Seorang WNA Terjaring, Pemkot Bekasi Gelar Operasi Yustisi

Seorang WNA Terjaring, Pemkot Bekasi Gelar Operasi Yustisiby adminon.Seorang WNA Terjaring, Pemkot Bekasi Gelar Operasi YustisiBekasi – Seorang WNA Ter (Pemkot) Bekasi bersama unsur Pengadilan Bekasi dan Kejaksaan Negeri Bekasi, kepolisian dan TNI menggelar Operasi Yustisi di kawasan Terminal Kota Bekasi, Senin (10/7). Sasarannya adalah masyarakat penumpang bis yang tidak membawa identiitas kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam operasi itu, para petugas mencegat masyarakat atau penumpang bis di pintu […]

Bekasi – Seorang WNA Ter (Pemkot) Bekasi bersama unsur Pengadilan Bekasi dan Kejaksaan Negeri Bekasi, kepolisian dan TNI menggelar Operasi Yustisi di kawasan Terminal Kota Bekasi, Senin (10/7). Sasarannya adalah masyarakat penumpang bis yang tidak membawa identiitas kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Seorang WNA Terjaring, Pemkot Bekasi Gelar Operasi Yustisi

Seorang WNA Terjaring, Pemkot Bekasi Gelar Operasi Yustisi

Dalam operasi itu, para petugas mencegat masyarakat atau penumpang bis di pintu keluar Terminal Kota Bekasi. Petugas lalu menanyakan identitas kependudukan dan bagi masyarakat yang tidak membawa KTP maka diwajibkan menjalani sidang di tempat. Operasi yang berlangsung seharian ini berhasil menjaring 66 warga yang tidak membawa identitas kependudukan.

Yang menarik, ada seorang Warga Negara Asing (WNA) yang juga ikut terjaring operasi yustisi ini. Setelah diinterogasi petugas, warga asing asal Korea ini mengaku bernama Maeng Rea Ko berusia 68 tahun. Dia juga mengaku sudah menetap di Indonesia selama 25 tahun.

“Saya ikut suami di Ciangsana, Cibubur. Suami saya Warga Negara Indonesia kok,” katanya dengan nada bicara yang masih terpatah-patah.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Nardi, menjelaskan kegiatan operasi yustisi ini merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Perda Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi. “Sebenarnya kegiatan ini memberikan kebaikan buat kita semua tentang pentingnya membawa dan memiliki identitas kependudukan saat keluar rumah, misalnya saat kita mendapat musibah atau kecelakaan maka orang yang menolong kita bisa tahu identitas kita,” katanya.

“Bagi masyarakat yang tidak membawa identitas kependudukan maka wajib ijut sidang di tempat karena kita juga menyiapkan tim dari Kejaksaan Negeri Bekasi dan Pengadilan Bekasi. Sanksi yang kita berikan berupa denda senilai Rp 20 ribu, dan kita arahkan ke pihak kelurahan atau kecamatan agar segera mengurus pembuatan KTP,” pqpar Nardi.

Nardi kemudian menyebutkan jumlah personil yang terlibat dalam operasi yustisi ini sebanyak 50 petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan dibantu pihak kepolisian, TNI serta kejaksaan dan pengadilan. “Kegiatan ini merupakan agenda rutin Pemkot Bekasi dalam rangka penertiban dan pendataan identitas kependudukan di Kota Bekasi,” ujarnya.

Print Friendly, PDF & Email

Author: 

Related Posts

Comments are closed.