Sebelumnya, bank sampah ini telah didemo oleh kelompok yang mengatasnamakan Prabu Peduli Lingkungan Kecamatan Cikarang Barat pada 16 September 2025. DPD Kawali Kabupaten Bekasi berencana membuat surat aduan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Sopian, Ketua DPD Kawali Kabupaten Bekasi, mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi yang bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan. “Komisi III seharusnya memiliki peran aktif dalam pengawasan lingkungan, termasuk melakukan inspeksi mendadak,” ujarnya pada Sabtu (20/9/2025).

Sopian juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang terstruktur untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan. “Pengelolaan sampah yang tidak tepat akan berdampak pada lingkungan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” tambahnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Rudy Rafliy dari Fraksi Golkar, belum memberikan respons saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.(Red)

The post Ketua DPD Kawali Kab Bekasi Minta Komisi III Fokus pada Pengawasan Bank Sampah appeared first on Celoteh Bekasi.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Kawali Kabupaten Bekasi, Sopian, mempertanyakan legalitas dan proses perizinan pembangunan dari Perumahan Arthera Hills II. Menurutnya, posisi perumahan yang berdampingan dengan sungai alam hanya terpisah oleh tembok pembatas yang akhirnya jebol dan mengakibatkan banjir setinggi atap.

“Betul di PP No. 64 Tahun 2016, ada kebijakan pembebasan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek pembangunan perumahan dengan luasan lahan antara 5 hingga 7 hektare, namun demikian, pengembang tetap diwajibkan memenuhi persyaratan lain, seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan yang bertanggungjawab menerbitkan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi,” ujar Sopian.

Sopian juga menyoroti lemahnya pengawasan dari instansi pemerintahan Kabupaten Bekasi terkait penerbitan izin pembangunan.

“Banjir Ini Terjadi Berulang Kali, Kami bersama para relawan mengarsipkan kejadian ini sebagai bentuk advokasi lingkungan, dan mendesak stakeholder terkait di Kabupaten Bekasi untuk segera memberikan klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian perijimam Perumahan Arthera Hills II ini. Apakah benar kajian lingkungannya telah dilakukan secara menyeluruh atau justru ada yang dilangkahi?” tegasnya.

Warga berharap agar pemerintah setempat tidak abai terhadap keluhan masyarakat, serta segera melakukan tindakan nyata agar banjir tidak terus-menerus menjadi masalah berulang. Mereka juga menuntut adanya audit ulang terhadap semua izin perumahan yang rawan memicu banjir, terutama di kawasan padat penduduk. (Red)

The post Kawali Bongkar Borok Pengawasan: Tembok Jebol, Banjir Serang Baru appeared first on Celoteh Bekasi.