Diskominfo Kota Bekasi Bentuk Opendata Untuk Masyarakat

Diskominfo Kota Bekasi Bentuk Opendata Untuk Masyarakatby adminon.Diskominfo Kota Bekasi Bentuk Opendata Untuk MasyarakatBekasi – Menutupi sebuah informasi saat ini sudah bukan jamannya lagi. Apalagi sudah adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjadi momentum penting untuk mendorong keterbukaan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah di era informasi ini. Maka dari itu, pemerintah ditantang untuk memenuhi […]

Bekasi – Menutupi sebuah informasi saat ini sudah bukan jamannya lagi. Apalagi sudah adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjadi momentum penting untuk mendorong keterbukaan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah di era informasi ini. Maka dari itu, pemerintah ditantang untuk memenuhi keinginan masyarakat dengan menyediakan informasi dan data yang mereka butuhkan.

Diskominfo Kota Bekasi Bentuk Opendata Untuk Masyarakat

(Diskominfo) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi menjawab tantangan tersebut dengan membangun sistem Open Data. Sistem ini menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi, Titi Masrifahati mengatakan, sistem Open Data ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan tetapi masyarakat bisa berperan aktif dalam mengawal pembangunan daerah.

“Sistem ini Nantinya, masyarakat Kota Bekasi dapat dengan mudah melakukan pengaduan, kritik, dan saran secara langsung melalui situs website resmi pengaduan Pemerintah Kota Bekasi dan akun-akun resmi dinas. sejauh ini Diskomifo masih tahap konsolidasi dalam menyusun dan mengumpulkan data-data termasuk juga Standar Operasi Prosedur (SOP) ,” ujar Titi Masrifahati.

Sistem Open Data sendiri sebagai fasilitas pelayanan pengaduan melalui media sosial akan menampilkan juga daftar Informasi Publik. Di sana akan ada yang menguasai data tersebut jika masyarakat ingin mencari data terkait persoalan atau informasi yang dibutuhkan.

Ia menambahkan, sistem ini juga mampu menyinergikan pemerintahan, yakni masyarakat, dan pemerintah. “Dengan demikian, pelayanan masyarakat dikawal oleh semua segmen masyarakat,” katanya.

pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Untuk mewujudkannya, pelayanan informasi secara cepat, tepat

Titi mengharapkan kepada seluruh kepala dinas,  kantor kecamatan dan lainnya, agar menindaklanjutinya dengan segera membentuk PPID Pembantu pada masing-masing Hasil Telusur (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD-nya.

“ nantinya setiap masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik, kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, proporsional dan sederhana, saya juga selalu menghimbau setiap masing-masing SKPD untuk mengup date data,” harap Titi.(JAR)

Print Friendly, PDF & Email

Related Post

Author: 

Related Posts

Comments are closed.