Saat dihubungi media Nofel mengaku putusan PN Bekasi itu sudah diplintir seolah-olah putusan tersebut memenangkan kubu Ade Puspitasari selaku Tergugat II.

“Kan isinya tidak ada bunyi memenangkan salah satu pihak. Hanya belum bisa menerima gugatan karena kekurangan berkas atau NO (niet otvankolij). Artinya bisa diajukan kembali gugatan baru di MA,”ucap Nofel. Jumat (16/9/2022).

Dirinya juga menegaskan, selain itu kan Mahkamah Partai juga belum memutuskan siapa yang diakui sebagai Ketua DPD Golkar yang sah.

“Jadi jangan diplintir seolah-olah sudah menang dan diakui. Kan Mahkamah Partai juga belum memutuskan apa-apa,”ungkap Nofel.

Terkait apakah putusan PN Bekasi tersebut akan mempengaruhi sikap elit DPP Golkar. Nofel berkeyakinan hal itu tidak berpengaruh. Pasalnya DPP Golkar itu diisi oleh orang-orang yang mengerti hukum.

“Jadi pengurus ditingkat pusat tidak akan gegabah juga. Karena mereka kan orang-orang yang mengerti hukum,”tandasnya.(jar)

The post Diplintir dan Seolah Menang, Novel Akan Gugat Kembali di MA appeared first on Celoteh Bekasi.

Ketua FKUB Kota Bekasi, Abdul Manan menyebutkan, kejadian yang terjadi di Tanjung Balai sudah mencoreng wajah kerukunan umat beragama. Untuk itu, dia menghimbau kepada umat beragama agar menjaga sinergitas kerukunan antar umat beragama di Kota Bekasi yang sudah berjalan dengan baik.

“Intinya tujuan rapat kordinasi ini menunjukkan semua elemen, baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat serta pihak kepolisian siap menjaga situasi keamanan yang kondusif di Kota Bekasi guna mencegah ancaman nyata yang ada di tengah masyarakat. Tentunya Kami berharap Kota Bekasi tetap aman, makanya hari ini kita cepat bergerak jangan sampai ada konflik antar umat beragama,’’ sebut Abdul Manan, Senin (1/8) lalu.

Sementara itu, Kesbangpol Kota Bekasi, H. Momon Sulaiman, mengucapkan terima kasih atas kegiatan rapat kordinasi yang digelar oleh FKUB kali ini, semoga di Kota Bekasi tidak kecolongan kejadian yang seperti di Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Karenanya, Momon meminta, FKUB memperkuat kembali programnya, sebab di rapat koordinasi semacam ini termuat semangat Bhineka Tunggal Ika dan toleransi, dengan begitu akan tumbuh selalu sikap saling menghargai.

“Saya harapkan untuk FKUB lebih aktif. Saya juga sangat mengapresiasi jajaran Polresta Bekasi Kota dalam hal ini Kasat Intel, Kompol Pol Saimin, yang sudah memantau setiap kegiatan kerukunan umat beragama yang ada di Bekasi,” sebut Momon.

Momon juga menyarankan untuk mengajukan surat perijinan di Pemerintah Kota Bekasi, jangan ada lagi kejadian tempat ibadah yang sudah dibangun besar, baru mengurus perijinan yang akan timbulnya protes dari masyarakat sekitar.

Kasat Intel Polresta Bekasi Kota, Kompol Saimin, menghimbau kepada tokoh agama agar saling menciptakan situasi kondusif ditengah isu SARA dan tidak terpancing dengan kejadian di Tanjung Balai Sumatera Utara baru – baru ini.

“Semoga permasalahan yang ada di Kota Bekasi sebaiknya kita duduk bersama untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Jika memang ada kasus pidana silahkan diserahkan kepada kami Kepolisian untuk kita laksanakan,” imbuhnya. (nort)

The post Rusuh Tanjung Balai, FKUB Kota Bekasi Rapat Kordinasi appeared first on Celoteh Bekasi.

Seketaris Dinkes Kota Bekasi, Drg Tetty Manurung, MSi, mengatakan sanksi terhadap rumah sakit itu sepenuhnya akan diserahkan kepada penegak hukum.

Tetty menuturkan, sejak mencuatnya kasus vaksin palsu, tim Dinkes langsung terjun ke lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran vaksin palsu. Namun, dari sidak pertama itu, Dinkes belum menemukan adanya vaksin palsu, baik secara fisik maupun dari faktur-faktur pembelian.

Dinas kemudian membentuk tim satuan tugas untuk meneliti lagi keberadaan vaksin palsu. “Tim satgas secara diam-diam sejak 23 Juni 2016 memantau beberapa RS, Puskesmas, Klinik praktek bidan swasta, dokter swasta, dan apotek. Ditambah masukan dari beberapa temuan yang kami pantau dari Bareskrim dan Kemenkes, gerakan kami lebih semangat lagi,” ucap Tetty usai konprensi pers di kantor Wali Kota Bekasi Jumat, (15/7).

Dinas curiga saat sidak ke RS Hosana Medika pada 24-26 Juni lalu lantaran ditemukan pembelian vaksin dari distributor tidak resmi melalui faktur-faktur pembeliannya. Hal tersebut belum diumumkan kepada publik karena menunggu pengumuman resmi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI.

Dinas lalu membuat surat edaran tentang kewaspadaan terhadap vaksin palsu. Puskesmas diinstruksikan melakukan sosialisasi terhadap vaksin. Dinas juga menelusuri sejak kapan rumah sakit tersebut memesan vaksin dari distributor tidak resmi, siapa saja konsumennya, dan siapa bayi atau anak yang sudah divaksinasi. Selanjutnya Dinas membuat teguran dan pemanggilan terhadap RS tersebut.

The post Dinkes Bekasi Benarkan Tiga RS Swasta Jadi Tempat Peredaran Vaksin Palsu appeared first on Celoteh Bekasi.

“Iya, sudah ada laporan soal itu (dugaan korupsi dan PORDA 2014 Kabupaten Bekasi. KPK tidak pernah mendiamkan laporan dari manapun termasuk LSM,”ujar Kepala Biro Humas KPK Yuyun Andriati saat dikonfirmasi. Selasa (28/6/2016).

Yuyun meminta masyarakat untuk tidak meragukan kinerja KPK dalam setiap menerima informasi atau laporan.”Pasti ditindak lanjuti dong,”ucapnya singkat.

Seperti diberitakan, dana hibah penyelenggaraan PORDA 2014 Kabupaten Bekasi, dikeluarkan berdasarkan SK Bupati No: 978.5/Kep. 147-Disparbudpora/2014, dan dicairkan pada tanggal 7 Maret 2014. Rincian penggunaan dana itu, antara lain kegiatan operasional KONI sebesar Rp5,6 miliar, persiapan Porda Rp21,7 miliar, panitia Rp23,7 miliar, penyelenggaraan Peparda Rp5 miliar, dan bonus atlet peraih medali Rp12 miliar.

Menurut laporan yang masuk ke KPK, dana tersebut tidak digunakan secara maksimal dalam penyelenggaraan Porda 2014.(wan)

The post KPK Respon Dugaan Korupsi Dana PORDA Kabupaten Bekasi Sebesar Rp68 M appeared first on Celoteh Bekasi.

“Tanyakan ke Bareskim Mabes Polri dong. Persoalan tersebut (ijasah palsu) sudah dihentikan pihak Bareskrim sejak 16 Desember 2015 lalu.”geram pria yang akrab disapa Pepen, Rabu (22/6/2016)

Bareskrim, kata Dia, sudah melakukan penyelidikan hingga ke Kemendikti yang hasil lidiknya saat itu tidak ada temuan pidana maupun pemalsuan.

“Kepada pihak-pihak yang menuding ijazah saya palsu atau betul tidaknya diri saya yang palsukan. Maka harus ada pembuktian hukum positif.” sambungnya

Pepen menegaskan, jangan sampai berita kemana–mana, sehingga menjastisfikasi dirinya selaku pemegang dan pernah belajar disitu yang dianggap memalsukan ijazah.

“Karena ada kepentingan–kepentingan tertentu biarkan saja. Karena saya pejabat publik, wajar kalau siapapun minta kepastian, akan tetapi kepastian hukum itu bukan kepada saya, Jadi saya kembalikan ke Bareskrim, bukan cuap–cuap dimedsos, karena dengan begitu berarti kan jelas ada niat–niat jahat tertentu.” Pungkasnya.(IW)

The post Walikota Bekasi Gerah Ijasahnya Kembali diSoal Netizen appeared first on Celoteh Bekasi.