BEKASI-Menko Bidang Maritim Luhut B Panjaitan dan CEO Lippo Group, James Riady hadir di acara topping off atau pemasangan atap bangunan sebagai tanda berakhirnya proses konstruksi kepada 2 tower di kota baru Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. Dua tower ini bernilai Rp 1 triliun.
Ketut Budi Wijaya presiden Meikarta mengatakan bahwa dua tower ini senilai Rp 1 triliun yang dibangun dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan No.503/096/B/BPMPPT.
“Kegiatan ini merupakan pencapaian pembangunan kota baru Meikarta,” kata CEO Meikarta, Ketut Budi Wijaya dalam sambutannya di Meikarta CBD, Cikarang, Minggu (29/10)
Menurut Ketut, menanambahkan pembangunan tower yang lain akan dilaksanakan setelah melakukan kegiatan topping off tersebut. Direncanakan tower sudah dapat diserahterimakan pada akhir 2018.
Ia memaparkan bahwa pembangunan kota baru Meikarta merupakan proyek dengan investasi terbesar Lippo Grup, yakni sebanyak Rp 278 triliun. Pasalnya, pembangunan Meikarta diyakini berada di kawasan yang menguntungkan, yaitu koridor Jakmeyarta – Bandung.
Meikarta diyakini bakal menjadi pusat ekonomi baru. Sebab pada dasarnya ekonomi nasional disebut Ketut berada di kawasan tersebut.
Sebagai informasi, kawasan Meikarta juga menjadi pusat dari keseluruhan industri nasional. Di mana lebih dari 1 juta mobil, 10 juta motor dan jutaan kulkas, televisi dan produk rumah tangga diproduksi setiap tahunnya.
Ketut pun mengharapkan pembangunan kota baru Meikarta dapat menjadi solusi dari kemacetan, kepadatan dan tekanan sosial yang terjadi di Ibu Kota DKI Jakarta.
“Kedepannya Meikarta diharapkan dan diperkirakan akan menjadi bagian dari solusi kemacetan, kepadatan dan tekanan sosial dari Ibu Kota DKI Jakarta,” tutupnya.
Sementara itu, Meko Bidang Maritim Luhut B Panjaitan mengatakan sekarang ini tidak perlu masalah dalam pembangunan Meikarta malah sebaliknya membantu pemerintah dalan menciptakan lapangan kerja
“Sebelum acara ceremonial topping off 2 ini, saya meyakini bahwa yang dilakukan Meikarta tidak ada masalah bahkan sebaliknya menbantu dalam menciptakan lapangan kerja. Seharusnya, kata dia, jadi bagian dari program kebijakan pemerintah, karena mendukung program pemerintah,” pungkasnya.
