GP Ansor Kota Bekasi Surati DPRD Tolak Pembentukan Pansus

GP Ansor Kota Bekasi Surati DPRD Tolak Pembentukan Pansusby adminon.GP Ansor Kota Bekasi Surati DPRD Tolak Pembentukan PansusBekasi – Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bekasi yang ke 19 tahun, ratusan massa dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bekasi mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jalan Chaeril Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kamis (10/03/2016). Dengan menggunakan seragam hijau-hijau dan bendera GP Ansor massa yang berjumlah ratusan tersebut mereka mengantarkan surat […]

Bekasi – Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bekasi yang ke 19 tahun, ratusan massa dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bekasi mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jalan Chaeril Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kamis (10/03/2016).

GP Ansor Kota Bekasi Surati DPRD Tolak Pembentukan Pansus

GP Ansor Kota Bekasi Surati DPRD Tolak Pembentukan Pansus

Dengan menggunakan seragam hijau-hijau dan bendera GP Ansor massa yang berjumlah ratusan tersebut mereka mengantarkan surat secara resmi yang berisikan mendesak kepada DPRD Kota Bekasi untuk menolak secara tegas pembentukan Panitia Khusus atau Pansus terkait pencabutan izin tempat ibadah umat Katolik yakni gereja Santa Clara yang terletak di Bekasi Utara.

“Pemerintah Kota Bekasi sudah mengeluarkan izin pembangunan gereja Santa Clara, ini kenapa ada wacana pembentukan Pansus izin pembangunan gereja, ini jelas kontraproduktif,” ucap Ahmad Yudistira Ketua Umum GP Ansor Kota Bekasi.

Menurutnya, jika ada kelompok atau golongan masyarakat yang merasa keberatan dengan izin yang sudah dikeluarkan oleh Pemkot Bekasi, sebaiknya dilakukan dengan jalur hukum, seperti misalnya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Silahkan kalau ada yang keberatan dan adanya cacat administrasi ajukan saja gugatan ke

pengadilan PTUN, bukan malah menggembor-gemborkan pembentukan Pansur, kami rasa ini sangat tidak tepat,” saran Yudis.

GP Ansor sebagai organisasi yang mengedepankan nilai-nilai pruralisme, lanjut Yudis akan selalu berada di garda terdepan untuk mengkampanyekan bahwa kebebasan beragama dan beribadah itu sudah diatur didalam undang-undang dasar. “Aturanya sudah jelas, kenapa mesti harus diributin,” cetusnya.

Sementara itu, Muhammad Jupri Sekjen GP Ansor Kota Bekasi menyatakan bahwa kedatangannya ke gedung DPRD untuk mengantarkan surat secara resmi sikap GP Ansor terkait penolakan pembentukan  Pansus.

“Kota Bekasi sudah memasuki usia 19 tahun, seharusnya sudah tidak ada lagi intimidasi apalagi pelarangan-pelarangan pembangunan tempat ibadah,” harapnya.

Jupri menambahkan, saat itu pihaknya telah diterima langsung oleh Tumai yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, “Harapan kami semoga anggota DPRD bersikap bijak dan bisa membela kaum minoritas, khusunya kebebasan beragama,” pungkanya. (GUN)

Print Friendly, PDF & Email

Author: 

Related Posts

Comments are closed.