Peresmian pojok pengawasan ini merupakan salah satu program pawaslu yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai Pemilu dan hasil pengawasan Pemilu sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

“pawaslu mendesain partisipasi masyarakat dalam pemilihan salah satunya dengan Pojok Pengawasan,” jelas Ketua pawaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti saat memberikan sambutan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat Drs.Herminus Koto mengatakan, selain untuk edukasi masyarakat mengenai Pemilu, Pojok Pengawasan ini terbuka lebar untuk masyarakat sebagai tempat diskusi dalam mempelajari ilmu pengawasan Pemilu. Ia berharap, Pojok Pengawasan sebagai sarana untuk mendekatkan Bawaslu dan masyarakat agar tidak ada jarak.

“Bawaslu Jawa Barat mengajak masyarakat agar berkunjung ke Pojok Pengawasan ini. Pojok Pengawasan ini merupakan tempat diskusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait ilmu-ilmu pengawasan dan bagaimana tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu. Oleh karena itu bagi siapa pun, Pawaslu terbuka lebar pintunya untuk berkunjung ke Pojok Pengawasan ini,” tandasnya.(Jar)

The post Panwaslu Kota Bekasi Resmikan Pojok Pengawasan Tingkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat appeared first on Celoteh Bekasi.

Dijelaskan, dari 25 pelanggaran, 3 diantaranya merupakan laporan dari masyarakat sementara 22 lainya hasil temuan Panwaslu,baik temuan Panwas tingkat kota maupun kecamatan.

Panwaslu menurut Ismail selaku Komisioner Panwaslu bidang penertiban pelanggaran, kesulitan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Ia mencontohkan, adanya Caleg, Parpol, yang memanfaatkan musibah banjir untuk berkampanye. Namun ketika mau diinvestigasi, Panwas mengalami kesulitan karena kurangnya bukti dan saksi dari masyarakat.

“ banyak laporan warga mengenai penyalahgunaan program pemerintah untuk ajang kampanye caleg, seperti pembagian kartu sehat yang di barengi kartu nama caleg yang harus di coblos di pemilu nanti,” ujar ismail.

Ditemui ditempat terpisah Walikta Bekasi Rahmat Effendi yang juga Ketua DPD Partai Golkar mengatakan, dirinya sangat kecewa karena ada salah satu caleg dari partai Golkar Dapil 6 Bekasi Utara yang menggunakan fasilitas pemerintah seperti kartu sehat.

“ memang kartu sehat yang bikin Machrul Falak Hermansyah, tidak dibenarkan kalau caleg menggunakan fasilitas pemerintah seperti itu,” jelas Rahmat Effendi.

The post Rahmat Effendi Minta Caleg Tidak Gunakan Fasilitas Pemerintah Untuk Kampanye appeared first on Celoteh Bekasi.