Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto H mengatakan, pihaknya telah menemukan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) No7 tahun 2012 tentang penataan toko modern, yang dilakukan oleh Alfamart. Karena itu pihaknya meminta pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melakukan penindakan tegas atas pelanggaran perda ini.

“Minimarket Alfamart yang ada di Kota Bekasi berjumlah 301. Namun baru 28 yang memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Sisanya belum memiliki izin. Sehingga harus dilakukan penertiban,” Kata Ariyanto.

Dalam rapat tersebut, kata Ariyanto, terungkap bahwa   meski tidak memiliki izin yang lengkap perwakilan Alfamart mengaku nekad membuka karena pihaknya dapat ‘bermain’ dengan oknum regulator. Sebab, selama ini pihak perwakilan Alfamart sering melakukan pengurusan izin namun selalu mengalami kebuntuan, akibat memakan waktu yang terlalu lama.

Karena itu, tambah Ariyanto, untuk mengklarifikasi pelanggaran ini dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil instansi terkait guna meminta keterangan mengenai terjadinya pelanggaran perda ini.

Sementara itu, Faturrahman perwakilan dari Alfamart mengaku, telah melakukan pelanggaran Perda no 7 tahun 2012. Sebab selama ini pihaknya selalu mengalami kebuntuan saat mengurus perizinan yang ada.

“Kita akui dalam pengurusan izin memang sangat sulit, karena sebelum mendapatkan IUTM, pihaknya harus mendapatkan izin IMB, HO, SIUP dan lain-lain. Semuanya itu membutuhkan waktu yang lama.” Ungkap Faturrahman kepada wartawan.

Karena selama ini, kata Faturrahman, banyak minimarket Alfamart berdiri diatas rumah tinggal dan bukan diatas lahan yang semestinya. Karena itu izin IMB nya harus dirubah dahulu. Untuk merubahnya membutuhkan waktu yang lama.

Namun demikian, Faturrahman mengatakan, pihaknya masih memiliki etika baik untuk segera melengkapi perizinan yang ada agar dapat minimarket Alfamart dapat beroperasi dengan izin yang lengkap dan tidak bodong.(HEN/JAR)

The post Banyak Alfamart Bodong di Bekasi appeared first on Celoteh Bekasi.

Ketua BP3AKB Riswanti mengatakan pada kesempatan tersebut pak Gubernur Ahmad Heryawan menyampaikan beberapa penghargaan atas prestasi prestasi yang diraih Kota Bekasi, pertama adalah Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Propinsi, kata Riswanti, dengan tahapan Madya  ditingkat provinsi sebelumnya kami mewakili Walikota Bekasi Rahmat Effendi menerima penghargaan ditingkat nasional. katanya

“Seluruh Indonesia Kabupaten atau Kota yang mendapat penghargaan hanya 20 Kabupaten/Kota. Penghargaan ini diberikan pada Kementrian seperti lembaga Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan ,Perlindugam Anak dan Pengarus utanaan gender,” jelas Riswanti saat berbincang kepada Celoteh Anak Bekasi, Selasa (30/12)

Lanjut dia, dari Gubernur Aher kita mendapatkan Juara 1 Bina Keluarga Balita  juara 2 P2WKSS , juara 3 ketrampilan kreasi   bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Penilaian dimulai dr pengisian questiöner secara online selama bulan Juli hingga Oktober. Kemudian Verikasi dengan paparan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi oleh Wakil Walikota pada bulan November dan diakhiri kunjungan Lapangan pada akhir Noveber 2014 lalu. terangnya

“Alhamdulillah Kota Bekasi berhasil mendapatkan APE tidak tanggung tanggung dengan katagori MADYA melewati PRATAMA dan kedepanya kita optimis untuk mendapatkan UTAMA,”tutup dia bahagia. (Wan/Jar)

The post BP3AKD Kota Bekasi Raih APE Tingkat Provinsi appeared first on Celoteh Bekasi.

Elemen Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Komunitas Mahasiswa Universitas Islam 45 (Unisma), menggelar demonstrasi untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kampus di Jalan Cut Meutia, Selasa (9/9) lalu.

Presiden BEM KM Mahasiswa Didi Mulyaman mengatakan, kepemimpinan SBY-Boediyono akan berakhir pada Oktober mendatang, dan pada bulan November untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masyarkat harus bayar mahal. Ini menjadi kajian kita, ternyataBidang Anggaran itu tidak jebol, karena masih ada anggaran yang tidak tersosialisasikan kepada masyarakat umum.

Anggaran yang tidak tersosialisasikan tehadap masyarakat. Lebih lanjut Didi menerangkan, seperti pipa pertamina yang dibeli pemerintah dengan jumlah 92 triliun yang hingga kini tidak dipublikasikan oleh Pemerintah Pusat. “Sehingga menurut kami kenaikan harga BBM bukan solusi untuk BBM hari ini,” ujarnya

Akan tetapi solusi hari ini untuk BBM adalah, tetap dengan harga normal. Namun, hari ini bagaimana pemerintah untuk mencermati dan dapat mengambil aset-aset pemerintah yang dikelola oleh pihak asing. tegasnya

“Karena Indonesia tidak seharusnya memberi kesempatan besar kepada pihak asing untuk mengelola dan mengusai sumber daya alam kita, meskipun hanya sebagian, tapi tidak bisa dijamin kalau kita mampu mempertahankan sisa sumber daya alam tersebut, yang mana bisa mendatangkan bencana bagi Indonesia,” jelasnya

Terpisah koordinator aksi Sadam Hasan menambahkan, bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM mendatang akan lebih menyengsarakan rakyat kecil. Secara otomatis juga akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok (Sembako).

Kebijakan ini hanya akan menyesarakan masyarakat, dan kebijakan ini pula menentang UUD 1945. Kita juga akan terus mengawal terus tentang kebijakan pemerintah mendatang, agar pemerintah bias mendengar kegelisahan masyarakat. Ungkap dia

Harapan kami sebagai mahasiswa dan masyarakat pemerintah bias mendengar aspirasi kami, yaitu dengan menetralisasikan aset asing, adanya transparansi anggaran BBM. harapnya (DRA)

The post Mahasiswa Bekasi Demo Tolak Kenaikan BBM appeared first on Celoteh Bekasi.

” seperti yang kita ketahui Bekasi saat ini sudah darurat sampah. Lahan di TPA kita sudah penuh. Solusi pilihannya ya buang sampah ke lahan DKI,untuk sementara” ujar Junaedi.

Menurut Junaedi, lahan di TPA Sumur Batu saat ini seluas 14,5 hektar. Padahal, idealnya luas lahan untuk sebuah TPA adalah sebesar 20 hingga 50 hektar. Luasnya masih sangat jauh untuk lahan ideal.

Di balik lahan yang terbatas, Junaedi juga mengakui minimnya armada yang mereka miliki saat ini.

“Jumlah armada angkutan sampah awal 2013 ini ada 112 unit. Tetapi, sebagian besar usia angkutan sampah itu sudah di atas 10 tahun. Jadi, tidak dapat dioperasikan maksimal,” ujarnya

Jumlah armada angkutan sampah di Kota Bekasi 200 unit dan dalam kondisi baik, tetapi, dengan armada yang ada saat ini, dipastikan tidak semua sampah dapat diangkut. Saat ini, dari 1.500 ton sampah yang ada, yang terangkut hanya sekitar 40 persen ke TPA.

Lahan yang terbatas tersebut sudah penuh sehingga tidak dapat lagi menampung sampah warga Bekasi. Alasan itulah, menurut Junaedi, Kota Bekasi harus membuang sampah ke lahan TPA Bantargebang.

“ solusi ini untuk membuang sampah ke lahan DKI belum terealisasi. Hal ini karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal tersebut, jadi TPA Sumur Batu yang sudah penuh tersebut tetap dipakai untuk menampung sampah,” jelas Junaedi.

The post (TPA) Bantar Gebang milik DKI Jakarta Solusi Darurat Sampah Kota Bekasi appeared first on Celoteh Bekasi.