“Kalau pun itu dianggap bukan uang suap, uang apa itu namanya,negara kan ketika menerima uang sumbernya harus jelas, apa uang pajak, atau izin. Pajak, pajak yang mana?. Izin, izin yang mana harus jelas,” kata Direktur LKBH ICMI Bekasi, Abdul Chalim saat ditemui Celoteh Anak Bekasi beberapa waktu lalu.

Dikatakataknnya, pihak pengembang Apartemen Tamansari Urbano yakni PT. Wijayakarya Bangun Gedung harus bisa membuktikan peruntukan uang senilai Rp.1,8 miliar itu untuk apa?. Bicara retribusi wajib, apakah memang sudah saatnya dia (Tamansari Urbano) bayar?.

“Seperti halnya saya mau membuat SIM, SIM itu kan ada nomor formulirnya, masa kita belum dateng kasih duit dulu, ditujukan kemana itu ” ujarnya.

Sementara berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun pasal 42 ayat 1 sebagaimana bunyinya pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan.

“Itu tidak benar, Pemkot Bekasi harus menindak tegas Tamansari Urbano, karena mereka menjual yang tidak jelas, untuk menjual kan pastinya harus ada barang. Paling tidak, izinnya sudah terpenuhi semua, jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung,” jelasnya.

Melihat hal demikian, Chalim pun akan membawa permasalahan ini keranah KPK untuk ditangani secara serius, agar peraturan apapun di Pemkot Bekasi harus dihormati oleh semua instansi dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran.

“Artinya kalau pun izin belum keluar, jangan dipatok dulu, apalagi melakukan penjualan. Ini sama saja pembodohan, kami mendesak agar pihak para pengembang tidak sewenang-wenang mempermainkan hukum hanya untuk kepentingan bisnis semata,” ucapnya.

Dijelaskannya, semua harus kembali ke peraturan bukan kembali ke perasaan untuk memberikan izin, kalau memang barang itu belum jelas.

“Apakah mereka sudah yakin dikabulkannya izin, berarti memang sudah melakukan tindakan pengkondisian. Sehingga mereka berani berjualan, kalau memang ini terjadi, maka Pemkot Bekasi dinilai sangat lemah dalam mengatur rumah tangga,” tandasnya.

Sedangkan terkait, pemberian izin prinsip yang diberikan oleh Pemkot Bekasi, disini kenapa harus Wakil Wali Kota yang menandatangini izin tersebut.

“Kalau memang ada pembagian job, harus dijelaskan, karena selama ini informasi tersebut memang jarang terserap, padahal Wali Kota Bekasi masih aktif, aturan mana Wakil Wali Kota yang harus menandatangani, jangan sampai masyarakat dibuat bingung,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi Penilaian Amdal (KPA) Tengku Imam Kabupaten Moh. Yahya bahwa semua ini akan diserahkan ke ranah KPK.

“Kita serahkan ke KPK untuk mengusut dugaan aliran dana Tamansari Urbano ke Pemkot Bekasi, BPPT Kota Bekasi harus transparan, uang yang di transfer lewat rekening siapa, sebab belum ada perizinan yang diperoleh Tamansari Urbano, jadi tidak masuk akal sudah bayar retribusi, ” tegasnya.

Diakui atau tidak, sambung Imam dugaan aliran dana Tamansari Urbano akan menjadi titik terang pada kasus yang lain.

“Yang jelas dia belum punya izin tidak bisa membangun, tidak bisa menjual dan tidak mungkin membayar retribusi, ” pungkasnya. (Jar/one)

The post LKBH ICMI DAN KPA Laporkan Tamansari Urbano Ke KPK appeared first on Celoteh Bekasi.