Insentif penurunan tarif pajak tersebut diberikan pemerintah untuk semakin menggerakan roda perekonomian UMKM yang harus bersaing dengan perekonomian global. Sebelumnya UMKM
menggunakan tarif pajak sebesar 1% yang diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

” Penurunan tarif pajak UMKM dicantumkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.
Ada dua pokok perubahan dalam peraturan ini. Pertama, ada penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Dan kedua, pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama
tujuh tahun, untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama empat tahun, dan untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama tiga tahun. Selain itu, dengan pemberlakuan PP ini akan memberi tiga keuntungan besar bagi pelaku UMKM. Keuntungan Pertama adalah beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Keuntungan kedua adalah pelau UMKM
semakin berperan dalam menggerakan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial. Dan
keuntungan ketiga adalah memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum Wajib Pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan,” terang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II, Adjat Djatnika.

Adjat berharap ke depan akan semakin banyak pelaku UMKM yang sukses mengembangkan bisnisnya sekaligus bergairah untuk menjadi wajib pajak teladan dalam melaksanakan hak dan seluruh kewajiban pajaknya.
Informasi lebih lanjut

hubungi:
Adilega Tanius
Kepala Bidang P2Humas
Kanwil DJP Jawa Barat II
0811484762

The post Mulai 1 Juli Tarif Pajak UMKM Jadi 0,5% appeared first on Celoteh Bekasi.