Dijelaskan, dari 25 pelanggaran, 3 diantaranya merupakan laporan dari masyarakat sementara 22 lainya hasil temuan Panwaslu,baik temuan Panwas tingkat kota maupun kecamatan.

Panwaslu menurut Ismail selaku Komisioner Panwaslu bidang penertiban pelanggaran, kesulitan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Ia mencontohkan, adanya Caleg, Parpol, yang memanfaatkan musibah banjir untuk berkampanye. Namun ketika mau diinvestigasi, Panwas mengalami kesulitan karena kurangnya bukti dan saksi dari masyarakat.

“ banyak laporan warga mengenai penyalahgunaan program pemerintah untuk ajang kampanye caleg, seperti pembagian kartu sehat yang di barengi kartu nama caleg yang harus di coblos di pemilu nanti,” ujar ismail.

Ditemui ditempat terpisah Walikta Bekasi Rahmat Effendi yang juga Ketua DPD Partai Golkar mengatakan, dirinya sangat kecewa karena ada salah satu caleg dari partai Golkar Dapil 6 Bekasi Utara yang menggunakan fasilitas pemerintah seperti kartu sehat.

“ memang kartu sehat yang bikin Machrul Falak Hermansyah, tidak dibenarkan kalau caleg menggunakan fasilitas pemerintah seperti itu,” jelas Rahmat Effendi.

The post Rahmat Effendi Minta Caleg Tidak Gunakan Fasilitas Pemerintah Untuk Kampanye appeared first on Celoteh Bekasi.