Rekso Wardoyo, selaku Wakil Kepala Sekolah Disabilitas Terpadu SDLB/SMPL (Disabilitas Fisik dan Sensorik Netra) menuturkan, Sekolah tersebut belum menerima anggaran dari pemerintah setempat sampai saat ini.

“Sekolah kita itu sampai sekarang belum ada anggaran, seharusnya. Karena untuk SLB itu di bawah naungan provinsi. Sedangkan Sekolah kita itu didirikannya oleh Dinas Pemda, Disdik”, tuuturnya.

Berdasarkan penuturan Rekso, hingga kini sekolah disabilitas itu belum memiliki status yang jelas, apakah sekolah negeri atau swasta dan mereka belum memiliki izin operasional.

“Sekolah kita itu belum ada status sampai sekarang. Walaupun ada nama Sekolah Disabilitas, tapi secara izin operasional kita belum ada. Sampai sekarang, baru kepengurusan dari yayasan ini”, jelasnya

Selanjutnya mengenai pemungutan biaya yang dikeluhkan orangtua murid untuk pemakaian AC pada kelas, ia mengatakan “Tadi dibilang ada biaya tambahan? Tidak. Untuk biaya operasional sini, kita sifatnya itu uang sumbangan.”

Melalui tanya jawab yang berlangsung, diketahui bahwa sekolah mematok biaya sumbangan sebesar 250.000/bulan, namun tidak memaksa orangtua anak didik untuk membayarnya.

“Dari bulan Desember, ada orangtua stop bayaran, alasannya mungkin bisa digali dari orangtua. Janji pas dulu sekolah ini diresmikan, gratis. Berarti tidak ada pungutan sama sekali. Terus, karena sekolah kita belum ada izin OP dan segala macem, sampe Desember 2020 kita masih ada pungutan. Tujuannya untuk gaji karyawan. Bayarannya dari orangtua murid. AC pun termasuk”, jelas Wakil Kepsek tersebut.

Rekso memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa mereka mendapat bantuan fisik dari Disdik meskipun hal tersebut bukanlah ranah Disdik.
“Anggaran kita tidak bisa dikasih berbentuk uang, tapi barang. Kalau barang kita dapet. Seperti AC, sofa, meja, komputer, laptop. Kita dipenuhi di sini. Tapi kalau untuk operasional dan segala macemnya belum”, tutupnya.(jar)

The post Miris,Disdik Kota Bekasi Gak Peduli Sekolah DSLB, Plt Tri Tau Gak ya? appeared first on Celoteh Bekasi.

Pemanfaatan program Baznas oleh penguasa daerah untuk kepentingan kelompok dan pribadi nya banyak dilakukan di hampir semua daerah.

Menurut praktisi hukum H.Bambang Sunaryo. SH, praktik memanfaatkan program Baznas juga terjadi di Kota Bekasi. Kasus terakhir yang sampai ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat itu meminta dana bantuan dari Baznas untuk pembangunan masjid milik nya hingga ratusan juta.

“Masih ingatkan saat Baznas Kota Bekasi diminta anggarannya untuk membangun masjid milik wali kota Bekasi saat itu hingga ratusan juta rupiah,”ungkapnya. Senin (2/1/2022).

Saat ini, kata dia, Baznas Kota Bekasi juga banyak dituding dimanfaatkan oleh relawan kepala daerah sebagai skala prioritas. Jadi, dugaan miring masyarakat terhadap Baznas Kota Bekasi bisa dirasakan meski dibantah pengurusnya.

“Coba kalau ada permohonan atas rekomendasi lingkaran kepala daerah pasti lebih moncer dibanding rekom dari yang bukan akses kekuasaan. Apalagi ga punya akses kekuasaan pasti seperti mimpi di siang hari,”ucap H.Bambang.

Dia menceritakan beberapa waktu lalu Ketua Baznas Kota Bekasi dikasih penghargaan oleh Plt Wali Kota Bekasi. Penghargaan itu justru mempertegas bahwa ada ucapan terimakasih dari kekuasaan atas ‘nurut’ nya ketua Baznas Kota Bekasi.

“Penghargaan dari Plt Wali Kota Bekasi kepada ketua Baznas Kota Bekasi bukan karena berprestasi. Tapi dugaan saya karena ketua Baznas itu ‘nurut’ sama kekuasaan,”sindir Bambang.

Dirinya berharap Ketua Baznas Kota Bekasi bisa lebih profesional jika ada orang susah yang harus dibantu maka dibantu jangan menunggu rekomendasi dari kekuasaan.

“Siapapun orang susah di Kota Bekasi ketika minta bantuan dari program Baznas ya dibantu jangan melihat dari rekomendasi kekuasaan atau bukan,”harapnya.(*)

The post Naudzubillah,Baznas Kota Bekasi Lebih Mementingkan Relawan Kepala Daerah Dibanding Kepentingan Orang Susah appeared first on Celoteh Bekasi.

Warga kembali melakukan aksi karena kecewa dengan pihak BPN Kota Bekasi yang hingga kini tak kunjung memberikan rekomendasi pencarian hak warga atau ahli waris.

“Iya karena gini aksi kali kami para ahli waris yang sudah sah secara keputusan hukum bahwa ini tanah kami, sampe saat ini kami belum juga dibayar,” ujar warga yang juga ahli waris, Gunun (48) pada Kamis (06/10/22).

Bersama kuasa hukumnya, H. Dani Bahdani, warga juga telah mengadukan permasalah itu ke berbagai instansi termasuk ke DPR RI, namun lagi-lagi warga harus menelan kekecewaan.

“Kami sudah ke DPR RI sudah kemana-mana tapi tetep kami suruh bersabar dalam artian sabar seperti apa toh kami sudah ingkrah sudah mempunyai kekuatan. DPR RI intinya belum ada kejelasan kami hanya disuruh menunggu, kalau normatif DPR RI dibilang komisi V ini lama, ya masa kami harus menunggu, sedangkan ini kan sudah jelas, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sudah ingkrah,” katanya.

Warga sempat memblokir jalan dengan memasang barikade di ruas jalan tol sehingga kendaraan sempat tidak bisa melewati jalan tol.

Beberapa saat kemudian warga kembali membuka separuh badan jalan sehingga para pengendara baik yang ke arah kota Bekasi maupun keluar tol Jatikarya 2.

“Ini kami masih bertoleransi dalam artian satu jalur kami buka tapi kalau dalam waktu dekat ini tidak ada pembayaran akan kami tutup total dan tidak akan ada nego, karena memang ini tanah kami,” kata Gunun.

Selain memblokir jalan dengan barikade dan memasang tenda, warga juga melakukan aksi tanam pisang di badan jalan.

“Kalau masalah pohon pisang ini peringatan keras dari pemilik tanah, nanti semua akan kami tanamin pohon pisang kalau didalam waktu dekat ini tidak ada pembayaran terhadap kami. kami akan bercocok tanam ini bangunan kami, dan kami akan membangun terus apabila mana tidak dibayar tanah kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Hengki yang ada di lokasi itu mengungkapkan bahwa aksi blokir jalan yang dilakukan warga itu tidak berlangsung lama.

“Para ahli waris, yang tadi sempat kita ahli kan dulu sementara tol sambil kita negosiasi dulu, solusinya arus lalulintas sudah bisa berjalan. Sebentar, sekitar 15 menit sampai setengah jaman lah, kita negosiasi akhirnya sekarang sudah berjalan,” kata Kapolres Hengki.

Ia berharap aksi yang dilakukan warga Jatikarya itu tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan Cimanggis-Cibitung.

“Harapan kita dari polisian mari bersama-sama jaga, tol ini tetap berjalan, tidak sampai terjadi stuck (berhenti) dan sebagainya, alhamdulillah sudah bisa berjalan, berkat kita berbicara baik-baik tanpa kami melakukan langkah-langkah penegakan hukum secara refresif. Alhamdulillah kita himbau, semua sudah berjalan, sebagaimana kita saksikan sekarang,” tukasnya. (jar)

The post Miris, BPN Kota Bekasi  Hingga kini Belum Berikan Hak warga appeared first on Celoteh Bekasi.

“Anak saya telah ditelantarkan diruangan isolasi. Jadi menurut saya ini tindakan yang salah, seperti tidak dimanusiakan.”kata Siswanto, orang tua pasien Covid-19, Senin (19/11/20) saat ditemui awak media.

Diakuinya, kejadian ini sudah ke tiga kalinya, yang pertama, kejadian terhadap saya, istri saya dan yang ketiga ini dialami anak saya.

“Jadi, saya merasa tidak ada perubahan dari pihak management kebetulan saya sekeluarga terpapar covid-19,”ungkap dia.

Atas itu, Ia pun meminta kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Bekasi agar menindak tegas rumah sakit yang masih memberikan pelayanan buruk kepada pasien terutama terhadap penanganan pasien Covid-19.

“Yah, harusnya Dinkes memberikan teguran berupa sanksi, jika terjadi pelayanan tidak baik terhadap pasien. Kita disini kita bayar bukan gratis, Kenapa haknya tidak dipenuhi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Manajemen RS Mitra Keluarga Bekasi ketika dikonfirmasi tidak dapat memberikan keterangan dan hanya mengatakan manajemen semua tidak ada ditempat melalui koordinatior security.

“Hari ini pihak manajemen tidak ada ditempat, nanti akan saya hubungi kembali. Kebetulan hari ini pihak managemen semua diluar.nanti akan kita akan jadwal kan kembali, ” kata Sarjoko selaku Koordinator security RS Mitra Keluarga Bekasi. (jar)

The post Miris, Pasien Covid-19 Mengaku Ditelantarkan RS Mitra Keluarga Bekasi appeared first on Celoteh Bekasi.

Pasalnya, sudah seminggu lebih yakni mulai tanggal 1 Januari 2020 hingga kinii penghuni apartemen berlantai 20.itu tanpa aliran listrik alias mati. Tapi ironisnya, pihak pengelola tidak dapat memberikan solusi terkait matinya listrik tersebut.

Warga yang kecewa pun sempat memprotes dengan mendatangi kantor pengelola untuk mempertanyakan matinya listrik tersebut. namum pihak pengelola tidak dapat memberikan kepastian listrik tersebut kapan bisa normal.

Penghuni apartemen menilai pihak pengelola tidak profesional. Pasalnya, insiden matinya listrik tersebut membuat penghuni merasa tidak nyaman dan sangat dirugikan.

Diikonfirmasi, Tubagus, selaku pengelola Apartemen Lagoon Resort membenarkan matinya listrik di apartemen tersebut. “Ya pak benar, hampir beberapa hari ini memang listriknya mati. Saya mohon maaf kepada para penghuni.” katanya usai ditemui Kamis, (9/1/2020) terpisah.

Ia mengatakan, penyebab matinya listrik tersebut karena tanggul air disamping kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi jebol sehingg air masuk ke area basment apartemen yang mengakibatkan panel listrik terendam air.,

“Jadi mohon maaf, penyebab listrik itu mati bukan dari kita, tapi dari akibat jebolnya tanggul air milik BPN yang mereka bangun,”ujar Tubagus.

Meski begitu kata dia, pihaknya tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk memeperbaiki listrik tersebut secepatnya.”Kita hanya tinggal menunggu alatnya saja,” pungkasnya. (red).

The post Miris, Sepekan Lebih Penghuni Apartemen Lagoon Resort Hidup Tanpa Listrik appeared first on Celoteh Bekasi.