oleh

Jurnalis Tidak Bisa Diproses Hukum Sebelum Ada Rekomendasi Dewan Pers

BEKASI– Dalam kasus sengketa informasi terkait berita di Radarnonstop (media online) bahwa wartawan tersebut tidak bisa dikriminalkan sebelum ada rekomendasi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dari Dewan Pers. ” Kepolisian belum bisa memeriksa terlapor sebelum ada rekomendasi dari Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan melakukan uji materi pemberitaan apakah berita tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) , kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk antar pihak yang sedang bersengketa informasi termasuk ke pihak kepolisian. Jadi terlapor harus melaporkan secara resmi ke Dewan Pers untuk meminta perlindungan hukum. Siapapun nanti yang direkomendasikan bersalah harus patuh dan taat menjalankan rekomendasi Dewan Pers,” jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik, Didit Susilo yang juga mantan jurnalis.

Foto : Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat menerima Tim Kordinator unit Kordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK.

Menurutnya sesuai, nota kesepakatan antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2 /DP/MoU /III/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang kordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

Dalam pasal 4 dan 5 memuat secara jelas jika ada delik aduan dari masyarakat/pihak yang dirugikan karena pemberitaan dan diduga berpotensi terjadi tindak pidana di bidang pers, proses penyelidikan dan penyidikan  tetap menunggu rekomendasi dari Dewan Pers.

Dewan Pers juga memberi jaminan, jurnalis apapun tidak boleh dikriminalkan karena beritanya, meski belum bersertifikat dan medianya belum terverifikasi di Dewan Pers.

Jika ada sengketa informasi dari pihak yang dirugikan, jurnalis segera berkirim surat ke Dewan Pers unk meminta perlindungan hukum.  Begitu juga pihak yang merasa dirugikan karena pemberitaan untuk melaporkan media dan wartawannya ke Dewan Pers.

Saat dalam proses mediasi di Dewan Pers, pihak kepolisian tidak  diperkenankan memproses pengaduan antar pihak sebelum ada keterangan resmi dari Dewan Pers.

Dalam Pedoman Penulisan Media Siber (PPMS)
Sesuai dengan keputusan Dewan Pers tanggal 3 Februari 2012; agar cyberjournalist terhindar dari masalah hukum maka dianjurkan tetap berpedoman pada PPMS yaitu :
1. Berita siber/online yang disajikan harus aktual atau sesuai fakta.
2. Penyajian berita harus berimbang.
3. Hindari konflik kepentingan yang berupa:
a. Membuat berita yang berisi penyerangan kepada individu.
b. Berita berpotensi pencemaran nama baik.
c. Pembunuhan karakter dan reputasi seseorang.
d. Penyebaran kebencian.
e. Berita yang hanya berisi penerapan kecurangan dan tidak jujur.

Hal tersebut untuk menjaga kepercayaan pembaca/publik dan berita siber harus sesuai dengan kaidah jurnalistik siber. ” Intinya, penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman pemberitaan media siber akan dikeluarkan rekomendasi oleh Dewan Pers dan pihak kepolisian belum diperkenankan melakukan proses pemeriksaan sebelum rokomendasi tersebut dikeluarkan,” tegasnya.

Untuk itu jurnalis juga harus taat kode etik , tidak bombastis sensasi belaka dengan memelintir berita meski sudah menempuh syarat konfirmasi. ” Saat ini netizen sudah cerdas mana berita yang mencerahkan publik dan mana yang berpotensi hoax,” pungkasnya.(jar)