Rapat paripurna ini berjalan dengan khidmat dan lancar dan dihadiri bersama Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, Sekda Kota Bekasi Junaedi, Pejabat Eselon II,III, Camat dan Lurah Kota Bekasi.

Ucapan dari Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad sungguh-sungguh berterimakasih kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bekasi atas kinerja dan komitmen dalam melakukan percepatan pembahasan, sehingga ini dapat dihasilkan bersama antara DPRD dan Wali Kota Bekasi.

“Alhamdulillah pada hari ini KUA dan PPAS telah di sepakati bersama menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.” Tandasnya.

Sebagai Informasi, disepakatinya KUA dan PPAS APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2025 sebesar 6,488 Triliun rupiah lebih yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar 4,108 Triliun rupiah lebih, Pendapatan Transfer Pemerintah, pusat dengan target sebesar 2,040 Triliun Rupiah lebih dan Pendapatan Transfer antar daerah dengan target sebesar 339, 833 Milyar Rupiah lebih.

Lanjutnya, Kebijakan Belanja Daerah direncanakan sebesar 6,674 Triliun rupiah lebih dan Kebijakan pembiayaan daerah yang direncanakan sebesar 186 Milyar Rupiah.

Tutup sambutan, Pj Wali Kota Bekasi berharap semoga yang telah dan akan dilakukan bersama dalam proses APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2024 dan penyusunan APBD tahun anggaran 2025 dapat dilaksanakan secara efektif dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(ST/Humas)

The post Tok! KUA-PPAS APBD Kota Bekasi Tahun 2025 Sebesar Rp 6,4T, Berikut Skema Pendapatannya appeared first on Celoteh Bekasi.

Undangan tersebut meliputi Seluruh Pj Gubernur Se-Indonesia, Bupati/Wali Kota Dan Ketua DPRD Se-Indonesia. dalam rangka pembahasan mengenai penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan seminar Nasional.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BPK-RI dan dibuka langsung oleh Presiden RI. Ir. H. Joko widodo, yang dalam hal ini Presiden Joko widodo turut berpesan untuk dapat terus bebenah dan optimis pada kemajuan bangsa.

“Tentunya kita juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibilitas dan selalu berorientasi pada hasil.” Ungkap Presiden RI.

Sejalan dengan perihal tersebut, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad juga optimis akan amanah yang diberikan dalam membangun Kota Bekasi, dengan tidak mengecualikan seluruh perangkat daerah untuk dapat bersinergi membangun Kota Bekasi yang maju dan lebih baik lagi.

“Tentunya kita sependapat dengan arahan pak Presiden, yang dimana kita harus tetap optimis dan terus bebenah, dalam menjalankan sistem Pemerintahan di Kota Bekasi ini, dengan tidak mengecualikan seluruh perangkat Pemerintahan bersinergi menciptakan sistem Pemerintahan yang bersih dari Korupsi dan tepat guna dalam pengelolaan keuangan Negara,” Pungkas Gani Muhamad.

(Hil/wan)

The post Pj. Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Bekasi Diundang Presiden RI, Ada Apa? appeared first on Celoteh Bekasi.

Jeda waktu antara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan penyerahan pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) atau opesional sangat lama. “Menurut saya selaku Anggota DPRD Kota Bekasi, fungsinya sebagai pengawas, lambatnya serapan anggaran 2015, dikarenakan adanya kesalahan system, dan kalau seperti ini polanya proyek-proyek di daerah pasti selalu gagal karena waktu pengerjaannya singkat. Anehnya, ada kebut-kebutan proyek karena harus menghabiskan anggaran yang ada, jadi kedepannya akan ada sistem Online dimana tidak adalagi kesalahan dalam penyerapan anggaran,” terangnya.

 Ia berpesan kepada seluruh SKPD yang akan melaksanakan program kerjanya di anggaran APBD P 2015 agar jeli dalam menggunakan waktu yang tersisa. Dan menggunakan anggaran secara maksimal. Juga diminta kepada seluruh SKPD agar melaksanakan komitmen sesuai anggaran yang telah diusulkan. “Kami berharap semua anggaran yang telah direncanakan dan disahkan itu nantinya bisa tercapai dengan maksimal. Sehingga kalau dapat, tidak ada lagi dana silva dari anggaran APBD Perubahan 2015 ini,” ungkap Machrul.

Politisi Partai Golkar itu juga mengharapkan pelaksanaan program tersebut tetap mengacu pada aturan dan perundangan yang berlaku. Sehingga pelaksanaan program pembangunan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ditambahkannya, pihak legislative telah menunjukkan iktikad dan kinerja yang semakin baik.

 “Sehingga apa yang diharapkan seluruh masyarakat Meranti yakni terlaksananya pembangunan untuk mengejar ketetinggalan yang ada. Diingatkannya disisa waktu yang ada hendaknya dimaksimalkan dalam pelaksanaan program kerja tersebut,” katanya(JAR)

The post Segera Terealisasi Sistem Online Tentang Penyerapan Anggaran appeared first on Celoteh Bekasi.

 “Kita akan panggil pak Walikota. Kita akan konfirmasi, kenapa tandatangan MOU dan DPRD Kota Bekasi menyetujui, padahal banyak hal yang sudah tidak tepat dalam pelaksanaan sebelumnya, dan terakhir kita akan memanggil Ahok,” kata Solihin.

 Menurut Solihin, sebenarnya pelanggaran sudah terjadi sejak tahun 2010, dimana banyak hal yang tidak dipatuhi dalam MOU. Ia menambahkan bahwa Komisi A DPRD Kota Bekasi bertugas sebagai fungsi pengawas.

“Banyak pelanggaran oleh Pemrov DKI Jakarta. Salah satunya rute truk sampah. jam 9 sampai jam 5, kita sebagai fungsi pengawas Semata-mata untuk membela masyarakat bantar gebang, saya rasa  Ahok tidak fokus. Dan ada langkah hukum untuk Ahok karena telah memfitnah DPRD Kota Bekasi yang mendapat suap oleh PT. GTJ,” tambah Solihin. (JAR)

The post Permasalahan Bantar Gebang “Pemprov DKI Jakarta Banyak Menyalahi MoU dan Ahok Tidak Fokus” appeared first on Celoteh Bekasi.

“Di wilayah perbatasan yang dilalui kali Bekasi perlu dibuatkan jaring penangkap sampah yang bertujuan untuk melindungi sampah agar tidak mencemari kali Bekasi,” kata . Anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi, Linggom Frederik Lumbantoruan.

Menurut dia, dalam program kebersihan dan peringatan hari lingkungan hidup dan menuju adipura yang dikedepankan adalah pola edukasi dan transformasi terhadap masyarakatnya, khusunya transformasi perubahan perilaku masyarakat dalam rangka menjaga lingkungan di sekitar kali Bekasi.

“Diharapkan masayarakat dapat menyadari kali itu bukan tempat untuk membuang sampah,” katanya.

Nantinya, kata dia, akan bekerja sama dengan BPLH dan dinas terkait untuk membuat perizinan dan payung hukum lebih lanjut.

“Kita berharap, setiap batas kelurahan yang dilintasi Kalimalang atau Kali Bekasi, nantinya dapat membuat jaring sampah seperti ini sehingga ada tanggungjawab terhadap kebersihan sampah di masing-masing kelurahan yang dilintasi aliran sungai,” imbuhnya.

Dia pun mengaku, belum menjajaki kerja sama dengan pihak terkait seperti Perusahaan Jasa Tirta (PJT) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Tujuan pemasangan jaring sampah di Kalimalang sebagai aksi yang masih tahap uji coba dan kita lihat efektifnya. Selama ini, sampah tersebut kita buang ke laut dan mencemari lingkungan. Ke depan, kita akan minimalisir sampah yang dibuang ke laut agar tidak mencemari lingkungan,” katanya.  (JAR)

The post Kali Bekasi akan dipasangi jaring penangkap sampah appeared first on Celoteh Bekasi.