Kemacetan lalu lintas tersebut terpantau berpusat di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani menuju ke arah utara, tepatnya di depan Plaza Patriot Candrabhaga No. 02, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Arus kendaraan ke arah GOR hampir lumpuh akibat adanya penyempitan lajur yang sangat drastis.

Kondisi semrawut ini tidak hanya disebabkan oleh pengunjung taman yang nekat menggunakan badan jalan protokol sebagai lahan parkir roda dua dadakan. Arus lalu lintas kian terkunci lantaran para pengguna jalan yang sedang melintas justru ikut-ikutan melambatkan laju kendaraan, bahkan berhenti di tengah lajur utama demi mengabadikan momen ribuan balon warna-warni menggunakan ponsel mereka.

Fenomena saling tiru demi berburu konten visual dan parkir sembarangan ini menyita sebagian besar lajur jalan utama. Akibatnya, ruang bagi kendaraan roda empat dan pengguna jalan lainnya yang ingin melintas menjadi sangat sempit, hingga memicu riuh suara klakson yang bersahut-sahutan.

Padahal, jika dilihat dari dalam area taman, suasana tampak sangat meriah. Banyak warga lokal yang memanfaatkan malam minggu tersebut untuk membawa anak-anak mereka bermain balon udara sambil menikmati aneka kuliner yang menjamur di sana. Sayangnya, keindahan momen wisata keluarga tersebut dikeluhkan oleh para pengguna jalan karena dinilai mengabaikan ketertiban umum.

“Mau jalan ke arah utara jadi susah banget, mas. Jalannya menyempit gara-gara bahu jalan protokol dipakai parkir liar sama motor-motor penonton balon. Harusnya tertib masuk ke kantong parkir stadion saja,” keluh salah seorang pengendara yang terjebak kemacetan.

Melihat kondisi yang kian semrawut, aparat Kepolisian langsung turun tangan ke lokasi untuk mengurai kepadatan. Dengan menyalakan sirine mobil patroli secara intens, petugas bergerak menyisir jalan dan memberikan teguran keras kepada para pelanggar.

“Bagi para pengendara roda dua, silakan lanjutkan perjalanan Anda. Dilarang berhenti dan parkir di bahu jalan protokol karena memicu kemacetan lalu lintas,” bunyi imbauan tegas petugas kepolisian melalui pengeras suara mobil patroli di lokasi kejadian.

Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani perlahan baru mulai terurai menjelang tengah malam seiring dengan dibubarkannya titik-titik parkir liar dan penertiban pengendara oleh petugas di lapangan. (Hil)

The post Gara-gara Berburu Konten Balon, Jalan Ahmad Yani Bekasi Macet Parah appeared first on Celoteh Bekasi.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie saat diwawancarai oleh awak media, Kamis (22/02/18) diruang kerjanya.

Menurut Ali, mengembangkan kesejahteraan guru dan sekolah swasta ini guna untuk mengurangi rasa keinginan masyarakat terhadap sekolah Negeri bisa berkurang. Pasalnya, masyarakat kini lebih condong untuk mendaftarkan anak nya itu ke sekolah Negeri ketimbang mendaftarkan anak peserta didiknya di sekolah Swata.

Salah satunya dalam meningkatkan pelayanan pada sekolah swasta ialah menyetarakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Hal itu diupayakan, kata, Ali agar pihak Sekolah Swasta bisa mengurangi rasa beban biaya bagi orangtua peserta didik untuk masuk ke sekolah swasta.

“Untuk saat ini iuaran sekolah Swasta mencapai Rp 200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Nah, Jika dana BOSDA nya ditambahkan oleh pihak Pemerintah pada tahun 2019 nanti, otomatis iuran tersebut bisa berkurang,” ungkapnya, Kamis (22/02/18).

Ia juga menambahkan, bahwa tahun depan pihak Pemerintah Kota Bekasi tidak hanya menambahkan dana BOSDA bagi sekolah swasta, namun kesejahteraan intensif para guru yang mengajar di sekolah swasta pun akan dinaikan kembali.

“Maka dari itu Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan mengajukan kenaikan anggaran Bosda ditahun 2019 dalam upaya memberikan pelayanan maksimal di Sekolah Swasta Kota Bekasi,” ucapnya.

Dari peningkatan anggaran Bosda itu, lanjut Ali, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi untuk mensejahterakan guru disekolah Swasta agar gaji mereka sesuai dengan Guru honorer sekolah negeri.L

“Kita juga anggarkan didalam Bosda untuk naikan gaji guru swasta, biar sama dengan guru honorer yang ada disekolah negeri,” pungkasnya. (Acir)

The post Disdik Kota Bekasi Akan Naikan BOSDA Swasta appeared first on Celoteh Bekasi.

Peresmian pojok pengawasan ini merupakan salah satu program pawaslu yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai Pemilu dan hasil pengawasan Pemilu sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

“pawaslu mendesain partisipasi masyarakat dalam pemilihan salah satunya dengan Pojok Pengawasan,” jelas Ketua pawaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti saat memberikan sambutan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat Drs.Herminus Koto mengatakan, selain untuk edukasi masyarakat mengenai Pemilu, Pojok Pengawasan ini terbuka lebar untuk masyarakat sebagai tempat diskusi dalam mempelajari ilmu pengawasan Pemilu. Ia berharap, Pojok Pengawasan sebagai sarana untuk mendekatkan Bawaslu dan masyarakat agar tidak ada jarak.

“Bawaslu Jawa Barat mengajak masyarakat agar berkunjung ke Pojok Pengawasan ini. Pojok Pengawasan ini merupakan tempat diskusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait ilmu-ilmu pengawasan dan bagaimana tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu. Oleh karena itu bagi siapa pun, Pawaslu terbuka lebar pintunya untuk berkunjung ke Pojok Pengawasan ini,” tandasnya.(Jar)

The post Panwaslu Kota Bekasi Resmikan Pojok Pengawasan Tingkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat appeared first on Celoteh Bekasi.

Dirinya menyatakan apapun alasannya, Bang Imam yang juga Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi tidak akan setuju agar Danau Duta Harapan Senayan diubah fungsinya menjadi kawasan komersil.

“Jadi RTH itu haram ada bangunan yang tidak sesuai dengam fungsi perlindungan lingkungan, ruang terbuka hijau (RTH) itu berfungsi untuk bermanfaat untuk kawasan konservasi dan paru-paru Kota, tidak boleh ada bangunan apapun di RTH,” jelasnya, Rabu (22/11/2017).

Seharusnya, DPRD tidak menyetujui pembangunan penataan kawasan wisata kuliner Danau Duta Harapan, patut diduga ada ‘Kongkalikong’ dibalik pendirian kawasan wisata kuliner di Danau Duta Harapan.

“Kenapa DPRD Kota Bekasi memberikan izin agar kawasan Danau Duta Harapan dialihfungsikan dari kawasan terbuka hijau menjadi kawasan komersil,” ujar Imam.

Dia menginginkan agar lahan itu dikembalikan sebagai mestinya. “RTH tidak boleh diubah menjadi kawasan kuliner dan bangunan apalagi merusak ekosistem lingkungan di RTH, harusnya kulinernya tidak memakai RTH, dan bukan di RTH,” tegasnya.

Menurut Imam fungsi utama RTH itu adalah menjadi paru-paru kota, mengatur iklim dan sirkulasi udara dan air dalam tanah, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan (Run Off), penyedia habitat satwa atau tempat hewan berkembang biak, penyerap polutan media udara, air dan tanah, dan penahan angin.

Imam mengharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membantalkan dan mencabut izinnya, kata Imam, kasihan Bekasi kalau kawasan yang sedikit itu masih mau dipaksakan dibikin kawasan wisata kuliner.

“Jadi tidak ada satupun RTH berfungsi sebagai Kuliner, tidak ada yang membuat atau mengubah RTH menjadi kuliner itu ngaco, harus belajar undang-undang tata ruang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang,” tandasnya.

Dari awal, menurut Imam, daerah seputaran kawasan Danau Duta Harapan memang untuk kegiatan olahraga dan bukan bisnis, Imam pun menilai Pemkot Bekasi menyalahi aturan, sehingga jangan lagi ditambah dengan kebijakan yang salah.

“Intinya Pemkot Bekasi sudah menyalahi aturan, RTRW, RDTR Kota Bekasi, bahwa fungsi RTH bukan untuk kuliner, ngaco banget tau,” pungkasnya. (GUN)

The post Ini Tanggapan Imam Terkait Kios Kuliner ” RTH Itu Haram Jika Di Bangunan Tidak Sesuai Fungsinya” appeared first on Celoteh Bekasi.

“Saya rasa ini terobosan yang luar biasa dan harus kita dukung bersama, karena apa, apartemen khusus PNS dan TKK bisa meningkatkan taraf kesejahteraan apalagi harga jualnya sangat terjangkau, ” kata Ahmad Yudistira Wakil Sekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Rabu (25/10/2017).

Selain meningkatkan kinerja pegawai lantaran memiliki hunian yang nyama dan aman. Rencana tersebut juga dapat dipastikan dapat meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat khususnya mereka yang bekerja sebagai PNS maupun TKK.

“Kita sama-sama tau, di Kota Bekasi baik harga tanah maupun properti harganya cukup mahal, makanya jika rencana ini terealisasi maka sangat membantu mereka, ” ujarnya

Mantan Ketua GP Ansor Kota Bekasi ini pun menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut mensukseskan program tersebut. ” Kita berharap rencana ini bisa segera direalisasikan, karena kebutuhan rumah layak juga termasuk bagian dari kebutuhan pokok manusia dalam memenui hidup,” katanya.

Yudis juga mengapresiasi kepada pihak pengembang yakni PT Trio Propertindo Jaya yang bersedia memberikan investasi untuk pembangunan apartemen khusus PNS dan TKK. “Kami yakin niat baik pemerintah dan pengembang juga bagian dari mengurangi angka pengangguran. Karena, pembangunan apartemen ini akan banyak menyerap tenaga kerja, ” jelasnya.

Oleh sebab itu, sambung Yudis dirinya meminta semua pihak agar turut serta dan membantu pembangunan Kota Bekasi agar bisa sejajar dengan kota metropolitan lainya di Indonesia khususnya pengadaan hunian layak yang membutuhkan modal investasi yang cukup besar. “Jadi kalau ada pengusaha properti yang ingin berinvestasi untuk kemajuan kota Bekasi ya jangan di usik, tapi harus kita kawal bersama,” tegasnya.

Seperti di beritakan sebelumnya, Pemkot Bekasi melakukan kerja sama dengan PT Trio Propertindo Jaya untuk merumuskan rencana pengadaan perumahan vertikal (apartemen) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan satu A, dua A, dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, Pemkot Bekasi telah mencanangkan pengadaan hunian dengan bunga 0 persen.”Pemkot juga merancang pengadaan subsidi untuk PNS golongan rendah dan TKK agar mendapat rumah layak huni,” kata Pepen sapaan akrab walikota Bekasi.

Pepen merincikan, seumpamanya cicilannya Rp dua juta, kalau TKK mungkin tidak akan cukup untuk membayar cicilan. Makanya, kita akan subsidi berapa, Rp 1 juta atau Rp 500 ribu Tapi bagaimana proses kerjasamanya, bagaimana pembayarannya itu masih dalam proses kerangka berpikir

Hunian 0% bunga, menurut walikota lebih dulu ditunjukkan kepada pegawai negara golongan rendah dan tenaga honorer yang memang menjadi fokus pemerintah saat ini. Sedangkan masyarakat umum, lanjut Rahmat akan dipikirkan nanti, karena menurut dia, masih banyak masyarakat yang mampu untuk membeli hunian yang layak.

Lahan untuk pembangunan apartemen bunga 0 persen, kata Rahmat telah tersedia di samping Universitas Trisakti, Rawa Lumbu, Kota Bekasi. Rencananya, kata dia akan dibangun dua tower yang nantinya akan dihuni oleh PNS golongan rendah dan TKK. (GUN)

The post Apartemen Untuk PNS dan TKK Solusi Tepat Sasaran appeared first on Celoteh Bekasi.