” Kalaupun ada gratifikasi dilakukan. Maka tidak bisa dia melakukan pemaksaan kesimpulan dalam penalaran hukum. Jika ada gratifikasi di Pasal 12 ayat B besar ga boleh. Dia harus masuk dulu di Pasal 12, C Besar ayat 2, Kalau pun disebut gratifikasi kan bisa dilaporkan tidak prematur seperti ini,
” kata Naufal menggelar jumpa pers. Kamis (13/1/2022), DiBekasi.

“Kalaupun ada gratifikasi dilakukan. Maka tidak bisa dia melakukan pemaksaan  kesimpulan  dalam penalaran hukum. Jika ada gratifikasi  di Pasal 12  ayat B besar ga boleh. Dia harus masuk dulu di Pasal 12, C Besar ayat 2,”ujar Naufal.

Lanjut ia mengatakan,Soal perintah pembayaran tanah di Rawalumbu untuk pembangunan sekolah itu kan sudah ada putusan Pengadilan Tinggi Negeri.

“Nah saya mau tanya perintah bayar untuk lahan di Rawalumbu untuk sekolah kan itu ada putusan dari Pengadilan Tinggi Negeri, siapa penyelenggara negaranya,” tanyanya heran.

Ia mengaku belum bisa bertemu kliennya tersebut sejak ditetapkan menjadi Tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).(jar)

The post Pengecara Bang Pepen Bilang KPK Prematur Dalam Kasus Pembebasan Lahan appeared first on Celoteh Bekasi.