” itu sudah menjadi motifasi dan pengevaluasian kepada instansi kita, dalam pemberian pelayanan public, memang awalnya staf mengakui ada penerimaan uang seikhlasnya dari legalisir kartu kuning. Namun demikian dalam pembinaan kemarin, saya tegaskan kepada para staf untuk tidak menerima uang sebesar apapun, dari masyarakat saat pelayanan legalisir kartu kuning,”Ucap Sayekti menegaskan.

Menurut dia, menerima uang yang hanya seikhlasnya dari masyarakat, memang seharusnya tidak pantas diterima oleh aparatur pemerintah, yang memang tugasnya memberi pelayanan public.

”Yak arena menerima uang dari masyarakat yang hanya Rp 2ribu-5ribu, tidak membuat kaya, malahan dari uang segitu bisa membuat kita miskin, dan tidak berkah. Oleh sebab itu saya sudah memesan spanduk besar, dengan tulisan pelayanan kartu kuning gratis, dan masyarakat tidak diperkenankan memberikan uang insetif,”ucapnya.

Terpisah hal serupa juga disampaikan Kepala Disnaker, Abdul Iman untuk saat ini dirinya sudah melakukan pemnbinaan kepada, sebagaimana yang telah diutarakan oleh Kabib Penempatan Tenaga Kerja, untuk terus mengontrol ketika para staf bekerja, untuk tidak menerima kembali uang seikhlasnya dari masyarakat.

”Karena memang sebagai aparatur pemerintah yang bertugas, untuk memberikan pelayanan public yang prima dan cepat. Para staf tidak boleh menerima uang apapun dari masyarakat yang memberikan seikhlasnya, oleh sebab itu dengan memasang spanduk tidak ada biaya administrasi pada saat pelayanan publik, dan petugas dilarang menerima imbalan dari masyarakat. Saya berharap hal ini pada staf menjalankan tugas dengan ikhlas, dan ramah. Apabila ada oknum yang bermain untuk memungut biaya, saya tidak akan segas untuk memberhetikaannya,”Ucapnya mengakhiri setelah sidang Paripurna di Jalan, di Gedung DPRD jalan Charul Anwar. (DRA)

The post Disnaker Tidak Boleh Terima Uang Dari Masyarakat appeared first on Celoteh Bekasi.