPSI ke 47. yang dilaksanakan secara sederhana dan bertempat di Sekretariat DPC SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi di Jalan Ahmad Yani No.1 Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Hut ke 47 ini adalah momentum untuk mempersatukan kekuatan pekerja/buruh Indonesia. Demikian disampaikan oleh R.Abdullah (Ketua DPC K-SPSI Kota dan Kab Bekasi), Kamis (20/2/2020).

Lanjut ia mengatakan, HUT Hari Pekerja Nasional (HPN) diperingati setiap tahunnya, sesuai surat Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 9 tahun 1991 yang ditanda tangani Presiden Soeharto.

“Dan Kepres Nomor.9 tahun 1991 ini menetapkan bahwa setiap tanggal 20 Februari, yang juga  hari lahirnya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ini,d sebagai peringatan Hari Pekerja Nasional (HPN)yang wajib diperingati setiap tahunnya.
Peringatan Hari Pekerja Nasional (HPN) sekarang ini gemanya kurang. Karena Pemerintah sendiri tidak peduli dengan isi Kepres Nomor No.9 Tahun 1991 tentang HPN ini. Termasuk para pengusaha juga sama tidak peduli dengan peringatan HPN, setiap tanggal 20 Februari, padahal dasar hukumnya jelas yaitu Kepres No.9 Tahun 1991 dan masih berlaku sampai saat ini,” katanya.

Abullah juga menegaskan,mengatakan, organisasinya menolak rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang tengah disiapkan pemerintah, dikhawatirkan akan merugikan buruh, sedikitnya RUU Omnibus Law akan merevisi 51 pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diantaranya, soal pemutusan hubungan kerja, pengurangan pesangon, pekerja kontrak untuk semua jenis pekerjaan, jam kerja, rekrutmen tenaga asing, pasal pidana sengketa ketenagakerjaan, hingga sistem pengupahan dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral (UMSK).

“Prinsip upah minimum adalah sebagai safety-net yang merupakan tanggung jawab pemerintah, maka apabila pemerintah memberlakukan sistem upah per jam, dengan demikian pemerintah melepaskan tanggung-jawabnya dengan menyerahkan upah pada mekanisme pasar,” kata Adbullah.(jar)