Pj Walikota Bekasi Tanggapi Unras Elemen Masyarakat Inginkan Pengunduran Dirinya

Pj Walikota Bekasi Tanggapi Unras Elemen Masyarakat Inginkan Pengunduran Dirinyaby adminon.Pj Walikota Bekasi Tanggapi Unras Elemen Masyarakat Inginkan Pengunduran DirinyaBekasi – Penjabat Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah mengapresiasi penyampaian aspirasi melalui orasi dari sejumlah elemen masyarakat yang menginginkan dirinya segera mundur dari jabatan. Menurutnya, orasi yang dilakukan di depan Kantor Walikota Bekasi pada Kamis, (26/7/2018) yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi, Ormas, LSM Kota Bekasi sebagai hak warga negara dan dilindungi Undang-Undang. […]

Bekasi – Penjabat Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah mengapresiasi penyampaian aspirasi melalui orasi dari sejumlah elemen masyarakat yang menginginkan dirinya segera mundur dari jabatan.

Foto : Pj Walikota Bekasi Tanggapi Unras Elemen Masyarakat Inginkan Pengunduran Dirinya

Menurutnya, orasi yang dilakukan di depan Kantor Walikota Bekasi pada Kamis, (26/7/2018) yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi, Ormas, LSM Kota Bekasi sebagai hak warga negara dan dilindungi Undang-Undang.

“Itu hak konstitusi warga negara, untuk menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul dan dilindungi Undang-Undang. Dan itu sah-sah saja bentuk partisiapas arif masyarakat mengawal pemerintahan dan cintanya terhadap Bekasi,” kata Ruddy, sepulang dari tugas di Jakarta dan dimintai konfirmasi tentang unras yang dilaksanakan.

Massa menyoroti 10 poin yang jadi dasar unjuk rasa kali ini, diantaranya bahwa Pj Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah tidak menjalin dan membangun komunikasi yang baik, dianggap arogan terhadap aparatur dengan memaksakan aparatur mengikuti keinginannya, lalu menganggap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji sebagai musuh. Ruddy juga dinilai tidak mampu memberikan jaminan kepastian pendidikan kepada masyarakat Kota Bekasi.

Poin berikutnya, Ruddy dianggap tidak melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan pilkada di Kota Bekasi, tidak melakukan upaya antisipatif mencegah terjadinya perang opini berita hoax yang mengadu domba saat pelaksanaan pilkada. Ruddy juga mengabaikan keberadaan tokoh agama dan tidak menghadiri jadwal acara keagamaan, seperti tarawih keliling. Ruddy mempermainkan ulama yang meminta beraudiensi.

Ruddy dituntut mundur sebagai Pj Wali Kota atas situasi semrawut itu. Massa mendesak Pj Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri mencopot Ruddy Gandakusumah.

Lanjut Ruddy mengatakan sementara ini dirinya diberi amanat selaku Pj Walikota Bekasi sesuai SK Mendagri dan akan habis bertugas pada 20 September 2018 usai akan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Bekasi hasil pilkada serentak 2018.

Ia memastikan akan memegang jabatan dengan sebaik-baiknya hingga dilantiknya Walikota terpilih. Dan dalam melaksanakan tugas ia bahkan telah membuka diri agar para pemangku jabatan dan aparatur dilingkungan Pemkot Bekasi bisa bahu membahu bersama dirinya menjalankan roda pemerintahan selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

“Karena saya sadar diri ini semua tidak bisa dilakukan sendirian saja. Dan saya sadar betul penugasan Saya ke Bekasi, tidak berniat sedikitpun untuk membangun dan menciptakan musuh. Justru melalui penugasan ini menabah kerabat silaturahmi dan keluarga. Bahkan selepas pelaksanaan shalat Idul Fitri kami pun mengadakan Open House untuk bersilaturahmi dengan warga Bekasi. Sebagai wujud dalam urusan silaturahmi kami tidak memberi batasan dengan siapapun,” ungkap Ruddy.

Tugas lainnya bagi dirinya saat tahu menjadi Pj Walikota Bekasi yakni memastikan pelaksanaan anggaran pembangunan 2017 Kota Bekasi bisa berjalan dan program rencana anggaran tahun selanjutnya dapat difasilitasi dengan baik berikut lembar keterangan pertanggungjawaban APBD. Lalu memastikan pelaksanaan pilkada serentak di Kota Bekasi berjalan kondusif dengan target terpenuhi partisipasi 70 persen pemilih.

“Kalau dinilai saya tidak mampu melakukan komunikasi dengan aparatur secara baik maka tidak mungkin pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Saya ditugaskan untuk memastikan pemerintahan di Kota Bekasi berjalan semestinya bersama aparatur dan unsur forum pimpinan daerah yang ada” kata Ruddy.

Menanggapi kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, yang menginginkan dirinya segera mengubah perwal Juknis PPDB ia anggap perlu dikaji kembali. Selama ini dari eksisting 38 jumlah siswa satu rombongan belajar sudah melanggar ketentuan dari yang seharusnya untuk tingkat SMP satu rombel hanya diisi 32 siswa.

Menurut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 disebutkan, kuota sekolah dasar negeri (SDN) setiap rombongan belajar (rombel) maksimal hanya 28 orang, sedangkan untuk sekolah menengah pertama negeri (SMPN) sebanyak 32 orang.

“Terkait hal ini pun, saya sudah perintahkan kepala dinas pendidikan dan jajaran untuk menyisir warga tidak mampu agar bisa melanjutkan sekolah. Dan itu sudah berjalan bersama kordinasi badan musyawarah perguruan swasta,” ungkap dia.

Terkait persoalan audiensi dengan perwakilan alim ulama dan forum koordinasi umat beragama, Ruddy juga menyayangkan hal itu terjadi. Dirinya tidak ada niat sekecil apa pun untuk tidak menghormati ulama dan tokoh masyarakat Kota Bekasi.

“Ulama sebagai pemimpin umat dan membawa manfaat bagi kita semua untuk dekat kepada Allah. Harus kita hormati,” kata Ruddy sembari mengatakan peran penting peran ulama dan tokoh sebagai bagian dari pelaku pembangunan di Kota Bekasi.

Terkait penjadwalan beraudiensi dengan tokoh ulama disaat bersamaan adanya jadwal undangan pemerintah pusat di Istana Bogor pada Senin, 23 Juli 2018 lalu.
Dirinya mengakui tidak bisa mengesampingkan perintah pimpinan tertinggi apalagi hanya 30 kepala daerah saat itu yang diundang ke Istana Bogor untuk menerima perintah terkait sinergitas pembangunan.
Dihari yang sama pada sore harinya pun dirinya segera bertolak ke Kota Surabaya dalam acara peringatan Hari Anak yang digelar pemerintah pusat.

Hari berikutnya pada Selasa, (24/7/2018) sore hari ia segera menjadwalkan ulang pertemuan dengan FKUB, MUI didampingi unsur pimpinan daerah. Dan kegiatan digelar pada Rabu (25/7/2018). Namun karena sesuatu hal yang tidak diketahui hanya forum pimpinan daerah yang hadir di Kantor Walikota Bekasi.

“Perlu saya sampaikan bahwa saya seorang birokrat murni yang dalam hal ini menjabat eselon II merangkap sebagai kepala badan Kesbangpol Jawa Barat. Yang secara pribadi saya tempuh bertahun-tahun. Artinya tidak mungkin untuk seorang Ruddy menghancurkan dirinya hanya gara-gara penugasan sementara di kota Bekasi.

“Oleh karena itu saya sangat apresiatif terhadap ulama tokoh dan elemen masyarakat yang sudah berperan aktif turut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kota Bekasi.

Kedepan secara pribadi sebagai Pj Walikota Bekasi akan banyak mengundang para ulama dan tokoh untuk duduk bareng memikirkan, merumuskan serta merencanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi,” pungkas Ruddy.

Print Friendly, PDF & Email

Author: 

Related Posts

Comments are closed.