Tapi, anehnya di beberapa daerah disinyalir masih terjadi adanya pemungutan biaya pembuatan kartu kuning dengan berbagai alasan seperti biaya administrasi atau biaya sukarela padahal semestinya hal tersebut dilarang dan bisa dikategorikan sebagai pungutan liar.

Sayekti Rubiah, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kota Bekasi,angkat bicara ia menegaskan bahwa proses pengurusan atau pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) atau yang dikenal dengan istilah kartu kuning tidak boleh dipungut biaya apapun alias gratis.

“Proses pembuatan kartu kuning tidak boleh dikenakan biaya apapun. Kalau ada yang meminta biaya itu biasanya para pembuat kartu kuning yang melalu calo dikarenakan para pencari kerja malas untuk membat kartu kuning, saya juga sering memonitoring dan menghimbau kepada petugas agar tidak meminta biaya apapun kepada pembuat kartu kuning tersebut,” kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kota Bekasi, Sayekti Rubiah. Saat di hubungi Celoteh Anak Bekasi baru-baru ini.

Kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja yang biasa disingkat menjadi Ak-1 ialah surat bukti sorang jobseeker atau pencari kerja dalam melamar suatu pekerjaan pasa duatu instansi atau perusahaan di Indonesia. Biasanya permintaan kartu kuning kuning akan melonjak ketika ada recruitment Calon Pegawai Negei Sipil.

Sayekti Rubiah mengimbau, agar mengikuti prosedur pembuatan kartu kuning dengan menyerahkan dan melapirkan syarat-syaratnya berupa fas foto, copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku, copy ijazah pendidikan terakhir bagi yang memiliki serta copy sertifikat keterampilan dan copy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki dan tidak melalui calo.(JAH)

The post Disnaker Kota Bekasi “Pembuatan Kartu Kuning Gratis “ appeared first on Celoteh Bekasi.