Bekasi – Kasi Kependudukan Medan Satria Drs. Nanang Purwoto mengatakan, saat ini masih banyak warga Kota Bekasi yang masih menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dan sebaliknya.
’’Kita akan melakukan pengecekan dengan database kependudukan, wilayah mana saja yang terindikasi banyak warga Jakarta yang tinggal di Medan Satria. Setelah itu kita akan jemput bola yang disebut pelayanan kependudukan terpadu,” tegasnya kepada KBE diruang kerjanya, Rabu (22/10).
Dengan demikian, kata Nanang, warga tersebut tidak double identitas. Mereka akan diminta untuk menggunakan KTP Bekasi jika berdomisili di Bekasi. Tetapi kalau mau menggunakan identitas di luar Bekasi, maka warga tersebut harus tinggal sesuai dengan identitasnya.
Nanang menegaskan, penduduk yang mempunyai kartu identitas double bisa dikenakan sanksi sesuai dengan UU No 24 Tahun 2013, dengan ancaman sanksi pidana selama enam tahun dan denda sebesar Rp75 juta.
’’Warga luar kebanyakan tinggal di perumahan elite, seperti Perumahan Harapan Indah, Harapan Baru, Boulevard Hijau, .Oleh karena itu wilayah tersebutlah yang akan dilakukan pendataan lebih awal,” paparnya.
’’Kita sudah menghimbau kepada warga, untuk melakukan perekaman KTP Elektronik, untuk memiliki KTP Elektronik domisili kota Bekasi. Namun mereka beralasan, karena pajak kendaraan dan kepemilikan seseuatu, jadi mereka tidak mau melepas domisili Jakartanya, walau mereka berdomisili di kota Bekasi. Sekarang ada pemutahiran data, supaya tidak terjadi duoble NIK, kita juga akan melakukan pembinaan serta himbauan kepada warga yang belum mempunyai KTP kota Bekasi
Disisi lain Nanan juga mengeluhkan KTP Elektronik yang sudah dicetak untuk warga. Namun, dunia perbankan masih belum menerima penggunaan KTP Elektronik yang semestinya berlaku secara nasional. Nanang mengharapakan agar Pemerintah mengadakan sosialisasi berkaitan penerapan e-KTP untuk pelayanan publik, dan lembaga perbankan. tutup Nanang (DRA)
