Ironi ini bermula dari proses pendataan ketika warga memberikan jawaban jujur bahwa aset lama seperti laptop sudah tidak lagi dimiliki.

“Pas ditanya punya laptop atau enggak, saya bilang sudah enggak ada. Tapi petugas sensusnya malah bilang datanya enggak bisa di-nol-kan di aplikasi,” ungkap informan.

Aplikasi pendataan tidak menyediakan opsi untuk menghapus atau mengubah data aset lama menjadi nol, sehingga sistem mengasumsikan kepemilikan tersebut bersifat permanen.

Persoalan ini memperlihatkan kegagalan sistem yang hanya menilai kemapanan dari fisik bangunan seperti rumah permanen dan lantai keramik, tanpa melihat arus kas riil. Padahal, dapur keluarga hanya ditopang warung kelontong kecil dengan daya listrik 900 VA non-subsidi.

Akibat kekakuan algoritma tersebut, status ekonomi keluarga diseret naik secara paksa hingga menembus Desil 10. Meski tidak mengharapkan bantuan sosial, status salah sasaran ini menyimpan ancaman nyata, seperti potensi pembatasan akses energi bersubsidi seperti Pertalite bagi golongan Desil 10.

Bagi masyarakat luas yang ingin memeriksa status kesejahteraan secara mandiri, pengecekan dapat dilakukan melalui laman resmi di https://dtsen-form.bps.go.id/login?redirect=/:

Akses halaman login dan pilih menu “Lainnya”.

Masukkan nomor NIK dan ketik kode verifikasi yang tertera, lalu klik “Cek Data”.

Masukkan tanggal lahir, ketik kembali kode verifikasi, dan klik “Cek Data” untuk melihat hasil desil Anda.

Publik mendesak BPS segera mengevaluasi arsitektur pendataan yang kaku. Apakah pemerintah lebih percaya pada algoritma aplikasi yang keliru daripada pengakuan jujur rakyatnya sendiri di lapangan?(Hil)

The post Dagelan Data Pemerintah: Pensiunan Dipaksa Masuk Desil 10 Gara-Gara Kekakuan Sistem BPS appeared first on Celoteh Bekasi.