Sejauh ini, pembangunannya pun tak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga lolos dari kewajiban-kewajiban yang ada.

Pemerintah Kota Bekasi diminta untuk menyusun peraturan daerah yang mengatur pendirian perumahan cluster dan apartemen agar percepatan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Ansor pusat, Ahmad Yudistira mengatakan, akibat tidak dimilikinya perda tentang perumahan cluster dan apartemen, persebaran pembangunan hunian menjadi tidak terkontrol dan cenderung menimbulkan konflik di kemudian hari.

“Tidak ada yang mengatur kriteria lahan seperti apa yang diperbolehkan untuk perumahan seperti ini . Akibatnya, lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air atau penyeimbang lingkungan kini beralih fungsi tanpa ada yang bisa melarang.” Ujarnya.

Menurutnya, regulasi terkait dengan pengembangan perumahan cluster tidak diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) ataupun rencana detail tata ruang (RDTR). Sehingga, hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan pembangunan daerah.

Pembangunan perumahan kecil sangat sulit di kontrol, oleh karena itu pemerintah harus mengatur pendirian perumahan cluster. Jika tidak, lahan-lahan yang berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan akan semakin banyak beralihfungsi

Ia juga meminta kepada DPRD Kota Bekasi segera secepatnya membuat perda pembahasan ijin standart perumahan claster yang harus menyiapkan RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) dan Fasos fasum guna mengurangi menjamur claster- claster perumahan yang mana pengusaha nakal menghindar dari fosos fasum dan Rth.(JAR)

The post Ahmad Yudistira “ Tak ada Regulasi, Pembangunan Cluster dan Apartemen Di Bekasi Tak Terkendali” appeared first on Celoteh Bekasi.