Pelayanan yang diberikan ini adalah untuk mempermudah masyarakat tepatnya pada hari libur di tempat pusat perbelanjaan yakni Mall Summarecon Bekasi.

Kegiatan Paspor Simpatik ini langsung dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna juga di buka langsung oleh Penjabat (Pj). Wali Kota Bekasi Gani Muhamad serta para Pejabat Eselon II, Camat dan Lurah se-Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Pj. Gani menyampaikan Apresiasi setinggi-tingginya terhadap kegiatan ini yang telah di luncurkan merupakan satu terobosan terbaru dalam memberikan kemudahan pelayanan yang bisa cepat dan bisa dilakukan pada hari libur.

Tempat pelayanan yang berlangsung ini ialah tempat yang paling pas dan tepat pada lokasi nya yang dimana banyak warga masyarakat yang datang ke Mall ini dengan banyak kegiatan hal lainnya.

“Pelayanan ini pastinya bentuk dari inovasi terbaik yang tujuannya mempermudah masyarakat, masyarakat Kota Bekasi juga kita tau senin sampai Jumat itu repotnya luar biasa, bahkan tidak ada di Kota Bekasi adanya di Jakarta. Naah ini jadi mudah ada pelayanan paspor pada hari weekend bisa urus urus deh sambil belanja sama keluarga.” Ucap Gani.

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna menyampaikan, hadirnya di Kota Bekasi ini sangat terasa senang dari mulai penyambutan sampai ke tempat kegiatan acara Paspor Simpatik. Penyambutan dari Kota Bekasi tentunya dari Pj Wali Kota Bekasi Gani muhamad dengan Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Darerah (FORKOPIMDA) yang sangat kompak.

“Pagi ini luar biasa datang ke Kota Bekasi, melihat pelayanan Paspor Simpatik ini adalah inovasi pelayanan yang terbaik di Kota Bekasi. Datang ke Kota Bekasi juga disambut dengan kehangatan, mulai dari instrumen Saxophone nya, Wali Kota serta Forkopimdanya yang Kompak dan melihat pelayanan langsung juga tidak ada hambatan sama sekali tentunya.” Ujar Felucia.

Dirinya mengatakan pelayanan ini harus mampu terus ada di Kota Bekasi, tidak hanya pada satu mall saja melainkan haruss ada beberapa mall-mall yang bisa dijadikan tempat pelayanan Paspor Simpatik ini, ia berharap kegiatan Paspor Simpatik merupakan langkah terbaik dalam memberikan pelayanan yang cepat untuk warga masyarakat Kota Bekasi.

(ST/Humas)

The post Kabar baik! Urus Paspor Bisa di Hari Libur, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Bekasi Bikin Inovasi ini appeared first on Celoteh Bekasi.

Pelatihan yang dikuti sebayak 125 pencaker ini dilaksanakan selama 9-10 hari yang berlangsug LPK Nusa Citra Indomesia, Mustika Jaya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi Ika Indah Yarto mengatakan, pelatihan diadakan agar para peserta calon tenaga kerja bisa mandiri.

“Terutama, peserta bisa berwirusaha sendiri sehinga dalam hal ini kita Disnaker ingin menciptakan wira usaha baru.” kata Ika saat dihubungi Senin, (14/6/2021).

Ada pun pelatihan berbasis kompetensi ini meliputi kejuruan teknisi AC, Instalasi listrik, komputer, las CO2 dan juga kejuruan operarator.

“Pemerintah akan mempersiapkan Pencaker untuk bekerja. Kita juga akan menfasilitasi apabila pencaker ini nantinya akan bekerja di sejumlah perusahaan atau perkantoran.” ujarnya.

Namun kata dia, saat ini lapangan kerja tidak seimbang dengan orang-orang yang sudah dilatih dengan situasi Covid-19 sekarang ini.

“Hal Ini juga menjadi salah satu kendala untuk mengurangi tingkat pengangguran.”ujarnya.

“Saya ingin orang telah kita latih, mereka bisa mandiri sementara. Nanti bila ada perusahan perusahaan yang membutuhkan atau pemagangan. mudah-mudahan bisa kita fasilitasi.”tuturnya.

“Disnaker juga akan memberikan sertifikasi kompetensi terhadap para peserta pelatihan.”pungkasnya.

Sementar, Kepala Seksi Pelatihan Disnaker Kota Bekasi Helmi menambahkan, pelatihan ini diadaka di tiga Badan Latihan Kerja (BLK).

“Setiap BLK, jumlah peserta masing-masing 25 orang tiap harinya selama 9 hingga 10 hari.”ucapnya.

Kata dia, adapun besaran anggaran untuk kegiatan ini kurang lebih sebesar Rp 500 juta selama 9 hari.

“Sedangkan, fasilatas yang didapat oleh peserta diantaranya, makan minum, APK, baju dan juga tas. Semuanya sudah disediain sama LBK.” tuturnya.(jar)

The post Tingkatkan SDM Disnaker Kota Bekasi Adakan Pelatihan Unit Kopetensi appeared first on Celoteh Bekasi.

” saya merasa heran, sedangkan KS NIK belum dicabut perdanya, lantas kenapa dimunculkan LKM NiK,apa latar belakangnya, ” Kata Baskoro.

Ia pun merasa ada yang janggal dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan pergantian program KS Nik ke LKM nik.

” sedangkan KS NIK adalah porgram unggulan pemerintah kota Bekasi,sejak tanggal 26 Juli 2017,lanjut ia mengatakan, berapa anggaran yang disediakan untuk LKM Nik, dan apa out put dari LKM NIK, sedangkan program itu belum di setujui DPRD Kota Bekasi,kenapa sudah dijalankan, perda KS NiK juga belum cabut,” tambah Baskoro

Merujuk pada perda untuk LKM Nik belum ada.sambung Pria yang akrab disapa Om Bas ia menanyakan pada Dinkes Kota Bekasi, apa bisa LKM NIK belum ada payung hukumnya dan apa alasan penghapusan program KS NiK Dinas Kota Bekasi?.(jar)

The post Jamkesda Kota Bekasi Dihapus, Ini Kata LINAP appeared first on Celoteh Bekasi.

Acara peresmian diselenggarakan di
Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan turut menghadiri acara ini.

“Penataan organisasi instansi vertikal yang dilakukan DJP cukup komprehensif cakupan perubahannya,” ungkap Suryo Utomo dalam sambutannya.

Beberapa perubahan yang mendasar di antaranya perubahan cara kerja, pembagian beban
yang lebih proporsional untuk menjalankan proses bisnis inti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penambahan jumlah KPP Madya, perubahan komposisi wajib pajak yang terdaftar
pada KPP Madya, serta perubahan struktur organisasi.

Dengan adanya reorganisasi ini, KPP Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan wilayah (mencakup penguasaan informasi, pendataan, dan pemetaan subjek dan objek pajak) melalui produksi data, pengawasan formal dan material SPT Masa, dan SPT Tahunan.

Selanjutnya, KPP Madya bersama dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap wajib pajak strategis penentu penerimaan, sehingga
diharapkan dapat mengamankan 80 s.d. 85 persen dari total target penerimaan pajak secara
nasional. Kesemuanya ini tidak lepas dari komitmen DJP untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Pembagian beban yang lebih proporsional pada KPP diimplementasikan melalui penambahan jumlah seksi yang menjalankan fungsi pengawasan pada KPP. Untuk menyederhanakan
proses bisnis inti pada KPP, dilakukan juga pengumpulan fungsi-fungsi yang serumpun dalam satu seksi.

DJP membentuk KPP Madya baru dengan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi 18 KPP
Madya. Penambahan jumlah KPP Madya baru di beberapa Kantor Wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah.
Penambahan jumlah KPP Madya diiringi dengan perubahan komposisi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya.

DJP menambah jumlah wajib pajak yang diadministrasikan pada KPP Madya. Dari yang sebelumnya sekitar 1.000 menjadi 2.000 wajib pajak per kantor atau paling banyak 4.000 wajib pajak dalam satu Kantor Wilayah yang memiliki dua KPP Madya. Dalam rangka reorganisasi, DJP juga melakukan perubahan struktur organisasi pada KPP
dengan memperkaya cakupan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh setiap seksi. Selain itu,
dilakukan juga stratifikasi KPP Pratama di mana potensi perpajakan menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah Seksi Pengawasan. KPP Pratama Kelompok I memiliki enam
Seksi Pengawasan, sedangkan KPP Pratama Kelompok II memiliki lima Seksi Pengawasan.

Pembaruan organisasi instansi vertikal DJP berdampak untuk sebagian wajib pajak yakni
wajib pajak yang kantor pajaknya mengalami penataan seperti berikut ini. Terdapat 1 Kanwil, 11 KPP, dan 3 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang
mengalami perubahan nomenklatur (nama) kantor. Kemudian terdapat 27 KPP dan 1 KP2KP yang mengalami penyesuaian wilayah kerja.

Hal ini dilaksanakan guna menyelaraskan beban
kerja, menyesuaikan wilayah kerja, serta konsekuensi dari pembentukan KPP Madya baru. Wajib pajak yang terdampak reorganisasi instansi vertikal DJP telah mendapatkan pemberitahuan dari KPP terdaftar yang lama. Mulai 24 Mei 2021, pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan di KPP terdaftar yang baru.

Bagi wajib pajak yang mengalami kendala dalam melaksanaan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan dapat
menghubungi DJP melalui Agen Kring Pajak di nomor 1500200. Perlu diketahui masyarakat bahwa reorganisasi instansi vertikal DJP merupakan bagian dari
reformasi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk
mengoptimalkan penerimaan pajak melalui
penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal.

Ketentuan tentang organisasi dan tata kerja baru instansi vertikal DJP dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020. Info selengkapnya tentang
Pertanyaan Sering Ditanya (FAQ) ketentuan ini dapat dilihat melalui tautan https://www.pajak.go.id/id/penataan-ulang-organisasi-instansi-vertikal-direktorat-jenderal- pajak, sedangkan info tentang perubahan unit kerja tersedia pada tautan
www.pajak.go.id/wilayah-administrasi.(jar)

The post DJP Rombak Organisasi Instasi Vertikal appeared first on Celoteh Bekasi.

Berdasarkan hasil Rapat koordinasi sinkronisasi peyelarasan kebijakan antar Kepala Daerah Jabodetabekjur terkait upaya pengendalian aktivitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H di masa pandemi wabah Covid-19 dan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kota Bekasi dirasa perlu menerbitkan surat edaran tersebut.

Hal ini ini dimaksudkan untuk memberikan arahan sesusai protokol kesehatan sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi aparatur pemerintah serta masyarakat dari resiko Covid-19 di wilayah Kota Bekasi.

Berikut adalah edaran yang berkaitan dengan kegiatan peniadaan Ziarah Kubur di Tempat Pemakaman Umum se Kota Bekasi pada masa pandemi wabah Covid-19 :

1. Aparatur Pemerintah dan masyarakat Kota Bekasi untuk sementara agar meniadakan kegiatan Ziarah Kubur menjelang dan sesudah pelaksanaan Sholat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di mulai tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 dalam rangka menghindari terjadinya potensi kerumunan dalam upaya pencegahan Penularan Covid-19 di Kota Bekasi kecuali prosesi Pemakaman bagi warga yang meninggal dunia dapat di laksanakan sebagaimana mestinya.

2.Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memerintahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemakaman Umum untuk menutup sementara tempat pemakaman umum dari kegiatan ziarah kubur mulai tanggal 12 Mei sampai dengan 16 Mei 2021 dalam rangka menghindari terjadinya potensi kerumunan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di Kota Bekasi kecuali prosesi pemakaman bagi warga yang meninggal Dunia.

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
Memerintahkan kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja wilayah Kecamatan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lokasi Tempat Pemakaman Umum dalam upaya pencegahan potensi kerumunan dan penularan Covid-19 di Kota Bekasi.

4. Camat dan Lurah melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lokasi Tempat Pemakaman Umum dan melakukan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan Ketua RW/RT serta Ormas Keagamaan lainnya untuk menghimbau warga masyarakat agar meniadakan sementara kegiatan Ziarah Kubur dengan waktu sebagai mana tercantum pada huruf E point satu.(jar/hms)

The post ziarah kubur Se-kota Bekasi Ditiadakan appeared first on Celoteh Bekasi.