Bekasi – Dinas Pendidikan Kota Bekasi dinilai tidak konsisten menerapkan juklak dan juknis maupun formulasi Peserta Penerimaan Didik Baru (PPDB) Online 2016. Akibatnya, ribuan calon siswa baru dirugikan karena gagal masuk disebabkan formasi jalur lokal di hari pertama dan kedua syarat penilaian masuk seperti tempat seperti RT, RW dan Kelurahan tidak diterapkan, jalur afirmasi juga sama syarat dokumen seperti Kip dan Kartu jamkesmas, Kartu PKH tidak menjadi penilaian bagi calon siswa bisa masuk negeri. Hal ini dikemukakan Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Sardi Effendi, usai buka bersama di SMPN 21 Kamis, (30/6).
Keprihatinan Dewan Pendidikan usai melakukan sidak ke SMP 18 dan SMP 21 berdasarkan pantauan mereka banyak terjadi kekecewaan orangtua dikarenakan anak mereka gagal masuk ke sekolah yang dituju terutama untuk jalur lokal dan afermasi disebabkan tidak konsistennya Disdik dalam menerapkan juklak dan juknis di hari pertama dan kedua.
Karena itu, Dewan Pendidikan mempertanyakan kinerja panitia PPDB Online yang sampai hari ini jalur khusus afirmasi bagi warga tidak mampu masih membingungkan tentang kejelasan anaknya diterima di sekolah negeri. “Sangat disayangkan jika sampai saat ini untuk finalisasi pelaksanaan sistem PPDB, kami tidak dilibatkan. Padahal sebagai stakeholder kami ikut membantu mencerdaskan anak bangsa, ” kata Sardi Efendi.
Bahkan, Dewan Pendidikan menuding Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi tidak becus laksanakan sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online tahun 2016 lantaran tidak sesuai dengan Petunjuk pelaksanaan dan tekhnis yang mereka buat sendiri. “Ini PPDB Online tahun yang paling parah karena tidak lagi konsisten menerapkan juklak dan juknis serta formulasinya” ujar Sardi. (nort)
