Bekasi – Penanganan kasus dugaan korupsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi, belum juga selesai dan masih simpang siur.Walikota Bekasi Rahmat Effendi mempersilakan pihak kejaksaan negeri memproses dugaan kasus korupsi dana peningkatan kesejahteraan guru yang diduga melibatkan dua Pegawai Negeri Sipil setempat.
“Kita hormati proses hukum. Bila ada pelanggaran di luar mekanisme pengelolaan anggaran, silakan yudikatif bekerja sesuai dengan porsi masing-masing,” katanya di Bekasi.
Rahmat mengaku telah menginstruksikan Bagian Hukum Pemkot Bekasi untuk turut serta menyelidiki kasus tersebut.
“Kita juga ingin lihat sejauh mana mekanisme yang ada. Kalau mekanisme pendistribusian dananya sudah sesuai dengan petunjuk teknis Gubernur Jabar, Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota hingga sampai ke penerima, itu proses sudah benar,” katanya.
Namun demikian, Rahmat tidak berani menjamin adanya perilaku oknum pegawai yang menyalahi aturan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Kita tidak tahu apakah ada perilaku pengelola anggarannya yang tidak sesuai dengan aturan. Karena kalau kita merujuk ke sistemnya, sudah sangat benar,” katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menahan dua pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan setempat atas tuduhan korupsi dana peningkatan kesejahteraan guru, Rabu (13/3) malam.
“Tersangka masing-masing berinisial DH dan AM. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga negara dirugikan sebesar Rp200 juta,” ujar Kajari Kota Bekasi Enen Saribanon.
Menurut dia, kedua tersangka diduga melakukan pemotongan atas dana penyaluran bantuan keuangan peningkatan kesejahteraan guru non-PNS tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi dari APBD Provinsi Jawa Barat.
Pemotongan dana tersebut masing-masing terjadi pada 2011 sebesar Rp482 juta untuk 30 guru, dan tahun 2012 sebesar Rp227 juta untuk 25 guru.
Sumber : ANTARA
