“Kalau pun itu dianggap bukan uang suap, uang apa itu namanya,negara kan ketika menerima uang sumbernya harus jelas, apa uang pajak, atau izin. Pajak, pajak yang mana?. Izin, izin yang mana harus jelas,” kata Direktur LKBH ICMI Bekasi, Abdul Chalim saat ditemui Celoteh Anak Bekasi beberapa waktu lalu.

Dikatakataknnya, pihak pengembang Apartemen Tamansari Urbano yakni PT. Wijayakarya Bangun Gedung harus bisa membuktikan peruntukan uang senilai Rp.1,8 miliar itu untuk apa?. Bicara retribusi wajib, apakah memang sudah saatnya dia (Tamansari Urbano) bayar?.

“Seperti halnya saya mau membuat SIM, SIM itu kan ada nomor formulirnya, masa kita belum dateng kasih duit dulu, ditujukan kemana itu ” ujarnya.

Sementara berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun pasal 42 ayat 1 sebagaimana bunyinya pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan.

“Itu tidak benar, Pemkot Bekasi harus menindak tegas Tamansari Urbano, karena mereka menjual yang tidak jelas, untuk menjual kan pastinya harus ada barang. Paling tidak, izinnya sudah terpenuhi semua, jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung,” jelasnya.

Melihat hal demikian, Chalim pun akan membawa permasalahan ini keranah KPK untuk ditangani secara serius, agar peraturan apapun di Pemkot Bekasi harus dihormati oleh semua instansi dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran.

“Artinya kalau pun izin belum keluar, jangan dipatok dulu, apalagi melakukan penjualan. Ini sama saja pembodohan, kami mendesak agar pihak para pengembang tidak sewenang-wenang mempermainkan hukum hanya untuk kepentingan bisnis semata,” ucapnya.

Dijelaskannya, semua harus kembali ke peraturan bukan kembali ke perasaan untuk memberikan izin, kalau memang barang itu belum jelas.

“Apakah mereka sudah yakin dikabulkannya izin, berarti memang sudah melakukan tindakan pengkondisian. Sehingga mereka berani berjualan, kalau memang ini terjadi, maka Pemkot Bekasi dinilai sangat lemah dalam mengatur rumah tangga,” tandasnya.

Sedangkan terkait, pemberian izin prinsip yang diberikan oleh Pemkot Bekasi, disini kenapa harus Wakil Wali Kota yang menandatangini izin tersebut.

“Kalau memang ada pembagian job, harus dijelaskan, karena selama ini informasi tersebut memang jarang terserap, padahal Wali Kota Bekasi masih aktif, aturan mana Wakil Wali Kota yang harus menandatangani, jangan sampai masyarakat dibuat bingung,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi Penilaian Amdal (KPA) Tengku Imam Kabupaten Moh. Yahya bahwa semua ini akan diserahkan ke ranah KPK.

“Kita serahkan ke KPK untuk mengusut dugaan aliran dana Tamansari Urbano ke Pemkot Bekasi, BPPT Kota Bekasi harus transparan, uang yang di transfer lewat rekening siapa, sebab belum ada perizinan yang diperoleh Tamansari Urbano, jadi tidak masuk akal sudah bayar retribusi, ” tegasnya.

Diakui atau tidak, sambung Imam dugaan aliran dana Tamansari Urbano akan menjadi titik terang pada kasus yang lain.

“Yang jelas dia belum punya izin tidak bisa membangun, tidak bisa menjual dan tidak mungkin membayar retribusi, ” pungkasnya. (Jar/one)

The post LKBH ICMI DAN KPA Laporkan Tamansari Urbano Ke KPK appeared first on Celoteh Bekasi.

OSN sebagai ajang bergengsi bidang sains bukan hanya bicara soal kwantitas, atau siapa yang mengirimkan wakil paling banyak ke tingkat nasional. OSN lebih bicara kepada kwalitas peserta. Bicara soal kwalitas, semua wilayah punya kesempatan dan peluang yang sama. Siapa yang paling siap, itulah yang bakal muncul ke permukaan. Semua punya kesempatan sama untuk terpilih mewakili Indonesia ke ajang sains internasional.

kegiatan rutin tahunan ini bisa menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat, sekaligus menambah wawasan dan penguasaan para siswa dalam bidang sains. Sederhananya, “Tujuan kegiatan ini untuk memfasilitasi dan menjaring siswa SMA yang memiliki potensi serta bakat dan minat dalam bidang sains,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi kepada Celoteh Anak Bekasi.

Ia menambahkan, setiap tahunnya semangat dan antusias peserta untuk ambil bagian dalam seleksi, mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, hingga provinsi terus mengalami peningkatan.

“Antusias ini membuat kuota peserta untuk mengikuti OSN otomatis ikut bertambah. Semakin banyak siswa yang berminat merupakan indikasi yang baik, bahwa usaha pencarian dan pembinaan bibit terbaik di bidang sains terus dilakukan secara berjenjang. Melalui proses seleksi berjenjang ini, mereka yang nantinya tampil di OSN tentunya sudah melalui semua tahapan dengan mekanisme dan sistem yang jelas. Mereka yang maju adalah yang terbaik,” tambah Ali Fauzi

OSN tingkat Kota Bekasi kali ini, nantinya akan memilih 6 juara yang nantinya akan mewakili Kota Bekasi dalam ajang OSN di tingkat Provinsi Jawa Barat dan mampu meraih medali emas di tingkat nasional.

“6 orang pemenang akan kami ajukan sebagai wakil Kota Bekasi dalam ajang OSN tingkat Provinsi Jabar serta mencapai target medali emas,” terangnya.(Jar)

The post Olimpiade Sains Nasional Ajang Jaring Potensi Siswa appeared first on Celoteh Bekasi.

Kabid Reklame DPPPJU Supriatna menyatakan, pencapaian pendapatan dari sektor pajak reklame masih tergolong rendah disebabkan beberapa hal.salah satunya penataan kota dan peraturan permenkes.

” Pertama, karena adanya penataan kota sehingga reklame dikurangi. Kedua, adanya peraturan menteri kesehatan (permenkes) tentang zat adiktif rokok yang tidak membolehkan iklan rokok. Dan ketiganya permenpu Nomor 10/2010 tentang larangan pemasangan media di trotoar dan media jalan,” supriyatna yang akran disapa Nana.

lanjut Nana, kurangnya kesadaran masyarakat terkait izin pemasangan reklame juga menjadi salah satu alasan rendahnya pencapaian pajak reklame. Menurut Nana, masih banyak pemilik usaha, seperti di ruko-ruko, yang kurang memiliki kesadaran untuk mengurus perizinan atau perpanjangan perizinan reklame.

” penemuan kami dilapangan banyak ruko- ruko  memasang reklame yang semestinya mengurus ijin malah tidak memperdulikan,mereka beranggapan memasang reklame diatas tanahnya sendiri,untuk itu mulai tahun ini DPPPJU akan segera mengambil tindakan dan teguran,”

Kabid Reklame DPPPJU Supriatna mengakui kurangnya sosialisasi mengenai pajak reklame ini. Sosialisasi salah satunya mengenai stiker izin yang harus dipasang pada reklame. “Memang perlu sosialisasi karena waktu kami ke lapangan, ada stiker disimpan, harusnya ditempelkan,” jelasnya.

Padahal, lanjut Supriatna, sudah ada imbauan terkait penempelan stiker tersebut. Menurut dia, tidak adanya stiker tersebut justru membuat pemilik usaha menjadi terganggu saat dilakukan sidak oleh DPPPJU. “Ada toko dipasang stiker itu menunjukkan sudah ada izinnya, memudahkan mereka. Tapi, kalau nggak ada, ya kami ganggu nih. Kami tanya-tanya mereka,” katanya.(JAR)

The post Akui PAD Masih Rendah,Dinas BP3JU Perlu Adakan Sosialisasi appeared first on Celoteh Bekasi.

“Pemindahan Kantor Disbimarta Kota Bekasi ini dilakukan karena kantor lama di Jalan Bogenville Kelurahan Pengasinan Kecamatan Bekasi Timur, sudah tidak memadai lagi,” ucap Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta Kota Bekasi, Tri Adianto kepada Sorot News Rabu, (20/10).

Rencananya lanjut dia, proyek pembangunan kantor baru Disbimarta ini baru dianggarkan Rp3 miliar dari dana APBD Kota Bekasi dan lokasi kantor akan dibangun di daerah Rawalumbu Bekasi Timur Kota Bekasi, “Selain ruang pelayanan yang sangat terbatas juga karena lahan parkir yang tidak lagi mampu menampung kendaraan rekanan yang berurusan dengan Disbimarta,” kataTri

Rencananya pembangunan gedung baru ini, bisa menelan dana hampir mencapai Rp40 miliar. sebab menurut dia, proyek pembangunan kantor Disbimarta ini akan dikerjakan dengan sistem multiyear dan tahun ini baru ada Rp3 miliar dan itu akan dilaksanakan tahun ini oleh Dinas Bangunan dan Pemukiman Kota Bekasi,

“Tentunya kami ingin mempunyai kantor yang membuat aman, nyaman, representatif dan strategis guna meningkatkan kinerja Disbimarta Kota Bekasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat , saya berharap pembangunan gedung Disbimarta diikut sertakan dalam multi years seperti pembangunan stadion Ptriot” tambah Tri

Sekedar diketahui bahwa sebelumnya warga sempat memprotes dengan menutup akses jalan masuk kantor Disbimarta,dikarenakan kendaraan para rekanan seenaknya memarkirkankan kendaraannya didepan rumah warga. kondisi itu dianggap telah mengusik kenyamanan warga. tetapi karena kantor pemerintah, warga mereda dan membuka kembali akses pintu masuk tersebut (JAR/NORT)

The post Kantor Sudah Tak Layak, Kadisbimarta Minta Relokasi appeared first on Celoteh Bekasi.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala TU ( Tata Usaha ) SMPN 2 ia menjelaskan bahwa pungutan itu untuk psikotes untuk jenjeng masuk ke SMA setelah lulus nanti.

“ memang benar adanya pungutan sebesar Rp 60.000 kepada  setiap siswa-siswi kelas sembilan,namun menurut saya tidak dipaksakan kepada seluruh siswa,dan kepala sekolah mengetahui semua kegiatan itu. Dimana kegiatan tersebut untuk mengetahui Psikotes hasil IQ para siswa. Kegiatan ini kita bekerjasama dengan Universitas UNJ ( Universitas Negri Jakarta ),kalau mau lebih tau lengkapnya yanya saja Guru BK yang bersangkutan,” jelas Subkhi.A kepala TU SMPN 2 Bekasi

Menanggapi Pungli itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Rudi Sabarudin mengungkapkan, awalnya terkait pungutan liar kepada siswa tidak diketahui oleh Disdik Kota Bekasi, namun hal ini mencuat setelah orangtua siswa merasa keberatan dengan pungli tersebut.

“Kasus pungutan ini sedang kita selidiki dan minta konfirmasinya ke pihak sekolah. Kemarin sudah saya tanyakan kepihak sekolah namun katanya pungutan itu berdasarkan rapat kesepakatan bersama komite sekolah, tapi saya tanya lagi ada tidak bukti tertulisnya?. Dan kalau hanya sebatas omongan tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, untuk saat ini kita masih pinta bukti secara tertulisnya dari pihak sekolah tersebut,” papar Rudi.

Rudi menegaskan tidak lagi bagi sekolah melakukan pungutan. “Tidak ada pungutan apapun karena semua sudah di tanggung pemerintah,” tegasnya.(JAR/AD)

The post SMPN 2 Benarkan Adanya Pungutan 60.000 siswa-siswi kelas sembilan appeared first on Celoteh Bekasi.