Nurul Sumarheni Akui Salah Dan Lalai Soal Pengiriman Surat Suara Dengan Truk Bejad

Nurul Sumarheni Akui Salah Dan Lalai Soal Pengiriman Surat Suara Dengan Truk Bejadby adminon.Nurul Sumarheni Akui Salah Dan Lalai Soal Pengiriman Surat Suara Dengan Truk BejadBekasi – KPU Kota Bekasi Mengakui kelalaian dan kecolongan tanpa pengamanan dan pengawalan saat pengiriman surat suara ke gudang logistik.Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Nurul Sumarheni saat ditemui awak media dikantor KPU Kota Bekasi,Rabu (20/03/19). keadaan kendaraan terlihat “buruk/bejad” tanpa ditutupi dengan terpal, dari GOR menuju gudang penyimpanan logistik yang […]

Bekasi – KPU Kota Bekasi Mengakui kelalaian dan kecolongan tanpa pengamanan dan pengawalan saat pengiriman surat suara ke gudang logistik.Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Nurul Sumarheni saat ditemui awak media dikantor KPU Kota Bekasi,Rabu (20/03/19).

Foto : Nurul Sumarheni Akui Salah Dan Lalai Soal Pengiriman Surat Suara Dengan Truk Bejad

keadaan kendaraan terlihat “buruk/bejad” tanpa ditutupi dengan terpal, dari GOR menuju gudang penyimpanan logistik yang berada di Jalan Raya Karang Satria Kampung Cerewet, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Selasa (19/3) lalu.

” ini salah saya, ini saya akui, pihaknya lalai dalam melakukan pengawalan surat suara pemilu 2019 dengan menggunakan Truk terbuka, karena tidak diterangkan secara detail dalam SOP pengiriman surat suara ke gudang logistik, ” ujar Nurul.

Ia pun mengakui bahwa untuk anggaran pengiriman surat suara tidak ada.

” tidak ada anggaranya, semua kita ambil dari anggaran sortir lipat yang dipecah anggaranya dan apa bila ada kebocoran kita keluarkan uang sendiri, ” paparnya.

Saat ditanyakan terkait anggaran pemilu KPU Kota Bekasi, Nurul mengungkapkan, untuk pemilu 2019 ini, pihaknya mendapatkan anggaran sebesar Rp 59 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nurul menjelaskan, anggaran tersebut untuk kebutuhan pengadaan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebesar Rp 46 miliar termasuk di dalamnya honor untuk anggota KPPS dan lain sebagainya.

“Di sini, ada sekitar 17 anggota KPPS, satu di antaranya PNS (Sekretaris) dan tiga TKK. Tapi kalau yang PNS dan TKK, gajinya dari Pemda dan disini hanya organik KPU saja. Kita juga keluarkan honor untuk tenaga pedamping,” ungkap Nurul.

Sekarang, kata Nurul, untuk biaya lipat satu surat suara saja, petugas sortir hanya dibayar Rp 75. Sedangkan surat suara untuk Presiden sebesar Rp 55.

“Jadi anggaran yang Rp 59 miliar itu belum mencukupi, makanya kita minta direvisi supaya ini ditinjau ulang. Ya saya terus terang saja yah, segitulah floting dari APBN,” ungkapnya.(fjr)

Author: 

Related Posts

Comments are closed.