Bekasi– Permasalahan Program Bedah Rumah Yanng diduga hanya mendapatkan Rp.13 juta per unit rumah. Rupanya, sudah didapatkan jauh-jauh sebelum bantuan turun kepada penerima bantuan. Tak hanya itu, program bantuan bedah rumah tersebut pun disinyalir menjadi bancakan para oknum guna mengambil keuntungan semata.
Seperti halnya, toko bahan bangunan yang diduga sudah sejak lama bekerja sama dengan BKM guna mendistribusikan keperluan bahan bangunan untuk program bedah rumah tersebut. Sebut saja Toko Bangunan Maju Sejahtera, pemilik toko mengaku sudah sejak lama bekerja sama dengan salah satu BKM.
“Saya sudah 4 tahun kerjasama dengan dia (BKM, red),” kata pemilik toko bangunan.
Sedangkan, saat dimintai transkip total keseluruhan bahan bangunan salah satu milik warga, pemilik toko pun enggan memberikannya dengan dalih bukan kewenangannya. Bahkan, dirinya pun memerintahkan untuk menanyakan langsung kwitansi pembelanjaan bahan bangunan kepada BKM yang menjadi fasilitator.
“Saya gak bisa kasih, kalau mau tau semuanya tanya ke BKMnya langsung,” tukasnya.
Terpisah, Koordinator Bidang Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menegaskan bahwa kasus ini jelas ada tindakan pungli secara halus, apalagi pungli melalui pemotongan disepakati bersama oleh pejabat BKM dan Kelurahan hal ini menjurus pada tindakan korupsi berjamaah.
“Pihak berwenang harus segera bertindak, periksa saja laporan pertanggungjawabannya. Jika terbukti ada penyelewengan oknum pejabat yang terlibat harus diganjar seberat-beratnya. Biar jadi pelajaran buat yang lain, masa dana rutilahu yang notabenenya buat warga miskin masih dimainin juga,” cetus Jajang.
Hal ini juga harus menjadi catatan buat pihak berwenang kepolisian dan Kejari Kota Bekasi agar mengawasi penggunaan dana bedah rumah di Kota Bekasi. “Saya pun menduga tidak menutup kemungkinan kejadian serupa terjadi di wilayah lain. Kalau dibiarkan yang rugi warga miskin, ini benar-benar tindakan dzolim,” tukasnya. (TIM)
