Persidangan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi atas perkara dugaan pemalsuan akta palsu.

“Hari ini sidang perdana Camat Pondok Gede atas perkara dugaan pembuatan akta palsu dengan pasal 264 KUHP ayat 1 tentang Pemalsuan Surat Akta Otentik,” kata Wahyudin, Kepala Bagian Hukum Pemkot Bekasi usai mengikuti sidang dikantor kejaksaan Kota Bekasi Senin,(07/1/19).

Wahyudin mengatakan, tak hanya Mardanih, berkas Abdul Rochim, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pondok Gede yang juga tersangka turut juga disidangkan dalam waktu bersamaan.

Menurut Wahyudin, Pemkot Bekasi hanya menyediakan bantuan hukum umtuk persoalan perdata dan sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sedangkan, kasus hukum yang menimpa Camat Pondokgede merupakan perkara pidana yang tidak boleh diberikan pendampingan hukum.

“Artinya, dalam hal ini, kami selaku bagian hukum Pemkot Bekasi hanya mengawal dan memastikan jalannya persidangn serta sekaligus memberikan suport sebagai sesama aparatur yang saat ini terkena masalah hukum. Dan sidangnya diundur minggu depan dengan alasan JPU memberikan kesempatan keberatan dan bantahan (Esepsi) terhadap kuasa hukum, ” tutur Wahyudin

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri kota Bekasi Gusti Hamdani mengungkapkan, salah satu alasan Mardanih ditetapkan menjadi tahanan kota dan tidak menjalani tahanan di rumah tahanan (rutan) lantaran adanya jaminan dari Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

“Selain ada jaminan dari pengacara yang bersangkutan, tersangka juga dijamim (Wali Kota) tidak akan melarikan diri,” ucapnya.

Pihaknya juga mempertimbangkan bahwa Mardani masih menjabat sebagai camat yang masih mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melayani masyarakat.(TIM)

The post Mardanih Jalani Sidang Perdana Dalam Agenda Pembacaan Dakwaan appeared first on Celoteh Bekasi.