“Salah satu visi saya, adalah memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap masyarakat. Saya tidak mau lagi dengar di Bekasi orang tidak mampu berobat ke rumah sakit ditolak.

Oleh karena itu, Pepen berharap agar kedepan masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada RS. Swasta.

“Makanya saya ngotot Bekasi harus ada rumah sakit yang menjadi rujukan, sehingga tidak perlu lagi bersusah- susah dan apa bila ada rumah sakit swasta yang tidak menerima atau mempersulit akan saya tutup” ujarnya

Rahmat menyatakan terus mendorong pelayanan kesehatan kepada seluruh pasien tanpa kecuali. Selain penyediaan layanan kesehatan dari para tim medis dan karyawan yang ramah dan sesuai prosedur, pemerintah Kota Bekasi  juga berusaha menyediakan berbagai sarana prasarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan.(JAR)

The post Pepen Tak Mau Dengar Orang Bekasi Tak Mampu Berobat appeared first on Celoteh Bekasi.

Dari data Disnaker Kota Bekasi, sebanyak 60 persen dari jumlah balai penampungan dan pelatihan PJTKI di Kota Bekasi dalam kondisi sangat memprihatinkan. Hal ini dipengarungi oleh peminat TKI yang ada di Kota Bekasi.

“Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi juga mengaku akan segera menginvestigasi Balai Latihan Kerja 9BLK) dan pelatihan PJTKI yang ada di Kota Bekasi,” kata Pepen usai sidak dibeberapa tempat pelatihan PJTKI.

Semua ini akan kita lihat dulu, apa masalahnyasehingga jumlah balai penampungan dan pelatihan PJTKI yang memprihatinkan di Kota Bekasi tidak lagi meningkat. ujarnya

Berdasarkan data yang diperoleh oleh celotehbekasi.com, tercatat sebnayak 65 kantor PJTKI yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Hamper 60 persennya nyaris gulung tikar karena peminat TKI yang turun.

Minimya peminat untuk bekerja di luar Negeri membuat PJTKI bangkrut karena sebagaian besar biaya pelatihan dan kelengkapan dokumen diambil dengan cara potong gaji selama 6 bulan setelah penempatan TKI di luar Negeri. “Kalau dalam satu balai berisi 7 orang calon TKI, bagaimana biaya operasional mereka bias tertutup,” ungkapnya

Lebih lanjut, Walikota Bekasi juga menyoroti PJTKI nakal dan tidak memenuhi syarat dari Kemenakertrans di Kota Bekasi.

“Apabila benar-benar terbukti keberadaan PJTKI nakal dan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenakertrans akan kita tutup keberadaannya,” tegas Politisi Golkar ini

Namun, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Ketenaga Kerjaaan dan transmigrasi (Disnaker) Kota Bekasi Sajekti Rubiah menyangkal bahwa ada sejumlah perusahaan penyalur TKI yang tidak berizin. Dia mengaku, seluruh perusahaan PJTKI di Kota Bekasi merupakan perusahaan binaan dinasnya. (Gun)

The post PJTKI Nakal Menjamur Di Kota Bekasi appeared first on Celoteh Bekasi.