Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai mengatakan, saat ini banyak temuan yg dilaporkan oleh komisi D terkait banyaknya tenaga kerja asing yang melakukan aktivitas bekerja di Kota Bekasi

Namun jumlah PAD dari disnaker sektor tenaga kerja asing jumlahnya tidak signifikan sehingga perlu dibuat Perda ttg tenaga kerja asing. katanya

Lebih lanjut Tumai meminta agar Komisi D dengan Disnaker segera membuat klausul ajuan Perda untuk nantinya dibahas di Prolegda dan akhirnya di buat Perda di tahun 2015

Tumai berharap dengan adanya Perda tersebut, aktivitas tenaga kerja asing bisa di monitor dan PAD dari sektor tenaga asing bisa mencapai target atau meningkat secara signifikan.(DRA)

The post Ketua DPRD Pertanyakan Minimnya PAD Dari Tenaga Kerja Asing appeared first on Celoteh Bekasi.

“ Sanksi ini diberikan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dan menyadarkan fungsi utama sebagai pejabat publik,Pemerintah daerah hanya memberikan sanksi administrasi, sedangkan sanksi pemecatan merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), kata Walikta Bekasi Rahmat Effendi

Menurut dia, upaya terdekat yang akan disikapi pihaknya terkait dengan persoalan itu adalah dengan mengeluarkan surat penonaktifan terhadap ZA.

“Penonaktifan itu bisa kami lakukan mengingat ZA bukan menduduki jabatan struktural, melainkan hanya anggota biasa, Sesuai prosedur, kata sanksi berat diberikan berupa pencopotan jabatan dan penurunan pangkat.” katanya.

Rahmat Effendi menambahkan, “ bahwa Hukuman mereka masih dalam proses dan belum inkrah. Jika sudah, pasti ada hukuman lainnya,” tambah Rahmat.(JAR)

The post Oknum Cabul Satpol PP Bekasi Dapat Sanksi Berat appeared first on Celoteh Bekasi.