“Tujuannya untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat,” ujar Kepala DPM-PTSP Kota Bekasi, Amit Riyadi Selasa, (8/8) di Bekasi.

Amit mengatakan ditahun investasi dan perekonomian Daerah, perlu adanya sinergitas dengan para pelaku usaha berkenan dengan pelaporan investasi yang dirasa belum memadai terutama dari pelaporan penanaman modal.

“Ini menjadi ukuran dalam rangka melihat seberapa besar nilai investasi yang di tanamkan para investor di Kota Bekasi,” ucap Amit.

Tidak itu saja, Amit juga menyebut dinasnya telah mendapat pembinaan dari Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) berkaitan dibidang pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat.”Jadi, selama ini kami juga dibina oleh KPK berkenaan dengan perizinan ” ujarnya.

Kebijakan pelayanan perizinan termasuk investasi kata Amit, ini seiiring dibentuknya Permendagri No 7, ada beberapa perubahan regulasi dengan perubahan SOP terutama dari sisi pelayanan.

“Seperti, pelimpahan kewenangan, kode etik aparatur, pakta integritas serta kontek perbaikan kebijakan dibidang investasi, dan perizinan,” ujarnya

Masih kata Amit, program pemutihan izin prinsip penanaman modal seiring dengan catatan investasi di Kota Bekasi bahwa terhitung hari ini, Kota Bekasi sudah bisa melayani perizinan untuk izin prinsip penanaman modal yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi yang langsung akses dengan BKPM pusat.

Bahkan lanjut Amit, dari kebijakan dari pusat bahwa surat izin usaha perdagangan sudah tidak diperpanjang lagi. “Begitu juga dengan surat izin HO, itu sudah kebijakan pusat.” tuturnya.

Adapun, enam jenis perizinan yang akan di launching yaitu, SIUJK, SIUP, TDP, SIPA, izin rumah tinggal tunggal dan Izin penggunaan tanah makam.

The post Permudah Pelayanan DPM-PTSP Kota Bekasi Launching Enam Jenis Perizinan appeared first on Celoteh Bekasi.