oleh

Banyak Gedung dikota Bekasi Tidak Memiliki SLF dan Tidak Ada Sanksi Tegasnya

-Top-252 views

Bekasi – Gedung di Kota Bekasi banyak yang tidak memiliki sertifikat laik fungsi (SLF). Sertifikat ini menjadi syarat wajib untuk setiap gedung sebelum digunakan.mengacu dari permasalahan yang ada Media Telusurnews dan Teropong Indonesia menjadikan permasalahan ini sebagai giat dialog interaktif yang bertemakan ” Seberapa Penting SLF ( Sertifikat Laik Fungsi ) Dikota Bekasi.

Tak hanya harus punya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengembang properti wajib mengantongi SLF yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (pemda).

SLF adalah sertifikat yang diterbitkan pemda untuk menyatakan bahwa bangunan tersebut laik fungsi secara administratif dan teknis pemanfaatanya,

” dasar hukum penerbitan SLF uu nomor 28 tahun 2002 dan Perwal nomor 61 tahun 2015. Fungsi SLF sangat penting bagi pemilik dan pengguna gedung.memberi rasa aman, dan sebagai sudah memenuhi syarat sebelum digunakan, banyak dikota bekasi gedung banyak belum memiliki SLF dan dalam peraturan tidak ada sanksi yang jelas”, kata Ahmad Kasie Pemamfaatan Bangunan Perwakilan dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam sesi dialok,Rabu,(03/03/21).

Sementara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bekasi mengatakakan,tidak ada berpengaruhnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Gedung yang tidak memiliki SLF beda dengan bangunan yang tidak memiliki IMB, pemerintah akan memberika sanksi tegas berupa pembongkaran gedung.

” fungsi kelayakan bangun.dikota bekasi yaitu SFL bukan produk retribusi, jadi tidak ada keterkaian SLF dengan PAD, hanya sebagai syarat legalitas suatu gedung.lain halnya dengan Ijin IMB, pemerintah daerah akan memberikan sanksi tegar apabila tidak memiliki IMB berupa pembongkaran,” papar Herbet Sekertaris DPMTSP Kota Bekasi.

Ditempat yang sama pakar Akademisi bidang Hukum,Anggaraeni mengatakan,Sangksi harus ada jika pendiri bangunan tidak memiliki SLF Jangan sampai ada main antara pengelola gedung dengan dinas terkait.

” menurut saya harus ada sanksi tegas jika pengelola bangunan mengurus SLF karena berkaitan dengan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna bangunan, dan pemerintah daerah harus membuat sanksi tersebut,” tutup Anggraeni.(jar)

News Feed