“Pada prinsipnya kami tidak anti pembangunan, akan tetapi pemerintah juga harus memperhatikan  dampak lingkungan dalam proyek-proyek pembangunan di Kota Bekasi,” kata Muhammad Jupri Sekertaris GP Ansor Kota Bekasi kepada wartawan, Kamis (21/4/2016).

Menurutnya, Pemkot Bekasi melalui dinas terkait harus mengkaji secara holistik dalam mengeluarkan izin pembangunan gedung bertingkat.Jangan sampai bangunan-bangunan tersebut bermasalah dikemudian hari karena aturannya bertabrakan satu sama lain.

“Pemkot Bekasi jangan takut dalam menegakan aturan, kami masyarakat yang sadar akan peraturan akan terus mengawal langkah pemerintah dalam memajukan Kota Bekasi,” tegasnya.

Selain itu, mantan Ketua Umum PMII Kota Bekasi ini juga menekankan kepada anggota legislatif atau DPRD jangan jadi calo perizinan apalagi menjadi beking investor nakal yang ingin melaksanakan proyek pembangunan di Kota Bekasi.

“Kami himbau juga kepada para anggota Dewan jangan menyalahi wewenang dan fungsi legislatif apalagi jadi calo Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ini sudah jelas menyalahi sumpah jabatan pada saat dilantik,” himbaunya.

Oleh karena itu sambung Jupri, Pemkot dan Legislatif harus sinergi dalam menata dan mengelolah tata ruang diwilayah Kota Bekasi bila perlu masyarakat juga dilibatkan dalam proses pembangunan Kota sehingga terciptanya pembangunan yang bereadilan sosial bagi seluruh rakyat.

“Selama ini masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan, kami berharap kedepanya warga juga dijadikan subjek pembangunan dan terlibat secara langsung,” pungkasnya.(JAR)

The post Muhammad Jupri “Anggota DPRD Jangan Jadi Calo IMB “ appeared first on Celoteh Bekasi.