Sebanyak dua pengawas yang menerima santunan, yaitu keluarga anggota PTPS Kecamatan Bekasi Utara, Almarhum Fajar Sepni Wijaya dan PKD kelurahan Ciketing Udik, Esih Andina.

Penyerahan santunan secara simbolis dilakukan oleh ketua Bawaslu Kota Bekasi Vidya Nurrul Fatia didampingi Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Pusdiklat Bawaslu, Basan Saiful Nurdin dan Kepala Kesekretariatan, Riki Fitria.

Kepada keluarga almarhum Fajar Sepni Wijaya, Bawaslu menyerahkan uang santunan kecelakaan kerja sebesar 46 juta rupiah kepada ahli waris yaitu istri almarhum.

“Tentu ini bukan nominal yang sebanding tapi ini merupakan apresiasi yang bisa kami berikan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ibu Hilda dan juga keluarga,” ujar Vidya kepada media.

Selain santunan kepada keluarga almarhum Fajar Sepni Wijaya, santunan juga diberikan kepada PKD kelurahan Ciketing Udik, Esih Andina yang mengalami kecelakaan lalulintas saat menjalankan tugasnya.

Iya mendapatkan santunan sebesar Rp 27.950.000 rupiah sebagai biaya pengobatan yang diterima oleh Esih Andina secara simbolis.

Kami atas nama Bawaslu Kota Bekasi tentunya mengucapkan terima kasih dan juga apresiasinya kepada para pejuang demokrasi dan Sriwijaya dan juga kepada TKD Ibu Esih Andina atau segala aktivitasnya kerja kerasnya,” imbuhnya.

Santunan kecelakaan kerja itu tentunya memberikan sedikit angin segar kepada keluarga almarhum Fajar Sepni Wijaya dan juga bagi Esih Andina setelah menunggu sekitar 2 bulan.

“Saya ucapkan terimakasih kepada pejuang demokrasi untuk dedikasinya mengawal demokrasi,” tukasnya. (Hil)

The post Serah Terima Santunan dari Bawaslu Kota Bekasi untuk anggota dan keluarga Pengawas appeared first on Celoteh Bekasi.

Dikatakannya, preseden ini jangan sampai terjadi seperti di Papua, dimana Calon Incumbent sebelum dia ikut dalam pencalonan, dia mengganti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Sekarang dia didiskualifikasi,” kata Harminus Koto saat diwawancarai Bekasi Ekspres usai menghadiri Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Barat di Restoran Margajaya, Kamis (5/10).

Dikatakannya, bagi para ASN yang kedapatan berpolitik praktis pada Pilkada serentak 2018 mendatang, akan dikenakan sangksi dan hukuman yang berlaku.

Pasalnya, larangan keterlibatan ASN ini sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Petama hukumannya berupa peringatan ringan, keras sampai kepada pemecatan sebagai tenaga PNS,” tegas Harminus. Seraya menambahkan, bahwa hukuman tersebut akan diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (*).

“Sanksi terberatnya bisa pemecatan,” tukas Pria berkacamata ini. (GUN)

The post Bawaslu “ASN Berpolitik Terancam Dipecat” appeared first on Celoteh Bekasi.