“Dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi dinyatakan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta wajib membuatkan sumur artesis dan disalurkan kewarga sekitar, bukan hanya itu, diantara nota kesepahaman juga tertulis bahwa Pemrov DKI Jakarta sekurang-kurangnya memberikan pelayanan kesehatan 2 kali dalam 1 tahun dan ternyata warga tidak mendapatkan itu,” jelas Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata.

 Selain permasalahan air dari sumur artesis yang tidak terairi dengan baik, DPRD Kota Bekasi juga tidak menemuan adanya buffer zone di area TPST Bantargebang, hanya tanaman dalam jumlah kecil dipinggir jalan itupun dipintu masuk. Dalam waktu dekat, DPRD Kota Bekasi akan  meminta keterangan dari pihak Pemprov DKI berupa laporan kegiatan yang terjadi dalam pengelolaan di TPST Bantargebang. “Semua masih dalam proses. Pada saatnya apabila Komisi A sudah selesai melakukan evaluasi, maka kita akan minta penjelasan dan keterangan dari Pemprov DKI Jakarta.

Ini kan Sistem kesepakatannya antara Kepala Daerah kedua belah pihak. Sementara, pengawasan terhadap pengelola adalah Pemprov DKI Jakarta,” kata Ariyanto.(JAR)

The post Komisi A: Pemprov DKI Jakarta Langgar MoU Dengan Pemkot Bekasi appeared first on Celoteh Bekasi.