JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan langkah strategis penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) kemasan 3 kilogram sebagai energi alternatif pengganti LPG subsidi. Pemerintah memastikan transisi ini tidak akan membebani masyarakat, karena harga jual dipatok sama dengan gas melon serta menggunakan sistem tukar-tambah tanpa perlu membeli tabung baru.
Langkah ini diambil mengingat besarnya disparitas antara konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,5 juta ton per tahun, dengan kapasitas produksi domestik yang hanya di kisaran 1,8 hingga 1,9 juta ton. Kesenjangan tersebut membuat sebagian besar kebutuhan energi rumah tangga harus dipenuhi melalui impor.
Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah menyiapkan tabung khusus tipe 4 berbahan serat material yang dinamakan “Tabung Merah Putih”. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa karena teknologi pembuatan tabung bertekanan tinggi ini belum tersedia di dalam negeri, pemerintah akan mendatangkan sekitar 100.000 unit dari China sebagai tahap awal.
“Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu membuat teknologi itu di luar ya, kita belum,” ujar Laode di Jakarta. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan solusi untuk menekan impor sekaligus mengefisiensikan subsidi energi hingga 30%.
Terkait distribusi, Laode memastikan pola yang diterapkan serupa dengan sistem yang ada saat ini, yakni melalui agen dan pangkalan resmi PT Pertamina (Persero). Masyarakat hanya perlu menukarkan tabung kosong dengan tabung isi di pangkalan terdekat. “Tabungnya nanti bukan dibeli oleh masyarakat, tapi milik badan usaha. Jadi, warga tinggal tukar-tukar saja,” tegasnya.
Teknologi CNG sendiri sebenarnya bukan hal baru, karena sebelumnya sudah digunakan di sektor komersial seperti perhotelan dan restoran. Saat ini, Kementerian ESDM tengah menyiapkan 15 prototype Tabung Merah Putih untuk menjalani uji coba ketat di Lemigas pada Juli 2026 mendatang.
Setelah pengujian rampung, pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah kota besar di Pulau Jawa yang memiliki akses jaringan pipa gas.
“Kita prioritaskan dulu yang dari pipa, biar harganya lebih ekonomis,” pungkas Laode.(Red)
