Hal itu dikatakan oleh, Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor Pusat, Ahmad Yudistira. Menurutnya, jaringan para santri telah terbukti konsisten menjaga perdamaian dan keseimbangan dalam menjaga kesatuan dan persatuan negeri ibu pertiwi.

Dikatakannya, perjuangan para Kiyai jelas menjadi catatan sejarah yang startegis dalam pengabdiannya untuk negeri ini. Tak hanya di situ saja, bahkan sejak kesepakatan Dahrul Islam (Daerah Islam, red) pada pertemuan para kyai di Banjarmasin, 1936.

“Sepuluh tahun berdirinya NU dan sembilan tahun sebelum kemerdekaan negeri ini, Kyai – Santri sudah sadar pentingnya konsep negara yang memberikan ruang bagi berbagai macam kelompok agar dapat hidup bersama, ini konsep luar biasa pemikiran para ulama-ulama pendahulu kita,” kata Yudistira yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Pengasinan.

Kelompok santri dan para Kyai terbukti mengawal kokohnya negara kesatuan republik indonesia (NKRI). “Para Kyai dan santri selalu berada di garda depan untuk mengawal NKRI, memperjuangkan Pancasila,” ucap Yudis

Lebih lanjut, mantan Ketua GP Ansor Kota Bekasi ini mengatakan, pada Muktamar NU di Situbondo 1984, jelas sekali tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa NKRI sebagai bentuk final, harga mati yang tidak bisa dikompromikan.

Sehingga demikian, hari santri ini merupakan wujud dari hak negara dan pemimpin bangsa, memberikan penghormatan kepada sejarah pesantren, sejarah perjuangan para kiai dan santri memberikan kontribusi kepada negera ini. (jar)

The post Hari Santri Nasional, Yudistira Ingatkan Perjuangan Ulama appeared first on Celoteh Bekasi.

Sejauh ini, pembangunannya pun tak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga lolos dari kewajiban-kewajiban yang ada.

Pemerintah Kota Bekasi diminta untuk menyusun peraturan daerah yang mengatur pendirian perumahan cluster dan apartemen agar percepatan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Ansor pusat, Ahmad Yudistira mengatakan, akibat tidak dimilikinya perda tentang perumahan cluster dan apartemen, persebaran pembangunan hunian menjadi tidak terkontrol dan cenderung menimbulkan konflik di kemudian hari.

“Tidak ada yang mengatur kriteria lahan seperti apa yang diperbolehkan untuk perumahan seperti ini . Akibatnya, lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air atau penyeimbang lingkungan kini beralih fungsi tanpa ada yang bisa melarang.” Ujarnya.

Menurutnya, regulasi terkait dengan pengembangan perumahan cluster tidak diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) ataupun rencana detail tata ruang (RDTR). Sehingga, hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan pembangunan daerah.

Pembangunan perumahan kecil sangat sulit di kontrol, oleh karena itu pemerintah harus mengatur pendirian perumahan cluster. Jika tidak, lahan-lahan yang berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan akan semakin banyak beralihfungsi

Ia juga meminta kepada DPRD Kota Bekasi segera secepatnya membuat perda pembahasan ijin standart perumahan claster yang harus menyiapkan RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) dan Fasos fasum guna mengurangi menjamur claster- claster perumahan yang mana pengusaha nakal menghindar dari fosos fasum dan Rth.(JAR)

The post Ahmad Yudistira “ Tak ada Regulasi, Pembangunan Cluster dan Apartemen Di Bekasi Tak Terkendali” appeared first on Celoteh Bekasi.