Hani yang saat proses pengesahan di DPRD Kota Bekasi Pansus 38 tentang Revitalisasi 4 Pasar milik Pemerintah menjelaskan bahwa dalam PKS (perjanjian kerjasama) antara Pemkot Bekasi dan PT ABB, kompensasi yang harus dibayar PT.ABB selama 24 bulan selama proses revitalisasi.

“Kapan itu revitalisasi nya?. Ya saat diserahkannya SPL (surat penyerahan lahan) dari Pemkot Bekasi kepada PT.ABB. Nah disitu lah argo kompensasi mulai berjalan selama 24 bulan,”ungkap pria yang mengaku sudah paham isi PKS antara Pemkot Bekasi dan PT. ABB.

Jadi, kata dia, PT.ABB belum ada kewajiban membayar kompensasi sebelum diserahkannya SPL tersebut. Namun demikian, Hany meminta Didagperin kalau mau evaluasi jangan hanya pihak Pengembang yang dievaluasi tapi pihak Pemkot juga harus mengevaluasi dirinya di dalam PKS itu.

“Saya contohkan nih, di dalam PKS itu tidak ada memuat sanksi apa yang di dapat Pemkot Bekasi jika melanggar perjanjian itu. Lalu yang ke dua, saya melihat fakta di lapangan retribusi parkir dan kebersihan dipungut oleh Pemkot Bekasi melalui UPTD Pasar Kranji bukan oleh pengembang,”ucapnya.

Hany mengungkapkan, seharusnya yang memungut retribusi parkir dan kebersihan adalah pengembang kemudian pengembang itu setor ke kas daerah.

“Jadi yang dipungut tetribusi parkir dan kebersiha. kan dua titik lokasi di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan di lokasi pasar yang akan dibangun pasar. Pertanyaanya kemana itu uang retribusi parkir dan kebersihan di setor?,”tanya Hany.(jar)

The post Terkait Kompensasi Pasar Oleh Pengembang ABB, Praktisi Hukum Bilang ” Pemkot Bekasi Harus Evaluasi Diri Sendiri Dulu” appeared first on Celoteh Bekasi.

Kepala SMAN 8 Bekasi, Dedi Supriadi mengatakan, untuk hari kedua pelaksanaan PPDB di lingkungan sekolahnya, sejumlah calon siswa menbenarkan hal tersebut.

“Iya betul ada sedikit masalah dimana sejumlah calon siswa mengalami masalah, terkait masalah tersebut, pihaknya sudah menyiagakan operator sekolah untuk membantu permasalahan tersebut dan Kami telah menyiagakan operator sekolah untuk membantu mereka,” kata Dedi kepada Celoteh Bekasi.

Lanjut ia mengatak, Hal tersebut berbeda dengan pelaksanaan PPDB di hari pertama dimana para orang tua dan calon siswa datang ke sekolah dan tidak terkendala.

“Kalau hari pertama tidak ada masalah, mereka datang hanya untuk mencari informasi PPDB-nya saja,” ungkapnya.

Untuk mencegah kerumunan di lingkungan SMAN 8 Bekasi saat PPDB, pihaknya jauh-jauh hari sudah melakukan sosialisasi kepada warga dan mengimbau untuk melakukan pendaftaran secara online atau mandiri.

“Sudah kami sosialisasikan ke warga agar mereka bisa mendaftar secara mandiri atau online, sebagai langkah untuk menghindari kerumunan,” tegasnya.

Sekedar informasi, pada pelaksanaan PPDB di tingkat SMA mulai tanggal 6-10 Juni dibuka pendaftaran untuk afirmasi, perpindahan kerja orang tua, anak guru, nilai raport dan prestasi olahraga atau kejuaraan. Sedangkan pada tanggal 23-30 Juni jalur zonasi khusus wilayah.

Untuk jumlah rombelnya sendiri di SMAN 8 Bekasi sebanyak 11 rombel, dimana 1 rombel 36 siswa dan untuk jumlah siswanya sendiri sebanyak 396 siswa,”ungkapnya. (Chandra)

The post PPDB Hari Kedua Banyak Masalah  Sejumlah Calon Siswa Gagal Login dan Akun Blank appeared first on Celoteh Bekasi.

Bertempat dikantor DPC PDI Perjuangan, Dalam Pertemuan tersebut Dihadiri Kepala BSPN Kota Bekasi King Vidor, Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Anim Imamuddin dan Wakil Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Bidang Komunikasi Henu Sunarko.

Kepala BSPN Kota Bekasi, King Vidor menjelaskan bahwa Timnya akan segera menyusun jadwal Trainner of Training (TOT) untuk PAC dan Ranting PDIP, selanjutnya akan segera melakukan pelatihan.

“Kita berharap dapat menjalin sinergi dengan semua jajaran partai baik DPC, lintas badan partai, PAC, Ranting dan Anak Ranting bahkan dengan Komunitas Juang yang ada seperti Taruna Merah Putih (TMP), Relawan Perjuangan untuk Demokrasi (Repdem), Banteng Muda Indonesia (BMI), Baitul Muslimin Indoensia (Bamusi)”, ujar King Vedor kepada Bekasi Ekspres, Senin, (2/10).

Ditemui diruangannya, Anim Imamuddin Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi menyambut baik dan memotivasi BSPN untuk selalu bekerja kolektif, merancang dan merumuskan bidang kerja saksi untuk Pilkada Kota Bekasi dan Pilgub Jabar.

“Saya bangga dengan konsentrasi rekan-rekan di BSPN untuk mulai bekerja demi pemenangan agenda politik yang sudah di depan mata. Untuk itu, sebagai pimpinan cabang partai, saya berharap semua bekerja untuk partai. Jangan ada pengurus, kader dan simpatisan tercerai berai satu dengan yang lain”, ujarnya

Ditempat yang sama, Henu Sunarko (Wakil Ketua DPC Bidang Komunikasi Politik) menjelaskan bahwa rapat yang diselenggarakan Sabtu, (30/09/17) ini bersifat tertutup mengingat bahasan-bahasan strategisnya.

“Kita bisa sebut rapat ini untuk memaparkan cetak biru perekrutan saksi, sebab itu kita menghadirkan ketua PAC dan Ranting se-Kota Bekasi”, pukasnya.

Seperti diketahui, tahapan Pilkada Kota Bekasi dan Pilgub Jabar tengah berlangsung. Semua partai politik disibukkan oleh tahapan-tahapan sejak verifikasi parpol hingga penjadwalan pasangan calon. (*)

The post BSPN PDIP Siapkan Saksi Jelang Pilkada 2018 appeared first on Celoteh Bekasi.

Menurut Ketua Panwas Kota Bekasi Novita Ulya Hastuti, seleksi akan dilakukan dalam tiga tahap, masing-masing seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara.

“Dari masing-masing kecamatan akan kami ambil tiga anggota terpilih. Jadi secara keseluruhan untuk Kota Bekasi ada 36 orang,” terang Novita yang juga membidangi Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini, Senin (25/9).

Persyaratan yang harus dipenuhi pendaftar yaitu berusia minimal 25 tahun, pendidikan terendah SLTA atau sederajat, berdomisili di Kecamatan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP, melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, dan membawa surat keterangan sehat dari puskesmas.

”Persyaratan-persyaratan lain bisa dilihat di pengumuman resmi Panwas Kota Bekasi yang kami tempelkan di semua kantor Kecamatan. Bisa juga melihatnya di kantor Panwas, Jalan M. Hasibuan No 4, Kota Bekasi,” ujar Novita.

Dia pun berharap antusiasme masyarakat dalam mendaftarkan diri tinggi.

“Sesuai amanat undang-undang, kami akan melakukan tes yang selektif, fair, dan terbuka. Karena itu, kami berharap partisipasi masyarakat untuk ikut tinggi,” terangnya.

Menurutnya, pendaftar bisa datang langsung ke kantor Panwas mengambil berkas pendaftaran. Berkas pendaftaran bisa diserahkan langsung ke kantor Panwas atau via pos.

Menurutnya, mengatakan perekrutan Panwascam adalah satu kesatuan dalam pelaksanaan UU Pemilu.

Panwascam juga memiliki tugas yang sama untuk melakukan pengawalan proses demokrasi dan pemilu di tingkat kecamatan. (jar)

The post Dicari! Panwaslu Kota Bekasi Buka Pendaftaran Terbuka Anggota Panwascam appeared first on Celoteh Bekasi.

Kucuran dana kompensasi sampah tahap II untuk dua triwulan akhir tahun 2016 yang dinanti warga Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, dan Sumurbatu, belum juga terealisasi. Padahal, sebagian masyarakat lainnya yang juga berdomisili di tiga kelurahan tersebut sudah menikmati ‘uang bau’ melalui pencairan tahap I sejak Januari lalu.

Setiap warga menerima Rp 1 juta melalui rekening bank untuk triwulan III dan triwulan IV tahun 2016.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun bekasicenter.com, dari 18.024 kepala keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penerima dana kompensasi, baru 12.481 KK yang sudah menikmati ‘uang bau’ untuk dua triwulan akhir tahun 2016.

Sedangkan sisanya masih berharap cemas dalam penantian yang tak pasti karena belum ada kejelasan kapan dana kompensasi sampah tahap II bakal dicairkan.

Lambannya pencairan dana kompensasi sampah tahap II ini menimbulkan kesan kurangnya kepedulian Pemkot Bekasi terhadap masyarakat yang terkena dampak adanya lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. “Pemkot Bekasi pura-pura tuli dengan penderitaan masyarakat tiga kelurahan di Kecamatan Bantargebang,” ungkap Ketua RT 005 RW 03 Kelurahan Cikiwul, Pa’ing Sunaryo.

Pa’ing menyatakan miris dengan sikap Pemkot Bekasi yang sudah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk perayaan HUT Kota Bekasi. “Tapi untuk mencairkan dana kompensasi yang sudah jelas menjadi hak masyarakat tiga kelurahan mengapa begitu sulit? Tolong jangan permainkan nasib masyarakat,” tegasnya.

Pa’ing lalu menuding tentang bobroknya sistem administrasi yang diterapkan Pemkot Bekasi.

“Sudah jelas Pemprov DKI Jakarta memberikan sebagian dana bantuannya untuk masyarakat langsung, kenapa belum juga diterima warga? Ini kan hak masyarakat,” ungkap dia.

Sementara itu saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Jumhana Luthfi, menyatakan dirinya akan melakukan pengecekan, Senin (13/3). “Nanti saya cek ke bendaharawan dan Bank Jabar,” begitu tulis pesan singkatnya.(ML)

The post Ultah Kota Bekasi Sisakan Kesedihan Masyarakat Bantargebang appeared first on Celoteh Bekasi.