Langkah ini diambil mengingat besarnya disparitas antara konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,5 juta ton per tahun, dengan kapasitas produksi domestik yang hanya di kisaran 1,8 hingga 1,9 juta ton. Kesenjangan tersebut membuat sebagian besar kebutuhan energi rumah tangga harus dipenuhi melalui impor.

Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah menyiapkan tabung khusus tipe 4 berbahan serat material yang dinamakan “Tabung Merah Putih”. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa karena teknologi pembuatan tabung bertekanan tinggi ini belum tersedia di dalam negeri, pemerintah akan mendatangkan sekitar 100.000 unit dari China sebagai tahap awal.

“Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu membuat teknologi itu di luar ya, kita belum,” ujar Laode di Jakarta. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan solusi untuk menekan impor sekaligus mengefisiensikan subsidi energi hingga 30%.

Terkait distribusi, Laode memastikan pola yang diterapkan serupa dengan sistem yang ada saat ini, yakni melalui agen dan pangkalan resmi PT Pertamina (Persero). Masyarakat hanya perlu menukarkan tabung kosong dengan tabung isi di pangkalan terdekat. “Tabungnya nanti bukan dibeli oleh masyarakat, tapi milik badan usaha. Jadi, warga tinggal tukar-tukar saja,” tegasnya.

Teknologi CNG sendiri sebenarnya bukan hal baru, karena sebelumnya sudah digunakan di sektor komersial seperti perhotelan dan restoran. Saat ini, Kementerian ESDM tengah menyiapkan 15 prototype Tabung Merah Putih untuk menjalani uji coba ketat di Lemigas pada Juli 2026 mendatang.

Setelah pengujian rampung, pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah kota besar di Pulau Jawa yang memiliki akses jaringan pipa gas.

“Kita prioritaskan dulu yang dari pipa, biar harganya lebih ekonomis,” pungkas Laode.(Red)

The post Siap-siap, Gas Melon Diganti CNG 3 Kg! Ini Penjelasan Skemanya appeared first on Celoteh Bekasi.

Laporan tersebut resmi tercatat dengan nomor LP/B/1185/V/2026/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA, yang diajukan oleh PT TII, pada 29 Mei 2026. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Selasa, 19 Mei 2026, di kawasan Jl. Daan Mogot KM 22, Kota Tangerang.

Pihak PT TII membeberkan bahwa laporan ini merupakan tindak lanjut atas temuan penggunaan surat keterangan kerja dan stempel perusahaan yang diduga dipalsukan, termasuk tanda tangan yang mengatasnamakan staf admin HRD, Murdiyati.

“Tentang posisi kasus terhadap tersangka Agatha Martina Setiawan, kita telah melakukan pelaporan kembali di Polres Metro Tangerang Kota dengan nomor LP/1185/V/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota dengan membuat surat keterangan kerja, dan stempel palsu PT. TII, serta membuat tandatangan palsu atas nama Murdiyati/HRD yang dimana Murdiyati adalah staf admin,” ujar narasumber dari pihak perusahaan, Kamis (11/6/2026).

Pihak perusahaan menegaskan bahwa meski Agatha merupakan mantan karyawan, mereka tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kerja (Paklaring) tersebut. “Kita telah menerima bukti-bukti surat-surat yang dipalsukan oleh Agatha Martina Setiawan atas nama perusahaan, kita pun berani menjamin bahwa perusahaan tidak pernah sama sekali mengeluarkan surat keterangan kerja atau menandatanganinya,” tegasnya.

Agatha diketahui bukan kali pertama berurusan dengan hukum terkait PT TII. Sebelumnya, ia pernah divonis bersalah atas kasus Penggelapan dalam Jabatan senilai Rp5,2 miliar dan telah menjalani hukuman 3,5 tahun penjara di Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu.

Atas kerugian yang dialami, PT TII berharap penyidik Polres Metro Tangerang Kota dapat melakukan pendalaman secara menyeluruh. Perusahaan mendesak agar pihak kepolisian tidak hanya berhenti pada Agatha, tetapi juga mengusut pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat dalam tindak pidana pemalsuan ini.

“Kami berharap Penyidik tidak hanya berhenti sampai penetapan Agatha Martina Setiawan sebagai tersangka, besar harapan kami adanya pihak-pihak lain yang turut terlibat atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih berjalan di Polres Metro Tangerang Kota dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

The post Baru Bebas Bersyarat, Agatha Martina Setiawan Kembali Dipolisikan atas Dugaan Pemalsuan Dokumen appeared first on Celoteh Bekasi.

Kenaikan ini tercatat cukup signifikan, yakni sebesar Rp3.950 per liter dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp12.300 per liter.

Selain Pertamax, penyesuaian harga juga berlaku untuk Pertamax Green 95 yang kini dibanderol Rp17.000 per liter, naik Rp4.100 dari harga sebelumnya sebesar Rp12.900 per liter.

Di tengah naiknya harga BBM non-subsidi, Pertamina memastikan bahwa harga BBM bersubsidi masih tetap stabil. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya (termasuk Bekasi), Pertalite (RON 90) tetap dijual di harga Rp10.000 per liter, dan Solar subsidi tetap di harga Rp6.800 per liter.

Sementara itu, harga BBM Solar non-subsidi lainnya seperti Pertamina Dex dan Dexlite terpantau belum mengalami perubahan. Pertamina Dex tetap dipatok Rp24.800 per liter dan Dexlite Rp23.000 per liter, harga yang sama seperti yang berlaku sejak awal Juni lalu.

Daftar Harga BBM Pertamina di Wilayah Jawa (Per 10 Juni 2026):

Jenis BBMHarga (Rp/Liter)

• Pertamax Rp16.250
• Pertamax Turbo Rp20.750
• Pertamax Green 95 Rp17.000
• Dexlite Rp23.000
• Pertamina Dex Rp24.800

Sumber: Data diolah dari MyPertamina per 10 Juni 2026.

Kebijakan penyesuaian harga ini merujuk pada pembaruan data di situs resmi MyPertamina. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa harga terbaru melalui aplikasi MyPertamina atau papan informasi di SPBU terdekat sebelum melakukan pengisian bahan bakar.(Red)

The post Harga Pertamax Naik Drastis! Bagaimana Nasib Pertalite? appeared first on Celoteh Bekasi.

Penghentian operasional ini didasarkan pada surat resmi bernomor 01/VI/SPPO/2026 tertanggal 4 Juni 2026. Dalam surat tersebut disebutkan, “bahwa operasional pelayanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bekasi Bekasi Utara Perwira 1 sementara dihentikan karena dana operasional belum cair, terhitung mulai Jumat, 5 Juni 2026, sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut”.

Kabar ini pun telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp yang diteruskan oleh wali kelas kepada orang tua murid. Dalam pesan tersebut, pihak SPPG Perwira 1 menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan kondisi terkini, “bahwa untuk operasional pemberian Makanan Bergizi Gratis dari Dapur kami SPPG PERWIRA1 akan di Berhentikan Sementara, terhitung mulai Hari Jumat, 05 Juni 2026 sampai dengan waktu yang belum kami bisa tentukan dikarenakan belum cairnya dana pemenuhan Makanan Bergizi Gratis”.

Surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Kepala SPPG Kota Bekasi Bekasi Utara Perwira 1, Ivan Firmansyah, S.K.M., dan diketahui oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Shahifah, Umiyati Rizkiyah, Amd.Keb.

Pihak SPPG berkomitmen untuk segera menginformasikan kembali terkait operasional dapur setelah adanya pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).(Hil)

The post Program Makan Bergizi di SPPG Perwira 1 Mandek, Ini Penyebabnya appeared first on Celoteh Bekasi.

Penetapan status tersangka dan penahanan ketiganya dilakukan pada Rabu (3/6/2026), hanya berselang sehari setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot mereka dari jabatannya.

Pengumuman pencopotan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Presiden, Selasa (2/6/2026). Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah Presiden melakukan monitoring hingga evaluasi mendalam terhadap kinerja pimpinan BGN selama 1,5 tahun terakhir.

“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan pers didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya dan Kabakom M Qodari.

Prasetyo menambahkan, alasan di balik evaluasi tersebut meliputi masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, hingga kualitas makanan yang tidak sesuai standar. Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Seolah merespons temuan serius tersebut, Presiden Prabowo dalam rapat konsolidasi di Sentul, Bogor, Rabu (3/6/2026), menegaskan bahwa integritas adalah harga mati dalam sebuah organisasi. Presiden tidak akan memberikan ruang bagi penyimpangan sekecil apa pun dalam program yang menjadi prioritas nasional ini. “Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” tegas Prabowo di hadapan ribuan peserta.

Pasca penetapan tersangka, profil harta kekayaan ketiga mantan pimpinan BGN tersebut langsung mencuri perhatian publik. Berdasarkan data LHKPN tahun 2024, ketiganya tercatat memiliki aset dengan nilai yang fantastis:

Dadan Hindayana : total harta kekayaan Rp 9 miliar,

Sony Sonjaya : total harta Rp 12,9 miliar,

Lodewyk Pusung : total aset tertinggi mencapai Rp 60,5 miliar.

Hingga saat ini, pihak Kejagung melalui Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa proses penyidikan masih terus didalami untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh. (Red)

The post Buntut Evaluasi Kinerja, 3 Pimpinan BGN Jadi Tersangka Korupsi MBG appeared first on Celoteh Bekasi.