Menurut politisi asal PAN ini, penyetopan layanan LKM NIK mengabaikan hak hak yang harus dipenuhi pemerintah Kota Bekasi bagi warga nya .

“Selama kota Bekasi belum mencapai UHC ( Universal Health Coverege ), pemkot bertanggung jawab atas jaminan kesehatan bagi warga kota Bekasi,”ujarnya dalam keterangan tertulisnya. Sabtu (26/3/2022).

Hj Evi menegaskan, Perpres No 82 No 2018 memang menginstruksikan bahwa Jamkesda wajib berintegrasi dengan Jamkesnas yang di selenggarakan oleh BPJS .

“Pemkot harus memastikan bahwa LKM- NIK masih bisa dipergunakan sebagai pendamping dari program Jamkesnas BPJS,”tegasnya.

“Selama BPJS – PBI blm merata dimiliki oleh warga Kota Bekasi sebiknya LKM NIK msh bs di pergunakan oleh masyarakat sambil bertahap berintegrasi dengan Jamkesnas,”pungkas Hj.Evi Mafriningsianti.(*)

The post Menghentikan LKM-Nik, Keputusan Plt Tri Adhianto Itu Mengabaikan Hak-Hak Warga Bekasi appeared first on Celoteh Bekasi.