Lokasi kebakaran yang berada persis di sebelah SPBU Kaliabang Bungur dan berdekatan dengan area SDN Harapan Jaya 1 sempat membuat warga sekitar panik akibat kepulan asap hitam yang membumbung tinggi.

Ketua Komisi 3 sekaligus Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI-P, H. Arif Rahman Hakim, S.H., yang juga merupakan warga setempat, turut memantau langsung dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

“Jadi memang tiba-tiba api sudah besar, asap sudah tinggi membumbung. Tapi alhamdulillah berdasarkan pantauan dan laporan yang kita tanyakan kepada ketua RT setempat, tidak ada korban jiwa untuk sementara ini di luar masyarakat,” ujar Arif Rahman Hakim di lokasi kejadian.

Meski demikian, ia menyayangkan pihak PT Bakrie yang berada di sebelah lokasi karena tidak bisa membantu atau men-support air saat kejadian berlangsung. Menurutnya, insiden ini harus menjadi pembelajaran agar pemerintah segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Bakrie.

Selain itu, area SDN Harapan Jaya 1 sempat terkena sedikit dampak, dan aliran listrik untuk warga sekitar terpaksa dipadamkan sementara demi keamanan.

Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi langsung bergerak cepat (gercep) menjinakkan si jago merah, sehingga api berhasil dikendalikan sebelum merembet lebih jauh ke area SPBU maupun permukiman warga. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran masih belum diketahui pasti.(Hil)

The post Warga Heboh! Eks Pabrik PT Ariganda di Kaliabang Bungur Bekasi Terbakar appeared first on Celoteh Bekasi.

Ironi ini bermula dari proses pendataan ketika warga memberikan jawaban jujur bahwa aset lama seperti laptop sudah tidak lagi dimiliki.

“Pas ditanya punya laptop atau enggak, saya bilang sudah enggak ada. Tapi petugas sensusnya malah bilang datanya enggak bisa di-nol-kan di aplikasi,” ungkap informan.

Aplikasi pendataan tidak menyediakan opsi untuk menghapus atau mengubah data aset lama menjadi nol, sehingga sistem mengasumsikan kepemilikan tersebut bersifat permanen.

Persoalan ini memperlihatkan kegagalan sistem yang hanya menilai kemapanan dari fisik bangunan seperti rumah permanen dan lantai keramik, tanpa melihat arus kas riil. Padahal, dapur keluarga hanya ditopang warung kelontong kecil dengan daya listrik 900 VA non-subsidi.

Akibat kekakuan algoritma tersebut, status ekonomi keluarga diseret naik secara paksa hingga menembus Desil 10. Meski tidak mengharapkan bantuan sosial, status salah sasaran ini menyimpan ancaman nyata, seperti potensi pembatasan akses energi bersubsidi seperti Pertalite bagi golongan Desil 10.

Bagi masyarakat luas yang ingin memeriksa status kesejahteraan secara mandiri, pengecekan dapat dilakukan melalui laman resmi di https://dtsen-form.bps.go.id/login?redirect=/:

Akses halaman login dan pilih menu “Lainnya”.

Masukkan nomor NIK dan ketik kode verifikasi yang tertera, lalu klik “Cek Data”.

Masukkan tanggal lahir, ketik kembali kode verifikasi, dan klik “Cek Data” untuk melihat hasil desil Anda.

Publik mendesak BPS segera mengevaluasi arsitektur pendataan yang kaku. Apakah pemerintah lebih percaya pada algoritma aplikasi yang keliru daripada pengakuan jujur rakyatnya sendiri di lapangan?(Hil)

The post Dagelan Data Pemerintah: Pensiunan Dipaksa Masuk Desil 10 Gara-Gara Kekakuan Sistem BPS appeared first on Celoteh Bekasi.

Melalui program pengabdian kepada masyarakat yang didanai hibah Dikti, tim akademisi dari Institut Kesehatan dan Teknologi (IKT) PKP DKI Jakarta bersama Universitas Negeri Jakarta (UNJ) turun langsung mendampingi warga pesisir. Berkolaborasi dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) / LMDH Mina Bakti Bersama, para dosen dan mahasiswa melatih puluhan perempuan setempat untuk mengolah tanaman mangrove menjadi produk bernilai ekonomis tinggi.

Ketua Tim Pengabdian, Dr. Faisal M. Jasin, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi warga tanpa merusak alam.

“Kami datang bukan hanya membawa pelatihan, tapi juga peralatan produksi dan pendampingan lanjutan, supaya keterampilan yang didapat warga di sini benar-benar berlanjut jadi usaha,” ujar Dr. Faisal.

Senada dengan hal tersebut, Ketua LMDH Mina Bakti Bersama Muara Gembong, AAn, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, program ini sejalan dengan upaya menjaga kelestarian hutan mangrove.

“Kalau warga bisa dapat penghasilan dari hasil mangrove seperti buah dan daunnya, otomatis mereka juga akan ikut menjaga kelestarian hutan ini,” ungkap AAn.

Berkat pelatihan intensif yang digelar selama dua hari pada 8–9 Agustus 2026 ini, warga berhasil mengolah mangrove menjadi dodol, sirup sari buah pidada, keripik daun mangrove, hingga batik tulis dengan pewarna alami dari kulit dan buah mangrove.

Tidak hanya berhenti pada pelatihan, program ini juga melahirkan kelompok usaha baru bernama Mangrove Forest Ecotourism yang beranggotakan sekitar 20 perempuan pesisir. Kelompok ini kini telah menyiapkan kedai UMKM di kawasan ekowisata setempat sebagai pusat pemasaran produk bagi wisatawan maupun pengunjung dari luar daerah, sekaligus menjadi langkah nyata mendukung program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.(Hil)

The post Bongkar Potensi Pesisir! Warga Muara Gembong Sulap Mangrove Jadi Mesin Cuan appeared first on Celoteh Bekasi.

Langkah ini diambil mengingat besarnya disparitas antara konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,5 juta ton per tahun, dengan kapasitas produksi domestik yang hanya di kisaran 1,8 hingga 1,9 juta ton. Kesenjangan tersebut membuat sebagian besar kebutuhan energi rumah tangga harus dipenuhi melalui impor.

Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah menyiapkan tabung khusus tipe 4 berbahan serat material yang dinamakan “Tabung Merah Putih”. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa karena teknologi pembuatan tabung bertekanan tinggi ini belum tersedia di dalam negeri, pemerintah akan mendatangkan sekitar 100.000 unit dari China sebagai tahap awal.

“Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu membuat teknologi itu di luar ya, kita belum,” ujar Laode di Jakarta. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan solusi untuk menekan impor sekaligus mengefisiensikan subsidi energi hingga 30%.

Terkait distribusi, Laode memastikan pola yang diterapkan serupa dengan sistem yang ada saat ini, yakni melalui agen dan pangkalan resmi PT Pertamina (Persero). Masyarakat hanya perlu menukarkan tabung kosong dengan tabung isi di pangkalan terdekat. “Tabungnya nanti bukan dibeli oleh masyarakat, tapi milik badan usaha. Jadi, warga tinggal tukar-tukar saja,” tegasnya.

Teknologi CNG sendiri sebenarnya bukan hal baru, karena sebelumnya sudah digunakan di sektor komersial seperti perhotelan dan restoran. Saat ini, Kementerian ESDM tengah menyiapkan 15 prototype Tabung Merah Putih untuk menjalani uji coba ketat di Lemigas pada Juli 2026 mendatang.

Setelah pengujian rampung, pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah kota besar di Pulau Jawa yang memiliki akses jaringan pipa gas.

“Kita prioritaskan dulu yang dari pipa, biar harganya lebih ekonomis,” pungkas Laode.(Red)

The post Siap-siap, Gas Melon Diganti CNG 3 Kg! Ini Penjelasan Skemanya appeared first on Celoteh Bekasi.

Laporan tersebut resmi tercatat dengan nomor LP/B/1185/V/2026/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA, yang diajukan oleh PT TII, pada 29 Mei 2026. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Selasa, 19 Mei 2026, di kawasan Jl. Daan Mogot KM 22, Kota Tangerang.

Pihak PT TII membeberkan bahwa laporan ini merupakan tindak lanjut atas temuan penggunaan surat keterangan kerja dan stempel perusahaan yang diduga dipalsukan, termasuk tanda tangan yang mengatasnamakan staf admin HRD, Murdiyati.

“Tentang posisi kasus terhadap tersangka Agatha Martina Setiawan, kita telah melakukan pelaporan kembali di Polres Metro Tangerang Kota dengan nomor LP/1185/V/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota dengan membuat surat keterangan kerja, dan stempel palsu PT. TII, serta membuat tandatangan palsu atas nama Murdiyati/HRD yang dimana Murdiyati adalah staf admin,” ujar narasumber dari pihak perusahaan, Kamis (11/6/2026).

Pihak perusahaan menegaskan bahwa meski Agatha merupakan mantan karyawan, mereka tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kerja (Paklaring) tersebut. “Kita telah menerima bukti-bukti surat-surat yang dipalsukan oleh Agatha Martina Setiawan atas nama perusahaan, kita pun berani menjamin bahwa perusahaan tidak pernah sama sekali mengeluarkan surat keterangan kerja atau menandatanganinya,” tegasnya.

Agatha diketahui bukan kali pertama berurusan dengan hukum terkait PT TII. Sebelumnya, ia pernah divonis bersalah atas kasus Penggelapan dalam Jabatan senilai Rp5,2 miliar dan telah menjalani hukuman 3,5 tahun penjara di Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu.

Atas kerugian yang dialami, PT TII berharap penyidik Polres Metro Tangerang Kota dapat melakukan pendalaman secara menyeluruh. Perusahaan mendesak agar pihak kepolisian tidak hanya berhenti pada Agatha, tetapi juga mengusut pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat dalam tindak pidana pemalsuan ini.

“Kami berharap Penyidik tidak hanya berhenti sampai penetapan Agatha Martina Setiawan sebagai tersangka, besar harapan kami adanya pihak-pihak lain yang turut terlibat atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih berjalan di Polres Metro Tangerang Kota dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

The post Baru Bebas Bersyarat, Agatha Martina Setiawan Kembali Dipolisikan atas Dugaan Pemalsuan Dokumen appeared first on Celoteh Bekasi.