Wahyudin ” Pemerintah Kota Bekasi Tidak Berikan Bantuan Hukum Atas Kasus Camat Pondok Gede”

Wahyudin ” Pemerintah Kota Bekasi Tidak Berikan Bantuan Hukum Atas Kasus Camat Pondok Gede”by adminon.Wahyudin ” Pemerintah Kota Bekasi Tidak Berikan Bantuan Hukum Atas Kasus Camat Pondok Gede”Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi menegaskan tidak akan memberikan bantuan pendampingan hukum untuk Camat Pondokgede, Mardani yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan akta tanah. Ini ditegaskan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Bekasi, Wahyudin, Selasa (16/10/2018) usai menghadiri. Seperti diberitakan Camat Pondokgede, Kota Bekasi, Mardanih ditetapkan sebagai  tersangka kasus dugaan pembuatan akte palsu. […]

Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi menegaskan tidak akan memberikan bantuan pendampingan hukum untuk Camat Pondokgede, Mardani yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan akta tanah. Ini ditegaskan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Bekasi, Wahyudin, Selasa (16/10/2018) usai menghadiri.

Foto : Wahyudin ” Pemerintah Kota Bekasi Tidak Berikan Bantuan Hukum Atas Kasus Camat Pondok Gede”

Seperti diberitakan Camat Pondokgede, Kota Bekasi, Mardanih ditetapkan sebagai  tersangka kasus dugaan pembuatan akte palsu. Penetapan itu sesuai dengan  laporan polisi nomor LP/2150/K/XI/2017/SPKT/Resto Bks Kota, tanggal 24 November 2017 atas laporan Yusuf Riza.

Selain Mardanih,  Abdul Rochim staf Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pondok Gede juga turut ditetapkan tersangka oleh penyidik satuan Reserse Harta dan Barang (Harbang) Polres Metro Bekasi. Penetapan tersangka itu dibenarkan Kasubag Humas Polrestro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing beberapa wakti lalu diBekasi.

Menurutnya, Bagian Hukum Pemkot Bekasi hanya menyediakan bantuan hukum untuk persoalan perdata dan sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan kasus hukum yang menimpa Camat Pondokgede merupakan perkara pidana yang tidak boleh diberikan pendampingan hukum.

“Yang kita dampingi misalnya terkait pengamanan aset daerah, adanya gugatan terhadap putusan Kepala daerah atau Perda. Kalau terkait itu (Camat Pondokgede) itu murni pidana, kita tak akan bantu.” kata Wahyudin.

Menurutnya, keberadaan Biro Hukum di wilayah Pemkot Bekasi hanya bertugas membela kepentingan pemerintah bila tersangkut masalah hukum. Misalnya sengketa aset, gugatan kepada pihak swasta dan sebagainya. Makanya, bila pegawai terjerat hukum, maka harus menyediakan pengacara sendiri.

” kewajiban pemberian bantuan hukum kepada ASN Pemkot Bekasi adalah dalam kasus perdata. Mengingat tindak perdata itu berhubungan dengan tugas dan kinerja pegawai dalam melaksanakan program kegiatan kerja dan secara aturan dan tupoksi bagian hukum tidak dapat bertindak selaku kuasa hukum Secara profesional kepada camat Pondok Gede” paparnya.

Sementara ditempat terpisah
Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Kota Bekasi, Irfan Natakusumah menyatakan untuk melengkapi berkas perkara Camat Pondok Gede dari penyidik, Kejaksaan memberikan waktu selama 30 hari.

“Sesuai aturan gak bisa lama-lama, Yah, satu bulan lah paling lama dan itu sudah ada progresnya, apa-apa saja yang harus diperbaiki karena mereka (tersangka) ini semuanya masih berdomisil di Kota Bekasi.” katanya. (Jar)

Print Friendly, PDF & Email

Author: 

Related Posts

Comments are closed.