Perlu Revolusi Mental Berantas Pungli

Perlu Revolusi Mental Berantas Pungliby adminon.Perlu Revolusi Mental Berantas PungliBekasi – Meskipun Walikota Bekasi, Rahmat Effendi acapkali mensosialisasikan ketika dalam apel, dan setiap kegiatan di Kota Bekasi, untuk pelayanan public, seperti pembuatan KTP, SKCk, SKTM. Untuk tidak memungut kepada warga yang sedang melakukan pebuatan surat tersebut. Kendati demikian hal tersebut nyatanya masih ada oknum staf kelurahan yang mematok biaya adminstrasi. Selaku Warga RT 05/06 […]

Bekasi – Meskipun Walikota Bekasi, Rahmat Effendi acapkali mensosialisasikan ketika dalam apel, dan setiap kegiatan di Kota Bekasi, untuk pelayanan public, seperti pembuatan KTP, SKCk, SKTM. Untuk tidak memungut kepada warga yang sedang melakukan pebuatan surat tersebut. Kendati demikian hal tersebut nyatanya masih ada oknum staf kelurahan yang mematok biaya adminstrasi.

Perlu Revolusi Mental Berantas Pungli

Perlu Revolusi Mental Berantas Pungli

Selaku Warga RT 05/06 Jakasampurna, Kecamatan Bekasi, Arman (19) mengatakan, dirinya sudah mengetahui apabila untuk mengurus SKCK seharusnya gratis, kendati demikian dirinya cukup terkejut ketika menanyakan, ada biaya administrasi atau tidak, ternyata dari staf yang bertugas menjawab, ada biaya administrasi sebesar Rp 15 ribu.

”Sebenarnya hal ini sudah sering menjadi kejadian yang lumrah terjadi di kelurahan, adanya oknum staf yang mematok dalam pelayanan public. Sehingga saya menilai apa yang telah dikoar-koarkan oleh Walikota terkait pelayanan public gratis sama saja hanya omong kosong semata. Dan sudah pasti disinyalir dari pejabat yang ada sudah memberikan intruksi, karena tidak mungkin dalam birokrasi dipemerintahan. Seorang bawahan berani melakukan tanpa ada arahan dari atasanya,”ucapnya mengkritik.

Terpisah selaku Lurah Jakasampurna, Ahmad Arif mengatakan, untuk pelayanan apapun dikelurahan sama sekali tidak ada pemungutan sepersen, kata dia, dirinya selalu mensosialisasikan kepada para staf untuk tidak meminta kepada masyarakat, saat melayani masyarakat mengurus dokumen apapun.

”itu hanyalah warga yang menyebar fitnah, kalau memang ada coba bawa warganya kesini, dan tunjukan staf yang memang mematok harga dalam pelayanan public. Karena hampir setiap hari saya mensosialisasikan kepada staf untuk tidak memungut biaya dalam pelayanan public. Tetapi kalau masyarakat yang memberi tentunya ya diterima, masa rezeki ditolak,”ucapnya berkelit.

Terpisah Ketua Fraksi PDIP, Anim menanggapi masalah pungli yang masih merajalela dalam pelayan public, dikatakannya, dalam hal ini sebagai eksekutor pelayanan public, yakni eksekutif harus melakukan revolusi mental kepada para staf.

”Tentunya yang namanya pungli dalam pelayanan public memang sudah lumrah dan sering terjadi pengaduan dari masyarakat, oleh sebab itu kita harus mencari solusi supaya tidak terdengar lagi yang namanya pungli yang dialami oleh masyarakat, yakni kita akan rekomendasikan kepada Walikota untuk memberikan revolusi mental kepada aparatur eksekutif. Supaya masayarakat memang bisa mendapatkan pelayanan yang prima, cepat dan gratis,” tandasnya.(DRA)

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Post

Author: 

Related Posts

Comments are closed.