Renja : Izajah S1 Paslon Wawalkot Bekasi Nomor Urut 2 Perlu Dipertanyakan, Bawaslu Diminta Untuk Verifikasi Ulang

Renja : Izajah S1 Paslon Wawalkot Bekasi Nomor Urut 2 Perlu Dipertanyakan, Bawaslu Diminta Untuk Verifikasi Ulangby adminon.Renja : Izajah S1 Paslon Wawalkot Bekasi Nomor Urut 2 Perlu Dipertanyakan, Bawaslu Diminta Untuk Verifikasi UlangBekasi – Relawan Kerja (Renja) pendukung pasangan calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1 Rahmat Effendi-Tri Adhianto meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Kemenristek Dikti untuk melakukan verifikasi data ulang calon Wakil Walikota Bekasi nomor urut 2, Adhy Firdaus Sa’ady, MSC “Temuan kami dilapangan, riwayat Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi STIE ADHY NIAGA Tahun Masuk 1999 – 2003 (Lulus) […]

Bekasi – Relawan Kerja (Renja) pendukung pasangan calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1 Rahmat Effendi-Tri Adhianto meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Kemenristek Dikti untuk melakukan verifikasi data ulang calon Wakil Walikota Bekasi nomor urut 2, Adhy Firdaus Sa’ady, MSC

Foto : Renja : Izajah S1 Paslon Wawalkot Bekasi Nomor Urut 2 Perlu Dipertanyakan, Bawaslu Diminta Untuk Verifikasi Ulang

“Temuan kami dilapangan, riwayat Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi STIE ADHY NIAGA Tahun Masuk 1999 – 2003 (Lulus) tidak tertera pada blanko,” ujar Adi Yunsyah dalam pres rilisnya Selasa, (12/6/2018) kepada awak media.

Ia mengungkapkan, setelah dilakukan audit akademik oleh Kemenristek Dikti, ternyata Kampus STIE ADHY NIAGA tidak memiliki daftar nilai mahasiswa dan juga foto copy izajah asli yang dikeluarkan. Selain tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Judicium dari pimpinan perguruan tinggi, kampus ini juga tidak melapor sejak tahun 2010 pada Kopertis IV Jawa Barat.

Ironisnya lagi lanjut dia, rasio dosen dan mahasiswa di Kampus ini tidak seimbang antara dosen dan mahasiswa. Dimana kampus ini hanya memiliki 24 dosen tetap dengan 3000 mahasiswa atau 1:150  stau 1 Dosen 150 mahasiswa.” Ya, harusnya 1:35.” katanya heran

Selanjutnya kata dia, temuan lainnya juga tidak adanya buku wisuda dan jadwal kuliah, sehingga tidak jelas perkuliahannya dan dimana kuliahnya.

Dari hasil audit akademik tersebut jelas Adi, Kemenristek Dikti kemudian memberikan sanksi tegas terhadap Kampus STIE ADHY NIAGA berupa tidak diperbolehkannya menerima mahasiswa baru/ pindahan atau mahasiswa dari kampus lain maupun melaksanakan proses  pembelajaran serta melaksankan wisuda

“Atas diberikan sanksi tersebut pada tahun 2015 usai dilgalisir pada tahun 2014 lalu, maka otomatis Ijazah SI milik Adhy Firdaus yang dikeluarkan oleh Kampus STIE ADHY NIAGA yang ditandatangani istrinya sendiri (Yanti-red) dianggap cacat hukum dan dapat dianggap batal demi hukum untuk diikutsertakan sebagai peserta Pemilu kepala Daerah (Pilkada),” jelas Adi

“Kan sudah jelas, Kemenristek Dikti secara tegas menyatakan tidak akan mengakui ijazah dari mahasiswa yang kuliah di kampus yang dinilai bermasalah dan melakukan pelanggaran berat.” tambahnya.

Untuk itu, kami minta Kemenristek Dikti, agar memberikan penjelasan atas adanya temuan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kota Bekasi secara terbuka dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.(Jar)

Print Friendly, PDF & Email

Author: 

Related Posts

Comments are closed.