Dinas Perhubungan Minta Penjual Hewan Kurban Tidak Memanfaatkan Fasilitas Umum

Dinas Perhubungan Minta Penjual Hewan Kurban Tidak Memanfaatkan Fasilitas Umumby adminon.Dinas Perhubungan Minta Penjual Hewan Kurban Tidak Memanfaatkan Fasilitas UmumBekasi – Menjelang perayaan Idul Adha 1435 Hijriah yang jatuh pada 5 Oktober 2014 mendatang, sejumlah penjual hewan kurban mulai tampak menjajakan dagangannya di setiap sudut Kota. Mereka banyak yang terlihat mendirikan tenda di sejumlah tanah lapang di Kota. Meski begitu, tidak sedikit pula, para pedagang yang menjajakan dagangannya dengan mendirikan tenda dengan memanfaatkan sejumlah […]

Bekasi – Menjelang perayaan Idul Adha 1435 Hijriah yang jatuh pada 5 Oktober 2014 mendatang, sejumlah penjual hewan kurban mulai tampak menjajakan dagangannya di setiap sudut Kota. Mereka banyak yang terlihat mendirikan tenda di sejumlah tanah lapang di Kota. Meski begitu, tidak sedikit pula, para pedagang yang menjajakan dagangannya dengan mendirikan tenda dengan memanfaatkan sejumlah fasilitas umum seperti trotoar jalan.

Dinas Perhubungan Minta Penjual Hewan Kurban tidak memanfaatkan fasilitas umum

Dinas Perhubungan Minta Penjual Hewan Kurban tidak memanfaatkan fasilitas umum

Padahal, sebagai fasilitas umum hendaknya trotoar tidak digunakan untuk kegiatan usaha. Terlebih, dalam hal ini, biasanya para pedagang kerap kurang memperhatikan lingkungan dengan menghasilkan sampah berupa kotoran hewan maupun sisa-sisa pakan hewan kurban. Jika dibiarkan, kondisi ini jelas membuat kawasan itu menjadi terkesan kumuh, kotor, dan semrawut.

Kepala Dinas Perhubungan, Supandi Budiman mengatakan, meski para pedagang hewan kurban berdagang secara musiman, hendaknya mereka tetap memperhatikan kebersihan lingkungan dan tidak memanfaatkan fasilitas umum yang ada.

“Lokasi berjualan mereka harusnya ditata dengan rapi serta dijaga kebersihannya. Dan yang lebih penting tidak menggunakan trotoar sebagai tempat untuk berdagang,” ujar Supandi.

Disinggung soal parki liar Supandi mengatakan, akan menggunakan system parker elektronik, karena kemarin juga kita sudah studi banding ke Sidoarjo, Jawa Timur. “Jadi untuk parker itu akan memakai kartu parker, sehingga nanti pembayarannya ketika orang mau membayarkan STNK, jadi bayar parker itu setahun,”ungkapnya usai melaksanakan apel di Alun-alun Kota Bekasi

Sedangkan untuk penetapannya Supandi menerangkan, itu tergantung kita bersama DPRD Kota Bekasi. “Ya itu termaksud peraturan daerah, dan bersangkutan dengan Gubernur Jawa Barat juga, karana pajak kendaraan juga masih dipegang oleh Provinsi Jawa Barat,”ujar Supandi

Untuk pemberlakuan system parkir elektronik nantinya akan kita berlakukan untuk jalan Ahmad Yani, jalan Sudirman, dan jalan Djuanda. Namun, itu semua akan diberlakukan jika memang sudah ada Perda yang mendukung. (DRA)

Author: 

Related Posts

Comments are closed.